Polemik AKBP Brotoseno Eks Napi Koruptor, Kapolri Ingin Revisi Perkap usai Dengarkan Masukan Ahli

Suara.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku masih mencari solusi atas polemik intitusi Polri yang ternyata masih mempertahankan AKBP Raden Brotoseno, polisi mantan narapidana korupsi.

Salah satu hal yang dilakukan Listyo dalam mencari solusi, yakni melakukan rapat-rapat. Termasuk rapat serta diskusi dengan Kompolmas, Menko Polhukam dan ahli-ahli hukum.

Hasilnya, Kapolri Listyo berkeinginan melakukan revisi terhadap Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Kami kemudian berdiskusi dengan para ahli dan kami sepakat untuk melakukan perubahan atau merevisi Perkap tersebut," kata Listyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2022).

Listyo menilai Perkap Nomor 14/2011 itu memang tidak memiliki mekanisme untuk melakukan hal-hal terhadap sesuatu putusan berkaitan dengan kode etik. Hal yang sama juga ditemukan pada Perkap Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Komisi Etik Polri.

Menurutnya ketidakkeberadaan mekanisme itu berpotensi mencederai rasa keadian publik.

"Khususnya terkait dengan masalah tindak pidana korupsi," kata Liatyo.

Karena itu, Listyo ingin Perkap tersebut benar-benar dapat direvisi sebagaimana masukan dan pendapat dari berbagai ahli.

"Jadi saat ini kami sedang mengubah Perkab tersebut dengan masukan berbagai ahli yang kami minta sebagai wujud bahwa Polri transparan, Polri memperhatikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat," kata Listyo.

Baca Juga: Kapolri Tegaskan Tidak Ingin Organisasi Seperti Khilafatul Muslimin Berkembang di Indonesia

Masukan Revisi PP

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman menyarankan revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebab di sana ada dua ketentuan saat anggota kepolisian dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Pertama apabila yang bersangkutan dipidana penjara berdasarkan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada di dalam dinas kepolisian.

Ia menilai, ketentuan dengan pertimbangan pejabat berwenang itu yang membuat Raden Brotoseno tetap dipertahankan Polri meskipun sudah tersandung kasus korupsi.

"Jadi saran revisinya adalah anggota kepolisian dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila dipidana penjara berdasarkan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap cukup di situ," kata Zaenur saat dikonfirmasi awak media, Rabu (1/6/2022).

"Jangan ditambah lagi menurut pertimbangan pejabat. Menurut pertimbangan pejabat itu kemudian unsur subjektifnya akan kental daripada unsur objektifnya," sambungnya.