Suara.com - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) enggan menelan mentah-mentah setelah membaca surat imbauan dari Gubernur Papua Lukas Enembe yang meminta mereka bergabung ke NKRI. Mereka meyakini kalau surat itu tidak benar alias hoaks.
"Itu hoaks, kami belum bisa percaya," kata juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom kepada wartawan, Selasa (21/6/2022).
Kendati demikian, Sebby mengungkapkan apabila surat itu benar, maka Lukas dianggap telah diintimidasi oleh pemerintah pusat dan terpaksa mengeluarkan pernyataan itu.
Semisal surat itu benar adanya, TPNPB-OPM menganggap Gubernur Lukas sudah mengutuk diri sendiri. Sebby mengungkap pernah bermimpi kalau Lukas tampak ketakutan dengan tekanan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Alih-alih membencinya, TPNPB-OPM malah siap melindungi apabila Lukas berada di bawah tekanan.
"Kemudian saya cari hotel yang agak mahal untuk sembunyikan dia, jadi mimpi saya ini benar bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe ditekan dan diintimidasi secara mental oleh BIN dan kabinet Jokowi di Jakarta," ujarnya.
Jubir Pastikan Surat Hoaks
Juru bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus memastikan surat tersebut palsu alias hoaks.
"Surat yang beredar ini sudah dipastikan hoaks," kata Rifai melalui akun Instagram @jurubicarapapua yang dikutip Suara.com, Selasa (21/6/2022).
Baca Juga: Peringati HUT Jakarta ke-495, Layanan TransJakarta, MRT dan LRT Besok Gratis
Rifai menganggap kalau penyebaran hoaks tersebut sudah sangat meresahkan. Ia juga menilai sudah seharusnya pihak kepolisian bisa bergerak cepat untuk memberantas peredaran hoaks.
Terlebih menurut Rifai, sudah ada laporan hoaks sebelumnya yang dilaporkan ke pihak kepolisian.
"Terutama atas laporan-laporan hoaks sebelumnya," tegasnya.
Surat Lukas Enembe
Sebelumnya, sempat beredar surat berisikan imbauan Gubernur Papua Lukas Enembe kepada seluruh anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) untuk menurunkan senjata. Lukas Enembe juga meminta mereka segera bergabung dengan NKRI.
Entah dari mana awalnya, surat itu beredar di aplikasi pesan instan WhatsApp. Surat yang dimaksud menampangkan lambang Garuda dengan tulisan Gubernur Papua di bagian kop.
Berita Terkait
-
Beredar Surat Gubernur Papua Minta TPNPB-OPM Turunkan Senjata dan Gabung NKRI, Jubir: Itu Hoaks!
-
Ditanyai Arah Jalan, Viral Sapi Ini Beri Respons Mengejutkan
-
Beredar Surat Gubernur Papua Minta TPNPB-OPM Turunkan Senjata dan Gabung NKRI
-
Dikageti Teman Saat Sedang Makan, Reaksi Pria Ini Malah Bikin Terharu
-
Viral Kado Pernikahan Tak Terduga dari Teman Tuai Perdebatan Warganet
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
-
Unilever Jual Sariwangi ke Grup Djarum Senilai Rp1,5 Triliun
Terkini
-
Momen Gibran Kasih Perintah Gubernur Kalsel di Depan Warga: Tolong Aspirasi Mahasiswa Diselesaikan
-
Lobi Prabowo-SBY Bikin Demokrat Ubah Sikap Soal Pilkada? Ini Kata Gerindra
-
Pilkada Lewat DPRD Bukan Cuma Hemat Biaya, Populi Center: Ini 4 Syarat Beratnya
-
Status Tersangka Tak Membuat Dokter Richard Lee Ditahan, Polisi Beberkan Alasan Kuncinya
-
Kritik Pedas Ryaas Rasyid: Jakarta yang Obral Izin, Daerah yang Dapat Banjirnya
-
Proyeksi MRT Jakarta: Target Monas Beroperasi 2027, Kota Tua Menyusul 2029
-
Rakyat Tolak Pilkada via DPRD, Deddy Sitorus: Mereka Tak Mau Haknya Dibajak Oligarki
-
Keberatan dengan Eksepsi Nadiem, Jaksa: Tak Perlu Cari Simpati dan Giring Opini
-
Prabowo Wanti-wanti Atlet Jangan Pakai Bonus untuk Hal Negatif
-
Soal SPPG Terafiliasi Pejabat, BGN: Hak Semua WNI!