Suara.com - Keputusan Presiden Joko Widodo melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menjadi sorotan. Publik kembali mengingat kontroversi Zulkifli Hasan ketika menerbitkan izin pelepasan hutan seluas 1,64 juta hektar.
Zulkifli Hasan pernah menjadi sorotan ketika menjabat sebagai Menteri Kehutanan era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jabatan itu ditempatnya mulai 2009 hingga 2014.
Penerbitan izin pelepasan hutan pernah dapat kritikan keras dari organisasi lingkungan Greenomics. Pelepasan izin seluas 1,64 juta hektar memungkinkan lahan itu dibuka dan alih fungsi sebagai perkebunan kelapa sawit.
Bahkan, karena jabatannya itu, Zulkifli Hasan pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi atas kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014 lalu.
Pemanggilan itu dilakukan pada Januari 2020 lalu, namun ia baru datang memenuhi panggilan pada 14 Februari 2020. Zulkifli Hasan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pemiilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma Surya Darmadi.
Nama Zulkifli Hasan pun sempat disebut dalam konstruksi perkara tiga tersangka kasus tersebut, yakni PT Palma, Legal Manager PT Duta Palma Group tahun 2014, SRT, serta pemilik PT Darmex Group/PT Duta Palma Surya Darmadi, SUD.
Namanya disebut karena pada 9 Agustus 2014, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutan menyerahkan SK Menteri Kehutanan tanggal 88 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan kepada Gubernur Riau kala itu, Annas Maamun.
Deretan hal itulah yang membuat penunjukkan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menjadi sorotan publik. Penunjukkan itu dinilai tak tepat, meski Presiden Joko Widodo meyakini setiap figur yang ditetapkan sudah memiliki kompetensi.
"Mereka dipilih dan diangkat setelah melihat rekam jejak, pengalaman, dan kemampuan mereka menyelesaikan masalah di tanah air," kata Presiden Jokowi melalui akun twitter @Jokowi.
Baca Juga: Stunning! Gaya Memukau Bianca Adinegoro saat Jadi Cover Model Majalah Tuai Pujian
Kagetkan Para Pengamat
Penunjukan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan mengagetkan banyak pihak, termasuk para pengamat politik.
Dr. Suko Widodo selaku pengamat politik dan komunikasi Universitas Airlangga Surabaya mengaku setuju dengan pergantian Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan, namun tak menyangka Zulkifli Hasan sebagai penggantinya.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Brawijaya, Wawan Sobari, menyebut posisi menteri perdagangan memang pantas di-reshuffle, namun sosok baru penggantinya terdapat muatan politis.
Namun, Wawan Sobari turut menyadari bahwa hak dan wewenang pergantian menteri mutlak di tangan Presiden Joko Widodo. Pergantian ini diharapkan bisa mengembalikan stabilitas ekonomi, setelah masalah ketersediaan dan harga minyak goreng.
Hal serupa juga diutarakan oleh pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul. Ia menilai reshuffle terbaru dengan dua menteri dan tiga wakil menteri baru tidak sesuai dengan tujuan.
Tag
Berita Terkait
-
Stunning! Gaya Memukau Bianca Adinegoro saat Jadi Cover Model Majalah Tuai Pujian
-
3 Komentar Politikus Saat Zulkifli Hasan Jadi Mendag, Pertanyakan Kinerja
-
Sempat di Luar Pemerintahan Era SBY, Hasto: PDIP Sudah Biasa Menghadapi Godaan Kekuasaan
-
Deretan Menteri Jokowi yang Juga Pejabat Parpol, Rangkap Jabatan jadi Sorotan
-
Rekam Jejak Zulkifli Hasan dan PR Berat Menteri Perdagangan yang Sudah Menunggunya
Terpopuler
- 5 Mobil Toyota Bekas yang Mesinnya Bandel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Pajak Rp500 Ribuan, Tinggal Segini Harga Wuling Binguo Bekas
- 9 Sepatu Adidas yang Diskon di Foot Locker, Harga Turun Hingga 60 Persen
- 10 Promo Sepatu Nike, Adidas, New Balance, Puma, dan Asics di Foot Locker: Diskon hingga 65 Persen
- Sheila Marcia Akui Pakai Narkoba Karena Cinta, Nama Roger Danuarta Terseret
Pilihan
-
Petani Tembakau dan Rokok Lintingan: Siasat Bertahan di Tengah Macetnya Serapan Pabrik
-
Bos Bursa Mau Diganti, Purbaya: Tangkap Pelaku Goreng Saham, Nanti Saya Kasih Insentif!
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
Terkini
-
Kereta Panoramic Jadi Tren Wisata Baru, Jumlah Penumpang Tumbuh 38,6 Persen Sepanjang 2025
-
Wakapolri Tinjau Arus Balik Libur Nataru, Skema One Way hingga Contraflow Disiapkan
-
Proyek Pengendali Banjir Fatmawati Dimulai, Jalan H. Nawi Bakal Menyempit Selama Setahun
-
Begini Situasi Manggarai Sore Tadi, Tawuran Warga yang Bikin Rute Transjakarta Dialihkan
-
LPSK Berkoordinasi dengan Amnesty Internasional soal Teror Kritik Penanganan Bencana Sumatra
-
KUHAP Baru Berlaku, Hinca Panjaitan: Tak Ada Lagi Pelanggaran HAM
-
Tawuran di Manggarai Berhasil Dibubarkan, Lalu Lintas dan Layanan Transjakarta Kembali Normal
-
BMKG Kalteng Ingatkan Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Warga Diminta Tingkatkan Kesiapsiagaan
-
KPK: Wacana Pilkada Dipilih DPRD Harus Disertai Regulasi Jelas dan Pengawasan Ketat
-
Satu Keluarga Ditemukan Tewas di Kontrakan Tanjung Priok, Satu Anak Kritis