Suara.com - Partai Buruh dan organisasi serikat buruh lainnya membawa lima tuntutan dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPR RI, Rabu (15/6/2022) hari ini. Salah satu tuntutan yang menjadi fokus massa aksi adalah menolak masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) yang hanya berlangsung 75 hari.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan, hal itu telah melanggar Undang Undang. Sebab, masa kampanye jika merujuk pada undang-undang adalah 7 sampai 9 bulan sejak ditetapknya Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Kami meminta KPU mencabut masa kampanye 75 hari karena KPU berbahaya sekali melanggar UU, bahwa disampaikan dalam UU masa kampanye 7 bulan -9 bulan sejak ditetapkan DPT," kata Said di lokasi.
KPU, disebut Said, telah bersepakat dengan pemerintah dan DPR dalam melanggar undang-undang. Menurut dia, KPU bukan berada di bawah DPR dan pemerintah -- yang nantinya akan menjadi peserta Pemilu.
"Kok KPU bersepakat dengan peserta Pemilu, bagaimana dengan parpol baru termasuk Partai Buruh, bagaimana dengan parpol non-parlemen. Berarti KPU sudah tidak berlaku, Pemilu tidak bersih, pemilu tidak jurdil," tegas Said.
Empat tuntutan lainnya yakni:
- Tolak Revisi Undang-Undang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan (PPP).
- Tolak Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja.
- Sahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
- Tolak Liberalisasi Pertanian melalui sidang WTO.
10 Ribu Orang Diklaim Ikut Demo
Sebelum aksi berlangsung, Said mengklaim ada sekitar 10 ribu orang yang turun ke jalan hari ini. Massa aksi berasal dari sejumlah elemen mulai dari serikat buruh, serikat petani, buruh migran, pekerja rumah tangga, aktivis perempuan, aktivis lingkungan, miskin kota, dan beberapa elemen gerakan lainnya.
"Kami bisa pastikan hampir 10 ribu akan hadir dalam aksi hari ini," kata Said.
Baca Juga: Tahapan Pemilu 2024 Resmi Dimulai, Ini Dukungan yang Diberikan Pemkab Bantul
Said mengatakan, massa buruh berasal dari kawasan Jabodetabek, Karawang, Bandung, hingga Purwakarta. Aksi ini, kata dia, juga serempak digelar di sejumlah daerah.
"Hari ini hanya awalan dari aksi-aksi yang kami organisir oleh partai buruh dan organisasi serikat buruh dan serikat petani lainnya," beber dia.
Berita Terkait
-
Tahapan Pemilu 2024 Resmi Dimulai, Ini Dukungan yang Diberikan Pemkab Bantul
-
Geruduk Gedung DPR, Presiden Partai Buruh: Kalau Punya Hati dan Pikiran Silahkan Langsung Bicara dengan Rakyat
-
5 Juta Buruh Ancam Mogok Massal Jika 5 Tuntutan Tak Dipenuhi, Said Iqbal: Presiden Jokowi Harus Dengar Suara Ini!
-
Sempat Ricuh karena Polisi Pasang Kawat Berduri di Depan Gedung DPR, Said Iqbal: Tidak Ada Massa yang Ditahan
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Ada WNI! 28 Kru Kapal Pesiar Tersangka Jaringan Kejahatan Seksual Anak Ditangkap, Disney Terlibat
-
Penggeledahan Kasus Bea Cukai Berlanjut, KPK Amankan Kontainer Berisi Sparepart Kendaraan
-
Dari Berau hingga Mahakam Ulu, Desa-Desa Ini Jadi Bukti Model Pembangunan Hijau Berkelanjutan
-
Ambisi B50 Dinilai Berisiko bagi Ekonomi, Pangan, dan Lingkungan: Adakah Alternatifnya?
-
Nadiem Makarim Ungkap Perasaan Haru Jadi Tahanan Rumah: Bayi Saya Nangis
-
Gus Ipul Sebut Penyalahgunaan Bansos untuk Judol Turun Drastis: Diberikan pada yang Membutuhkan
-
Bela Siswa SMAN 1 Pontianak, Anggota DPR Minta Juri LCC 4 Pilar Dievaluasi Total
-
Permenhut Perdagangan Karbon Dikritik, Pemerintah Diminta Fokus Hentikan Deforestasi
-
Eksekutor Andrie Yunus Ngaku Tak Tahu Dampak Siraman Air Keras
-
Warga Palestina Dipaksa Bongkar Makam Keluarga, PBB Kecam Tindakan Israel di Tepi Barat