Belum lama ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui permintaan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan untuk mengubah nama resmi negara dari “Turkey” menjadi “Turkiye”. Presiden Erdogan mengatakan seluruh nama Turki akan diganti dengan Turkiye mulai dari beberapa instansi pemerintah hingga bisnis.
Adanya pergantian nama tersebut bukan kali pertama terjadi di beberapa negara yang ada di dunia. Tercatat dalam sejarah, terdapat banyak kota, negara bagian, kota kecil, hingga provinsi di seluruh dunia mengalami perubahan nama karena berbagai alasan.
Alasan yang paling sering dilakukan untuk menjadi dasar perubahan nama di beberapa negara adalah alasan politik atau nasionalistik. Seperti misalnya menghilangkan adanya jejak pemerintahan kolonial atau mencerminkan ideologi pemerintah yang berkuasa.
Tidak hanya itu, suatu negara juga bisa mengubah namanya dengan alasan untuk meningkatkan citra mereka dan menghapus peristiwa atau memori yang tidak menyenangkan dalam sejarahnya.
Lalu, negara mana saja yang pernah mengubah namanya? Berikut Suara.com rangkum, 7 negara yang pernah mengubah nama resmi negaranya.
1. Persia ke Iran
Dalam sejarah, Iran disebut sebagai Persia karena tulisan Yunani. Saat ini, wilayah yang meliputi Iran diduduki oleh Persia yang mendirikan Kekaisaran Persia.
Pemerintah Iran mengarahkan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara tersebut untuk menyebutnya sebagai Iran pada tahun 1935, dan bukan lagi Persia.
Adanya usulan perubahan nama tersebut diduga dipengaruhi oleh duta besar Iran untuk Jerman yang kabarnya dipengaruhi oleh Nazi.
Baca Juga: Diresmikan PBB, Ini 4 Fakta di Balik Pergantian Nama Negara Turki Jadi Turkiye
Perubahan nama tersebut sempat ditentang oleh beberapa kalangan. Namun, langkah penggunaan nama Persia menjadi Iran secara bergantian mengubah persepsi masyarakat dan saat ini resmi disebut sebagai Iran.
2. Burma ke Myanmar
Dalam bahasa Inggris, Myanmar dikenal dengan dua nama yaitu Myanmar dan Burma. Namun, sebenarnya nama negara tersebut telah diubah dari Burma menjadi Myanmar dan akhirnya menjadi Republik Persatuan Myanmar yang kemudian menjadi kontroversi.
Perubahan nama negara tersebut dilakukan oleh junta militer pada tahun 1989, satu tahun setelah beberapa orang terbunuh dalam upaya untuk menekan pemberontakan rakyat.
Perubahan nama negara dari Burma menjadi Myanmar ini telah diakui oleh beberapa negara termasuk Perancis dan Jepang, serta PBB.
3. Transyordania ke Yordania
Berita Terkait
-
Diresmikan PBB, Ini 4 Fakta di Balik Pergantian Nama Negara Turki Jadi Turkiye
-
Kemenangan Perdana Belanda atas Belgia dan Pesta Gol di Negeri Tetangga
-
4 Fakta Iran, Negara Ini Punya Kalender Sendiri
-
Turki dan Yunani Kembali Tegang, Angkara Panggil Dubes Negeri Para Dewa
-
Hasil UEFA Nations League Tadi Malam: Belanda Lumat Belgia, Prancis Dibungkam Denmark
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Ini Sikap Ideologis, Bukan Sekadar Politik Praktis
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah
-
PDIP Ingatkan Mandat Reformasi, Minta TNI Jauhi Politik Praktis dan Perkuat Industri Pertahanan
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: PDIP Berdiri Paling Depan Jaga Hak Rakyat!
-
Cegah Bencana Ekologis, Rakernas I PDIP Desak Penegakan Hukum Lingkungan dan Penguatan Mitigasi
-
Prabowo Beri Mandat ke Dirut Baru Pertamina: Pecat Siapa Saja yang Tidak Bagus!