Suara.com - Zulkifli Hasan akhirnya resmi menjadi Menteri Perdagangan (Mendag) yang baru menggantikan Muhammad Lutfi. Namanya masuka dalam daftar Reshuffle Kabinet. Selain profil, harta kekayaan Zulkifli Hasan menarik untuk dibahas.
Nama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memang santer diisukan akan masuk ke jajaran kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun tentang harta kekayaan Zulkifli Hasan belum banyak diketahui orang.
Sebelumnya telah diketahui bahwa Presiden Jokowi akan melakukan perombakan kabinet (reshuffle) pada Rabu (15/6/2022) siang. Berdasarkan sumber di pemerintahan, nama Zulkifli Hasan akan menempati pos Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Luthfi.
Sementara itu, mantan Panglima TNI Marsekal purnawirawan Hadi Tjahjanto juga dikabarkan akan menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.
Saat ini Zulkifli Hasan tengah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Zulkifli Hasan juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI periode jabatan 2019-2024. Sebelumnya, Zulkifli Hasan sempat menjabat sebagai Ketua MPR RI dengan masa periode 2014-2019.
Lantas, banyak yang ingin tahu berapa harta kekayaan Zulkifli Hasan. Menurut e-LHKPN, Zulkifli Hasan memiliki total harta kekayaan hingga Rp 32 miliar. Bahkan, Ketua Umum PAN tersebut juga tercatat tidak memiliki utang.
Harta Kekayaan Zulkifli Hasan
Menurut laporan di situs elkhpn.kpk.go.id, pada 31 Desember 2021 lalu, Zulkifli Hasan melaporkan harta kekayaannya dengan jumlah total Rp 32.810.882.791. Jumlah tersebut terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, surat berharga, serta kas dan setara kas.
Zulkifli Hasan tercatat memiliki tanah dan bangunan dengan total Rp 12.985.500.000. Selain itu, Zulkifli juga diketahui memiliki dua mobil Toyota Alphard senilai Rp 1.100.000.000.
Baca Juga: Harta Kekayaan Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN yang Disebut Bakal Dilantik Jadi Mendag Baru
Berikut ini adalah daftar harta kekayaan Zulkifli Hasan dilansir dari laman elhkpn:
Tanah dan bangunan, total Rp 12.985.500.000
1. Tanah dan bangunan seluas 57 m2/171 m2 di Jakarta Timur, hasil sendiri Rp 558.315.000.
2. Tanah dan bangunan seluas 114 m2/342 m2 di Jakarta Timur, hasil sendiri Rp 1.224.712.000.
3. Tanah dan bangunan seluas 87 m2/168 m2 di Jakarta Timur, hasil sendiri Rp 740.565.000.
4. Tanah dan bangunan seluas 1427 m2/958 m2 di Jakarta Timur, hasil sendiri Rp 3.472.960.000.
Berita Terkait
-
Harta Kekayaan Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN yang Disebut Bakal Dilantik Jadi Mendag Baru
-
Tak Punya Persiapan Khusus, Ini Permintaan Zulhas Jelang Dilantik Jokowi jadi Menteri Kabinet
-
Pendidikan dan Karier Zulkifli Hasan, Ketum PAN yang Diisukan Gantikan Mendag M Lutfi
-
Sebelum Pelantikan, Ketum PAN Zulhas Minta Doa Restu Masyarakat Agar Dapat Bekerja Maksimal Urus Kementerian
-
Harta Kekayaan Hadi Tjahjanto Lebih dari Rp 20 M, Mantan Panglima TNI yang Dikaitkan Isu Reshuffle Kabinet
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital
-
Kementerian HAM Kecam Keras Kasus Daycare Yogya: Masuk Kategori Pelanggaran Berat
-
Isu Reshuffle Menguat, Qodari: Sepenuhnya Hak Presiden Prabowo
-
Kondisi Membaik, Anggota TNI Korban Penganiayaan di Stasiun Depok Baru Ternyata Dinas di Kemhan
-
KemenPPPA Sebut Lonjakan Daycare di Indonesia Tak Diiringi Standar dan Legalitas