Suara.com - Baru tiga kursi wakil menteri yang diumumkan pada Rabu (15/6/2022). Artinya, masih ada sembilan jatah kursi menteri yang belum terisi. Apakah jatah masih diberikan untuk partai koalisi?
Presiden Joko Widodo mengumumkan tiga nama wakil menteri baru, bersama pelantikan Hadi Tjahjono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional serta Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan.
Tiga nama wakil menteri itu adalah John Wempi Wetipo sebagai wakil Menteri Dalam Negeri, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan serta Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Pelantikan sosok yang masuk Kabinet Indonesia Maju dilakukan di Istana Negara. Pelantikan itu dilakukan setelah Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan ketua umum partai koalisi pemerintah.
Dua sosok menteri baru dan tiga wakil menteri baru sangat kental dengan nuansa politis menuju 2024. Inilah yang membuat sorotan banyak tertuju pada reshuffle kali ini.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, terang-terangan menyebut Raja Juli bukan sosok tepat Wamen ATR/BPN. Politisi PSI itu dinilai tak cukup punya kekuatan melawan mafia.
"Wamen Raja Juli jelas sekali bukan orang yang tepat, ditunjukkan kader PSI itu hanya akan jadi bahan tertawaan para mafia yang jauh lebih disegani dibanding dirinya," kata Dedi pada Kamis (16/6/2022).
Namun, Dedi turut menyadari bahwa reshuffle selalu tak memberi kepuasan pada semua pihak, terutama publik. Apalagi reshuffle hanya dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan politik.
"Hanya soal antrian pada tokoh atau Parpol kontributor pemenangan di Pilpres sebelumnya, itu hal yang perlu dipahami agar publik tidak kecewa," tutur Dedi.
Baca Juga: Wakil Menteri Agama Minta Pengunggah Stupa Borobudur Mirip Jokowi Diproses Hukum
Namun, politisi PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto angkat bicara. Sekjen PDIP ini berharap seluruh menteri dan wakil menteri, termasuk kader PDIP, John Wempi Wetipo, bisa bekerja untuk kepentingan bangsa.
"Semua harus bergerak untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk kepentingan capres dan cawapres," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, 16 Juni 2022.
Dalam waktu dekat, pelantikan bakal dilakukan lagi. Pasalnya, masih ada sembilan kursi wakil menteri yang belum terisi. Apakah jatah masih diberikan untuk partai koalisi? Berikut daftarnya.
- Wakil Menteri Investasi
- Wakil Menteri Sosial
- Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Wakil Menteri Perindustrian
- Wakil Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Kontributor : Lukman Hakim
Berita Terkait
-
Wakil Menteri Agama Minta Pengunggah Stupa Borobudur Mirip Jokowi Diproses Hukum
-
Wanti-Wanti ke Menteri dan Wakil Menteri Anyar, PDIP: Semua Harus Berpacu Dalam Bekerja
-
Minta Wamen ATR Balik Kampung dan Sujud Syukur, Gubernur Riau: Tolong Bantu Selesaikan Konflik Lahan
-
Soroti Kemunculan Zulkifli Hasan di Reshuffle Kabinet Jokowi, Pengamat UGM: Untuk Amankan Stabilitas Ekonomi
-
Mengenal Raja Juli Antoni, Putra Kuansing yang Kini Jadi Wakil Menteri
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
6 HP Murah dengan Kamera Terbaik Januari 2026, Harga Mulai 2 Jutaan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
Terkini
-
Bivitri Susanti Nilai Pilkada Tidak Langsung Berisiko Membuat Pemimpin Abai ke Rakyat
-
Fakta di Balik Siswa Sekolah Rakyat: 67 Persen dari Keluarga Berpenghasilan di Bawah Rp1 Juta
-
Pelapor Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Dipanggil Polda, Laporan Eggi Sudjana Dicabut?
-
Tok! Hakim Tolak Eksepsi Nadiem Makarim, Sidang Korupsi Chromebook Lanjut ke Pokok Perkara
-
Pakar: Laporan Terhadap Pandji Pragiwaksono Salah Alamat, Ini Alasannya!
-
KPK Tetapkan Gus Yaqut Jadi Tersangka Kasis Kuota Haji, Maman PKB: Harus Diusut Tuntas
-
Soal Pandji Pragiwaksono Dipolisikan, Garin Nugroho Singgung Mental Kerdil Hadapi Kritik
-
Bareskrim Turunkan Tim ke Sumbar Bidik Tambang Emas Ilegal, Ada Aktor Besar yang Diincar?
-
Banjir Arteri, Polisi Izinkan Sepeda Motor Masuk Tol Sunter dan Jembatan 31
-
Datangi Bareskrim, Andre Rosiade Desak Polisi Sikat Habis Mafia Tambang Ilegal di Sumbar!