Suara.com - Keputusan Presiden Joko Widodo melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menjadi sorotan. Publik kembali mengingat kontroversi Zulkifli Hasan ketika menerbitkan izin pelepasan hutan seluas 1,64 juta hektar.
Zulkifli Hasan pernah menjadi sorotan ketika menjabat sebagai Menteri Kehutanan era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jabatan itu ditempatnya mulai 2009 hingga 2014.
Penerbitan izin pelepasan hutan pernah dapat kritikan keras dari organisasi lingkungan Greenomics. Pelepasan izin seluas 1,64 juta hektar memungkinkan lahan itu dibuka dan alih fungsi sebagai perkebunan kelapa sawit.
Bahkan, karena jabatannya itu, Zulkifli Hasan pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi atas kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014 lalu.
Pemanggilan itu dilakukan pada Januari 2020 lalu, namun ia baru datang memenuhi panggilan pada 14 Februari 2020. Zulkifli Hasan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pemiilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma Surya Darmadi.
Nama Zulkifli Hasan pun sempat disebut dalam konstruksi perkara tiga tersangka kasus tersebut, yakni PT Palma, Legal Manager PT Duta Palma Group tahun 2014, SRT, serta pemilik PT Darmex Group/PT Duta Palma Surya Darmadi, SUD.
Namanya disebut karena pada 9 Agustus 2014, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutan menyerahkan SK Menteri Kehutanan tanggal 88 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan kepada Gubernur Riau kala itu, Annas Maamun.
Deretan hal itulah yang membuat penunjukkan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menjadi sorotan publik. Penunjukkan itu dinilai tak tepat, meski Presiden Joko Widodo meyakini setiap figur yang ditetapkan sudah memiliki kompetensi.
"Mereka dipilih dan diangkat setelah melihat rekam jejak, pengalaman, dan kemampuan mereka menyelesaikan masalah di tanah air," kata Presiden Jokowi melalui akun twitter @Jokowi.
Baca Juga: Stunning! Gaya Memukau Bianca Adinegoro saat Jadi Cover Model Majalah Tuai Pujian
Kagetkan Para Pengamat
Penunjukan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan mengagetkan banyak pihak, termasuk para pengamat politik.
Dr. Suko Widodo selaku pengamat politik dan komunikasi Universitas Airlangga Surabaya mengaku setuju dengan pergantian Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan, namun tak menyangka Zulkifli Hasan sebagai penggantinya.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Brawijaya, Wawan Sobari, menyebut posisi menteri perdagangan memang pantas di-reshuffle, namun sosok baru penggantinya terdapat muatan politis.
Namun, Wawan Sobari turut menyadari bahwa hak dan wewenang pergantian menteri mutlak di tangan Presiden Joko Widodo. Pergantian ini diharapkan bisa mengembalikan stabilitas ekonomi, setelah masalah ketersediaan dan harga minyak goreng.
Hal serupa juga diutarakan oleh pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul. Ia menilai reshuffle terbaru dengan dua menteri dan tiga wakil menteri baru tidak sesuai dengan tujuan.
Tag
Berita Terkait
-
Stunning! Gaya Memukau Bianca Adinegoro saat Jadi Cover Model Majalah Tuai Pujian
-
3 Komentar Politikus Saat Zulkifli Hasan Jadi Mendag, Pertanyakan Kinerja
-
Sempat di Luar Pemerintahan Era SBY, Hasto: PDIP Sudah Biasa Menghadapi Godaan Kekuasaan
-
Deretan Menteri Jokowi yang Juga Pejabat Parpol, Rangkap Jabatan jadi Sorotan
-
Rekam Jejak Zulkifli Hasan dan PR Berat Menteri Perdagangan yang Sudah Menunggunya
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
Terkini
-
Bantargebang Jadi 'Bom Metana' Dunia, Timbunan Sampah Tembus 80 Juta Ton!
-
Mendagri Dorong Penguatan Penggunaan Soft Approach dalam Mencegah Ekstremisme & Terorisme
-
MPR Batalkan Rencana Ulang LCC Empat Pilar Kalbar, Dua Sekolah Juga Sepakat
-
Kapal Global Sumud Flotilla Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak Tentara Israel!
-
Kecelakaan Maut Kereta Tabrak Bus di Bangkok, Masinis Positif Narkoba
-
Menteri PANRB: Kampus Jadi Kunci Cetak Talenta Digital ASN Masa Depan
-
Rupiah Tembus Rp17.660 per Dolar AS, Menkeu Purbaya: Jangan Takut, Ekonomi Kita Bagus!
-
Soal 'Orang Desa Tak Pakai Dolar', Purbaya: untuk Menghibur Rakyat, Presiden Mengerti Rupiah
-
Obrolan Prabowo dan Menkeu Purbaya di Lanud Halim: Dari Dolar sampai Rencana Naik Haji
-
Hari Ini Rupiah Keok-IHSG Jeblok, Prabowo Panggil Menkeu hingga Gubernur BI ke Istana