Politik identitas kerap kali terdengar dan diperbincangkan, khususnya menjelang Pemilu 2024. Politik identitas sendiri mengacu pada kecenderungan orang-orang dari latar belakang tertentu untuk membentuk aliansi politik, dan menjauh dari politik partai koalisi tradisional.
Lantas, apa sebenarnya politik identitas tersebut?
Secara umum, politik identitas mengacu pada subset politik di mana kelompok orang dengan identitas ras, agama etnis, sosial, atau budaya yang sama berusaha untuk melakukan promosi kepentingan atau kepentingan khusus mereka sendiri.
Jika politik biasa yang hanya mengatur sekitar sistem kepercayaan, manifesto, atau afiliasi partai. Politik identitas sendiri biasanya bertujuan untuk mengamankan kebebasan politik dari konstituen tertentu yang terpinggirkan dalam konteks yang lebih besar.
Lalu, apakah politik identitas tersebut penting?
Adanya peningkatan dramatis politik identitas dalam politik arus utama kerap kali dianggap sebagai sebab akibat dari kebangkitan populisme yang ada di seluruh dunia.
Sebagai informasi, politik Inggris tidaklah luput dari adanya pergeseran ke arah politik identitas, dan kabarnya pada pemilu Desember 2021 lalu, pemilu lebih banyak ditentukan oleh identitas.
Politik identitas kemudian menjadi ancaman yang diwaspadai oleh publik terutama menjelang momentum politik, yakni Pilpres 2024. Hal tersebut dikarenakan politik identitas dapat menjadi akselerator bagi rontoknya konstruksi sosial yang melahirkan konflik horizontal yang berkepanjangan.
Politik identitas menjadi suatu hal yang diperhatikan. Sebab politik identitas justru membuka lebar-lebar bagi berkembangnya permainan semu (shadow game) yang menjajah cara berpikir masyarakat dan seakan-akan adalah hal yang lumrah.
Baca Juga: Ketimbang Prabowo, Anies, Ganjar, PKS Prioritaskan Tokoh Internal Walau Belum Tentu Nendang
Oleh karenanya, praktik yang demikian juga digunakan oleh beberapa oknum yang memiliki kepentingan sebagai komoditas yang menjanjikan.
Guna mewaspadai dan mempersiapkan masyarakat dari maraknya isu politik identitas ini, maka perlu digelorakan atau disosialisasikan secara besar-besaran pemahaman terkait dengan isu politisasi agama dan wawasan kebangsaan.
Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memiliki imunitas dan daya dobrak, untuk melawan segala bentuk ideologisasi radikal dan politisasi agama yang seiring berjalan.
Masyarakat sendiri dianggap sebagai garda terdepan untuk perlawanan, diperkuat dalam kesatuan komando yang dilapisi dengan wawasan kebangsaan yang kuat.
Oleh karenanya pemahaman keagamaan yang moderat dianggap menjadi senjata yang ampuh melawan isu tersebut.
Kontributor : Syifa Khoerunnisa
Berita Terkait
-
Ketimbang Prabowo, Anies, Ganjar, PKS Prioritaskan Tokoh Internal Walau Belum Tentu Nendang
-
Hasto Bocorkan Kriteria Calon Presiden yang akan Diusung PDI Perjuangan di 2024
-
PKS Ogah Umumkan Bakal Capres Usai Rapimnas
-
PDIP Bakal Jajaki Koalisi Hadapi Pilpres 2024, Hasto Kristiyanto: Habis Rakernas Kita Keliling
-
Besok PKS Kunjungi NasDem, Bicara Peluang Dukung Anies, Ganjar atau Andika di 2024?
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
MIND ID Komitmen Perkuat Tata Kelola Bisnis Berintegritas dengan Berbagai Program Strategis
-
DPR Ajak Publik Kritisi Buku Sejarah Baru, Minta Pemerintah Terbuka untuk Ini...
-
Mengurai Perpol 10/2025 yang Dinilai Tabrak Aturan, Dwifungsi Polri Gaya Baru?
-
Bareskrim: Mayoritas Kayu Gelondongan Banjir Sumatra Diduga dari PT TBS
-
Tolak Bantuan Asing untuk Sumatra, Prabowo: Terima Kasih, Kami Mampu!
-
31 Perusahaan Resmi Diselidiki Diduga Jadi Biang Kerok Banjir Sumatra, Siapa Jadi Tersangka?
-
Daftar Lengkap Perusahaan yang Disebut Kejagung Jadi Penyebab Banjir di Wilayah Sumatera
-
Demo Korupsi Pertambangan, Mahasiswa Desak KPK Periksa Komisaris PT LAM Lily Salim
-
Kementerian P2MI Raih Peringkat 5 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
-
'Biar Kapok': DPR Desak Polisi Beri Efek Jera ke Youtuber Resbob Penghina Sunda dan Bobotoh