Suara.com - Gubernur Riau Syamsuar meminta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Raja Juli Antoni, untuk datang ke daerahnya dan menangani konflik lahan. Syamsuar menyebut kalau politisi PSI yang akrab disapa Toni itu merupakan putra asli Riau.
"Saya sudah sampaikan ucapan selamat kepada Adinda Raja Juli Antoni. Beliau bilang mau ke Riau, kita siap menyambutnya," kata Syamsuar dalam keterangan di Pekanbaru, Kamis (16/6/2022).
Syamsuar juga minta Raja Juli pulang kampung, sebab banyak permasalahan konflik lahan dan agraria yang harus dituntaskan di Bumi Melayu ini.
Raja Juli Antoni yang dilantik menjadi Wamen ATR/BPN pada 15 Juni 2022 itu merupakan anak Jati Riau, lahir di Pekanbaru pada 13 Juli 1977.
"Saya bilang datanglah, balik kampung. Tolong bantu ini selesaikan konflik-konflik lahan di Riau. Baliklah, sujud syukur dulu, saya bilang," kata Syamsuar.
Ia kemudian menyebut kalau Raja Juli siap pulang kampung dan bakal bantu menyelesaikan masalah lahan di sana.
Syamsuar menyebut konflik lahan terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Namun, konflik terbesar terjadi di Riau dan telah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.
"Pak Menteri sudah menyampaikan kepada Pak Presiden bahwa masalah konflik jadi pekerjaan rumah dan saya lihat PR itu diberikan kepada Adinda Juli Antoni yang juga putra Riau. Ya sangat bersyukur kita. Mudah-mudahan bisa terbantu kita," kata Syamsuar.
Sebelum menjadi petinggi di DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Toni, demikian Raja Juli Antoni biasa disapa, aktif di organisasi pelajar dan kepemudaan Muhammadiyah. Ia juga pernah memimpin Ma'arif Institute. Ia menyelesaikan kuliah doktornya dengan beasiswa.
Baca Juga: Polisi: Khilafatul Muslimin Sebarkan Doktrin di 25 Pesantren dan 2 Universitas
"Saya kenal betul beliau, sejak sekolah dan kuliah beliau aktif. Organisasi juga aktif dan cerdas. Jabatan itu layak bagi dia. Tentu tugas bersama untuk menyelesaikan konflik di Riau," katanya.
Berita Terkait
-
Polisi: Khilafatul Muslimin Sebarkan Doktrin di 25 Pesantren dan 2 Universitas
-
Marshanda 'Colek' Jokowi, Minta Diberi Ruang Suarakan Isu Kesehatan Mental
-
Kritik Pedas Partai Demokrat Terkait Reshuffle, Singgung Zulhas yang Pernah Wacanakan Jokowi Tiga Periode
-
Jokowi Reshuffle Dua Menteri, Pengamat Sebut Bakal Ada Pengaruh Citra Presiden di Sisa Waktunya
-
Kritik Reshuffle Kabinet Jokowi, Pengamat: Hanya Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
-
Swadaya Warga Matraman Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Asap Rokok
-
Dokumen Pentagon Bocor Ungkap Rencana AS Hukum Spanyol dan Inggris Terkait Perang di Iran