Suara.com - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) enggan menelan mentah-mentah setelah membaca surat imbauan dari Gubernur Papua Lukas Enembe yang meminta mereka bergabung ke NKRI. Mereka meyakini kalau surat itu tidak benar alias hoaks.
"Itu hoaks, kami belum bisa percaya," kata juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom kepada wartawan, Selasa (21/6/2022).
Kendati demikian, Sebby mengungkapkan apabila surat itu benar, maka Lukas dianggap telah diintimidasi oleh pemerintah pusat dan terpaksa mengeluarkan pernyataan itu.
Semisal surat itu benar adanya, TPNPB-OPM menganggap Gubernur Lukas sudah mengutuk diri sendiri. Sebby mengungkap pernah bermimpi kalau Lukas tampak ketakutan dengan tekanan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Alih-alih membencinya, TPNPB-OPM malah siap melindungi apabila Lukas berada di bawah tekanan.
"Kemudian saya cari hotel yang agak mahal untuk sembunyikan dia, jadi mimpi saya ini benar bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe ditekan dan diintimidasi secara mental oleh BIN dan kabinet Jokowi di Jakarta," ujarnya.
Jubir Pastikan Surat Hoaks
Juru bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus memastikan surat tersebut palsu alias hoaks.
"Surat yang beredar ini sudah dipastikan hoaks," kata Rifai melalui akun Instagram @jurubicarapapua yang dikutip Suara.com, Selasa (21/6/2022).
Baca Juga: Peringati HUT Jakarta ke-495, Layanan TransJakarta, MRT dan LRT Besok Gratis
Rifai menganggap kalau penyebaran hoaks tersebut sudah sangat meresahkan. Ia juga menilai sudah seharusnya pihak kepolisian bisa bergerak cepat untuk memberantas peredaran hoaks.
Terlebih menurut Rifai, sudah ada laporan hoaks sebelumnya yang dilaporkan ke pihak kepolisian.
"Terutama atas laporan-laporan hoaks sebelumnya," tegasnya.
Surat Lukas Enembe
Sebelumnya, sempat beredar surat berisikan imbauan Gubernur Papua Lukas Enembe kepada seluruh anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) untuk menurunkan senjata. Lukas Enembe juga meminta mereka segera bergabung dengan NKRI.
Entah dari mana awalnya, surat itu beredar di aplikasi pesan instan WhatsApp. Surat yang dimaksud menampangkan lambang Garuda dengan tulisan Gubernur Papua di bagian kop.
Berita Terkait
-
Beredar Surat Gubernur Papua Minta TPNPB-OPM Turunkan Senjata dan Gabung NKRI, Jubir: Itu Hoaks!
-
Ditanyai Arah Jalan, Viral Sapi Ini Beri Respons Mengejutkan
-
Beredar Surat Gubernur Papua Minta TPNPB-OPM Turunkan Senjata dan Gabung NKRI
-
Dikageti Teman Saat Sedang Makan, Reaksi Pria Ini Malah Bikin Terharu
-
Viral Kado Pernikahan Tak Terduga dari Teman Tuai Perdebatan Warganet
Terpopuler
- Bedak Tabur atau Bedak Padat Dulu? Panduan Makeup Flawless Tahan Lama
- 4 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Sesuai Review Pembeli
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- Aisyah Zakkiyah, Komisaris Baru PTPP yang Viral Punya Gaji dan Tunjangan Miliaran
- Bedak Tabur Apa yang Bikin Glowing dan Tahan Lama? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
-
Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU
Terkini
-
Pakar: Pengalihan Kasus Febrie ke Kejagung Tak Punya Dasar Hukum, Hanya Redam Konflik Institusi
-
Iran Ngamuk Lagi, Kuwait Dibombardir Hancurkan Tanki Bahan Bakar Militer AS
-
Penanganan Kasus Febrie Adriansyah Berisiko Mandek, Pukat UGM Desak KPK Ambil Alih
-
Riset ITS Kembangkan Bensin Sawit: Seberapa Besar Peluangnya Menggantikan BBM Fosil?
-
Ancaman Bom Warnai Hari Pertama MPLS, Pemprov DKI Pastikan Penanganan Cepat dan Terkoordinasi
-
Pesan 'Bunda' untuk Siswa di Hari Pertama MPLS 2026: Saling Jaga Teman, Jangan Ada Lagi Perundungan
-
Anak Korban Kekerasan Seksual 27 Pria di Sampang Butuh Pemulihan, Bukan Sekadar Hukuman Pelaku
-
Biaya Haji 2027 Diusulkan Naik, Mengapa DPR Menolak APBN Menanggung Ongkos Jemaah?
-
IRGC Iran: Operasi Pembalasan ke Amerika Akan Terus Berlanjut
-
Prabowo Harus Turun Tangan! Minta KPK Ambil Alih Kasus Febrie Demi Selamatkan Sistem Hukum