Suara.com - Baru tiga kursi wakil menteri yang diumumkan pada Rabu (15/6/2022). Artinya, masih ada sembilan jatah kursi menteri yang belum terisi. Apakah jatah masih diberikan untuk partai koalisi?
Presiden Joko Widodo mengumumkan tiga nama wakil menteri baru, bersama pelantikan Hadi Tjahjono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional serta Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan.
Tiga nama wakil menteri itu adalah John Wempi Wetipo sebagai wakil Menteri Dalam Negeri, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan serta Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Pelantikan sosok yang masuk Kabinet Indonesia Maju dilakukan di Istana Negara. Pelantikan itu dilakukan setelah Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan ketua umum partai koalisi pemerintah.
Dua sosok menteri baru dan tiga wakil menteri baru sangat kental dengan nuansa politis menuju 2024. Inilah yang membuat sorotan banyak tertuju pada reshuffle kali ini.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, terang-terangan menyebut Raja Juli bukan sosok tepat Wamen ATR/BPN. Politisi PSI itu dinilai tak cukup punya kekuatan melawan mafia.
"Wamen Raja Juli jelas sekali bukan orang yang tepat, ditunjukkan kader PSI itu hanya akan jadi bahan tertawaan para mafia yang jauh lebih disegani dibanding dirinya," kata Dedi pada Kamis (16/6/2022).
Namun, Dedi turut menyadari bahwa reshuffle selalu tak memberi kepuasan pada semua pihak, terutama publik. Apalagi reshuffle hanya dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan politik.
"Hanya soal antrian pada tokoh atau Parpol kontributor pemenangan di Pilpres sebelumnya, itu hal yang perlu dipahami agar publik tidak kecewa," tutur Dedi.
Baca Juga: Wakil Menteri Agama Minta Pengunggah Stupa Borobudur Mirip Jokowi Diproses Hukum
Namun, politisi PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto angkat bicara. Sekjen PDIP ini berharap seluruh menteri dan wakil menteri, termasuk kader PDIP, John Wempi Wetipo, bisa bekerja untuk kepentingan bangsa.
"Semua harus bergerak untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk kepentingan capres dan cawapres," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, 16 Juni 2022.
Dalam waktu dekat, pelantikan bakal dilakukan lagi. Pasalnya, masih ada sembilan kursi wakil menteri yang belum terisi. Apakah jatah masih diberikan untuk partai koalisi? Berikut daftarnya.
- Wakil Menteri Investasi
- Wakil Menteri Sosial
- Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Wakil Menteri Perindustrian
- Wakil Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Kontributor : Lukman Hakim
Berita Terkait
-
Wakil Menteri Agama Minta Pengunggah Stupa Borobudur Mirip Jokowi Diproses Hukum
-
Wanti-Wanti ke Menteri dan Wakil Menteri Anyar, PDIP: Semua Harus Berpacu Dalam Bekerja
-
Minta Wamen ATR Balik Kampung dan Sujud Syukur, Gubernur Riau: Tolong Bantu Selesaikan Konflik Lahan
-
Soroti Kemunculan Zulkifli Hasan di Reshuffle Kabinet Jokowi, Pengamat UGM: Untuk Amankan Stabilitas Ekonomi
-
Mengenal Raja Juli Antoni, Putra Kuansing yang Kini Jadi Wakil Menteri
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari APBD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Kasus Suap Impor Bea Cukai Masuk Tahap Penuntutan, Tiga Pejabat Segera Disidang
-
Iran dan AS Sepakat Damai, Komisi I DPR RI: Israel Jangan Jadi Provokator!
-
PDIP Bongkar Taktik PSI: Bajak Kader demi Besar Instan, Urusan Jokowi Selesai!
-
Selat Hormuz Dibuka Jumat, Pengusaha Kapal Masih Takut Kena Rudal Iran
-
Alasan Tamu Negara Selalu Diajak Berkeliling Istiqlal dan Katedral
-
Donald Trump Kemungkinan Rilis Isi Perjanjian Perdamaian AS - Iran Akhir Pekan Ini
-
Bos Maktour Fuad Hasan Mangkir Lagi di Kasus Haji, KPK: Mana Bukti Medis Kalau Sedang Sakit?
-
Rangkuman Hal Penting Perdamaian Perang Amerika Serikat dan Iran, Apa Saja yang Harus Dipahami?
-
'Saya Memang Tukang Lapor!' Firdaus Oiwobo Polisikan Tyo Eks Ketua BEM UGM Usai Kritik Prabowo
-
Kecelakaan Pesawat Militer AS B-52 Stratofortress, 8 Orang Awak Tewas