Suara.com - Sebanyak 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) telah menyampaikan rekomendasi calon presiden ke pihak DPP dalam acara rapat kerja nasional (Rakernas) yang digelar pada hari ini. Dari banyaknya figur yang diusul, tidak ada nama ketua umum partai politik, terkecuali Surya Paloh yang diusulkan.
Dari daftar yang diusulkan, tidak tercantum nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Padahal Prabowo dan AHY sempat melakukan menemui Surya Paloh di NasDem Tower pada awal Juni.
Kunjungan itu disebut-sebut sebagai bagian dari komunikasi politik terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Selain itu, Prabowo dan AHY juga dinilai memiliki nilai plus lantaran elektabilitasnya yang tinggi menurut berbagai hasil survei.
Lalu mengapa nama Prabowo, AHY dan ketum partai lain tidak masuk dalam rekomendasi capres dari 34 DPW NasDem?
Menanggapi pertanyaan itu, Ketua DPP NasDem Willy Aditya memberikan jawaban. Willy mengungkapkan bahwa hal itu sesuai dengan keinginan dari DPW yang memang memiliki catatan sendiri dalam merekomendasikan nama capres di Rakernas.
"Teman-teman di DPW memiliki catatan yang tidak menginginkannya asosiasi figur yang terlalu dominan ke partai politik tertentu," ujar Willy di JCC, Jakarta, Kamis (16/6/2022).
Menurut Willy hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh 34 DPW tersebut masih terbilang wajar.
"Itu satu hal yang wajar apalagi tidak ada nama ketua umum parpol. Jadikan itu hal yang kemudian menjadi catatan bagi teman-teman di wilayah," ujarnya.
Putuskan Capres Lewat Mufakat bukan Peringkat
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G. Plate menegaskan bahwa pengambilan keputusan dalam rekomendasi calon presiden dari 34 DPW tidak didasarkan pada sistem voting.
Artinya, DPP tidak melihat berapa banyak suara yang direkomendasikan untuk satu figur tertentu.
"Perlu dicatat bahwa dalam pengambilan keputusan rekomendasi oleh steering committee tidak dilakukan atas dasar voting, namun mengacu pada tatib yang telah disampaikan, yaitu musyawarah untuk mufakat," kata Johnny di dalam Rakernas, Kamis (16/6/2022).
Ia menegaskan kembali bahwa tidak ada peringkat dari hasil nama-nama yang telah direkomendasikan oleh 34 DPW.
"(dan) karenanya jumlah atau angka usulan tidak menentukan rangking usulan. Saya mohon dengan hormat untuk menjadi perhatian sekalian mengingat sensitivitas politik dan mekanisme internal yang telah kita lakukan," kata Johnny.
Sebelumnya, Johnny mengatakan ada dua agenda utama di dalam Rakernas NasDem. Pertama konsolidasi dalam rangka persiapan menghadapi Pemilu 2024, termasuk Pileg, Pilpres dan Pilkada.
Berita Terkait
-
Ganjar Berterimakasih Jadi Calon Bakal Calon Presiden 2024 dari DPW Nasdem: Tapi Saya PDI Perjuangan...
-
DPW NasDem Kalbar Usulkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk Bakal Capres 2024
-
Rakernas NasDem Jaring Figur Capres 2024, Surya Paloh Ogah Mengekor Hasil Survei
-
Surya Paloh Yang Ogah Tergoda Hasil-hasil Survei
-
Bebaskan Kader untuk Memilih Calon Capres, Surya Paloh: Kita Butuh Pemimpin yang Bisa Bangkit Pasca Pandemi
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Jejak Korupsi Riza Chalid Sampai ke Bankir, Kejagung Periksa 7 Saksi Maraton
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui