Suara.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, menyinggung soal fenomena politik yang menarik dimana sejumlah partai politik sudah berkoalisi untuk Pilpres 2024 tanpa ada calon presiden-calon wakil presidennya.
"Akhir-akhir ini semakin penuh dengan kejutan-kejutan kita juga memasuki fenomena baru dalam politik Indonesia yaitu terjalinnya koalisi antar partai tanpa didahului oleh tokoh calon presiden dan calon wakil presidennya," kata Syaikhu dalam sambutannya di acara Rapimnas PKS di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (20/6/2022).
Syaikhu mengatakan, fenomena tersebut mungkin terjadi lantaran partai-partai politik merasa belum bisa mencalonkan figur meski sudah berkoalisi.
"Episentrum yang akan menarik pergerakan koalisi partai-partai namun saat ini yang terjadi berbeda biasanya yang menarik partai-partai tetapi saat ini partai-partai yang berusaha menarik siapa capres dan cawapresnya ya kenapa karena masing-masing mungkin masih belum yakin akan bisa menyalonkan sendiri dalam koalisi ya," tuturnya.
Lebih lanjut, atas dasar itu, kata Syaikhu, PKS ingin mencari mitra koalisi yang setara. Selain itu, mencari juga mitra yang punya kesamaan platform pembangunan.
"Oleh karena itu PKS akan terus berjuang mencari mitra koalisi yang setara yang mau duduk sama rendah berdiri sama tinggi mitra koalisi yang memiliki platform pembangunan yang sama yang ingin sama-sama membawa perubahan dan kita semua tentu menginginkan perubahan kita ingin ada kemajuan bukan teman dekat apalagi kemunduran," tuturnya.
Kendati begitu, Syaikhu mengatakan keputusan soal koalisi di Pilpres 2024 masih ada di tangan Majelis Syura PKS.
"Kita tidak ingin mendahului majelis syuro yang memiliki kewenangan untuk menentukan siapa capresw cawapres dan ke mana akan berkoalisi tetapi masukkan-masukan tadi akan kita jadikan masukan kepada sesuai dengan apa yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat yang terekam oleh majelis syuro," tandasnya.
Berita Terkait
-
Belum Tentukan Arah Koalisi Pilpres 2024, Presiden PKS: Kami Masih Usaha Cari Mitra Yang Setara Duduk Sama Rendah
-
Anggap Kedekatan Gerindra-PKB Bagian Strategi Parpol Lain untuk Bentuk Koalisi, Golkar: Kami Hormati
-
Rakernas NasDem Munculkan Bacapres Anies, Ganjar hingga Andika Perkasa, Presiden PKS: Semoga Kita Bisa Berkolaborasi
-
Manuver PKB di Dua Jalur Koalisi Pilpres 2024: Masih Jalan dengan PKS, Kini Malah Kepincut Gerindra
-
Berani Taruhan Mobil, Pengamat Ini Yakin Anies Baswedan Tak Bisa Jadi Capres: Kalau Cawapres Masih Mungkin
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan