6 Kontroversi Puan Maharani, Sudah Dua Kali Matikan Mic saat Rapat

Dalam kesempatan itu, Puan juga menyampaikan harapannya agar Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.

"Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, bismillahirrohmanirrohim. Merdeka," kata Puan.

5. Impor Guru Asing

Ketika masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) tahun 2019, Puan pernah melontarkan wacana impor guru asing.

Saat itu, Puan akan mengimpor guru dari luar negeri untuk mengajar di Indonesia dan berpendapat bahwa saat ini pemerintah sudah bekerja sama dengan sejumlah negara terkait realisasi wacana tersebut, salah satunya Jerman.

Namun karena wacana tersebut menimbulkan kegaduhan, setelah 3 hari Puan meralat ucapannya. Puan beralasan, wacana tersebut dimaksudkan bahwa pemerintah akan mengundang guru-guru dari luar negeri untuk melatih tenaga pengajar di Indonesia sekaligus mendidik siswa dalam negeri sebagai langkah meningkatkan kualitas pendidikan dan guru di Indonesia.

6. Sebut Jokowi Petugas Partai

Puan Maharani pernah menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas di partai PDI Perjuangan. Pernyataan tersebut dilontarkan Puan saat mengomentari wacana organisasi Pro Jokowi (Projo) yang berubah menjadi partai baru dan ingin mengusung Jokowi saat Pemilu 2019 lalu.

"PDIP bersama Jokowi dan Jokowi masih sebagai petugas partai, kader PDIP," kata Puan pada 2015.

Baca Juga: Ketua DPR Puan Maharani Bicara Rencana Pencabutan PPKM, Covid-19 Mereda?

Kalimat yang dilontarkan Puan tersebut menimbulkan kontroversi karena banyak netizen dan pengamat beranggapan bahwa Jokowi menggadaikan amanat rakyat dan memilih menjadi 'petugas partai'.

Itulah sederet kontroversi Puan Maharani mulai dari matikan mic saat rapat Paripurna hingga pernah menyebut Presiden Jokowi sebagai petugas partai.