Argumen Pemerintah Pindahkan Ibu Kota Negara Karena Jakarta Sumpek Terlalu Lemah, Pakar: Beda Kalau Diterpa Bencana

Suara.com - Salah satu alasan pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur ialah karena kondisi DKI Jakarta yang dianggap tidak bisa menampung seluruh aktivitas pemerintahan. Menanggapi hal tersebut, pakar Sosiologi Bencana Nanyang Technological University, Sulfikar Amin menilai kalau pemerintah tidak perlu sampai harus memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur karena tidak ada kondisi darurat.

Sulfikar menerangkan kalau pemerintah sebetulnya bisa melakukan pengubahan DKI Jakarta yang dianggap sudah terlalu sumpek terutama untuk kegiatan pemerintahan. Dengan kondisi yang kerap didera banjir dan lalu lintas macet, DKI Jakarta dianggap Sulfikar masih bisa dibenahi.

"Kalau misalnya memang pemerintah pusat ingin membangun ibu kota yang benar-benar modern, berkharisma lalu kemudian memiliki kapasitas lingkungan yang benar-benar bersifat... ya mestinya Jakarta itu dibenahi," terang Sulfikar dalam diskusi bertajuk Menukil Usil Usul IKN pada Kamis (26/5/2022).

Dengan begitu, Sulfikar menganggap kalau bukan berarti DKI Jakarta dengan segala bebannya yang tertampung saat ini bukan berarti tidak bisa diubah demi kualitas kehidupan lebih baik. Adapun menurutnya, pemindahan ibu kota itu bisa dilakukan apabila ibu kota negara benar-benar hancur dikarenakan adanya bencana alam.

"Beda kalau misalnya ibu kota negara Indonesia itu mengalami bencana besar sehingga benar-benar tidak bisa diselamatkan dan apa boleh buat kita harus pindah ke wilayah lain," sambungnya.

Oleh sebab itu, ia menyimpulkan kalau alasan pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur masih terbilang lemah. Hal yang membuat Sulfikar tidak habis pikir ialah sikap ngototnya pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Padahal, kondisi perekonomian Indonesia saat ini tengah merangkak naik kembali sehabis dihantam pandemi Covid-19.

"Indikasi yang ditunjukan Presiden Jokowi bahwa rencana pembangunan IKN ini akan dislowdown, diperlambat atau ditunda. Jadi mereka tetap kekeuh bahwa ini harus dilakukan."

Baca Juga: Benarkah Ibu Kota Negara Baru Nusantara Rawan dari Serangan Udara?