Ribuan Buruh Bubarkan Diri usai Berdemo, Tinggalkan Banyak Sampah di Jalan Depan DPR

Suara.com - Ribuan orang dari Partai Buruh dan gabungan serikat buruh lainnya yang menggelar aksi unjuk rasa telah membubarkan diri dari Gedung DPR RI, Rabu (15/6/2022) sore. Bubarnya massa aksi beriringan dengan berkumandangnya lagu Bagimu Negeri.

Pantauan di lokasi, massa mulai membubarkan diri sekitar pukul 15.00 WIB. Polisi juga terlihat mengamankan kepulangan massa aksi.

Usai massa bubar, arus lalu lintas di kawasan Gedung DPR RI terlihat normal. Ruas jalan yang sebelumnya ditutup kini telah dibuka kembali.

Terlihat pula banyak sampah yang tercecer di sekitar lokasi. Petugas PPSU pun turun untuk membersihkan sampah di lokasi.

Diklaim Capai 10 Ribu Orang

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal sebelumnya, menyebut jika buruh yang berunjuk rasa secara serentak mencapai 10 ribu orang.

Massa aksi berasal dari sejumlah elemen mulai dari serikat buruh, serikat petani, buruh migran, pekerja rumah tangga, aktivis perempuan, aktivis lingkungan, miskin kota, dan beberapa elemen gerakan lainnya.

"Kami bisa pastikan hampir 10 ribu akan hadir dalam aksi hari ini," kata Said.

Said mengatakan, massa buruh berasal dari kawasan Jabodetabek, Karawang, Bandung, hingga Purwakarta. Aksi ini, kata dia, juga serempak digelar di sejumlah daerah.

Baca Juga: Biar Tak Terpilih Lagi di Pemilu 2024, Partai Buruh Ancam Bongkar Nama Parpol Pendukung UU Ciptaker yang Rugikan Rakyat

"Hari ini hanya awalan dari aksi-aksi yang kami organisir oleh partai buruh dan organisasi serikat buruh dan serikat petani lainnya," beber dia.

Ada lima tuntutan dalam aksi kali ini. Mulai dari menolak UU Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan, menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau UU PPRT, menolak liberalisasi pertanian dalam sidang WTO, dan menolak masa kampanye yang hanya berlangsung 75 hari.

"Terakhir, Partai Buruh dan organisasi buruh menolak masa kampanye hanya 75 hari. Kan itu melanggar UU. KPU adalah penyelenggara Pemilu, DPR dan pemerintah adalah peserta Pemilu. Kok peserta Pemilu bersepakat dengan penyelenggara Pemilu. Ini melanggar UU," beber Said.