Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyoal pejabat yang rangkap jabatan di awal periode pemerintahannya. Hal tersebut dinilai dapat mengganggu kinerja lembaga karena pejabat bersangkutan menjadi tak fokus. Faktanya, kini ada empat menteri di kabinet Jokowi yang juga menjabat ketua umum partai.
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menjadi elit parpol terakhir yang masuk gerbong kabinet dengan menjadi Menteri Perdagangan. Berikut daftar menteri Jokowi yang juga pejabat parpol.
Airlangga Hartarto adalah Ketua Umum Partai Golkar yang kini menjabat Menko Perekonomian periode 2019-2024. Pada periode pertama kepemimpinan Jokowi tahun 2014-2019, Airlangga menjabat Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin dalam reshuffle kabinet pada Julo 2016. Airlangga sempat disebut-sebut bakal kena reshuffle beberapa hari lalu meski pada akhirnya posisi dia aman.
Prabowo Subianto adalah rival Jokowi dalam dua kali pemilihan presiden yakni tahun 2014 dan 2019. Alih-alih mengesampingkannya, Jokowi justru mengajak Prabowo masuk dalam kabinetnya periode 2019-2024. Ketua Umum Partai Gerindra itu diberi jabatan strategis yakni Menteri Pertahanan. Latar belakangnya sebagai prajurit militer handal membuat Prabowo dinilai cocok mengisi posisi tersebut.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa, diberi jabatan cukup strategis oleh Jokowi. Dia dipercaya menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas periode 2019-2024, posisi yang turut mempersiapkan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN).
Suharso sendiri terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum PPP pada muktamar partai yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan pada Desember 2020. Sebelumnya, ia berstatus sebagai Plt Ketua Umum menggantikan M Romahurmuziy yang terjerat masalah hukum.
Baca Juga: Rekam Jejak Zulkifli Hasan dan PR Berat Menteri Perdagangan yang Sudah Menunggunya
4. Zulkifli Hasan
Zulkifli Hasan menjadi pejabat teras partai terkini yang masuk kabinet Jokowi. Dia ditunjuk menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Dia hanya punya waktu sekitar dua tahun untuk membuktikan kelayakannya mengisi posisi tersebut.
Sebelumnya lelaki yang akrab disapa Zulhas itu sempat menjadi Menteri Kehutanan di periode kedua kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Zulhas sendiri sudah menjadi Ketua Umum PAN sejak 2015. Dia pernah menjadi Ketua MPR periode 2014-2019 dan Wakil Ketua MPR periode 2019-2024.
Empat ketua umum parpol yang menjabat menteri menjadi kompromi Jokowi di periode keduanya, 2019-2024. Pada periode pertama menjabat, 2014-2019, tidak ada ketua umum partai yang menjabat menteri di kabinetnya. Jokowi beralasan keempat menteri tersebut tetap dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya meski rangkap jabatan. “Yang paling penting bisa membagi waktu,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (23/11/2019).
Kontributor : Alan Aliarcham
Tag
Berita Terkait
-
Rekam Jejak Zulkifli Hasan dan PR Berat Menteri Perdagangan yang Sudah Menunggunya
-
Kritik Pedas Partai Demokrat Terkait Reshuffle, Singgung Zulhas yang Pernah Wacanakan Jokowi Tiga Periode
-
Soroti Kemunculan Zulkifli Hasan di Reshuffle Kabinet Jokowi, Pengamat UGM: Untuk Amankan Stabilitas Ekonomi
-
Analis: Penggantian Menteri Perdagangan Sesuai Keperluan, Tapi Politisnya Juga Jelas
-
Tidak Ada Nama Ketua Umum Partai yang Diusulkan DPW Nasdem Jadi Capres
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029