Suara.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menyambangi Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu (22/6/2022). Kepala Negara bakal meninjau sejumlah proyek di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku.
"Proyek yang akan ditinjau oleh Presiden besok, antara lain, Bendung Sepaku-Semoi dan Persemaian Modern IKN di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim M Faisal di Samarinda, Selasa (21/6/2022).
Faisal menuturkan, dalam kunjungan tersebut Jokowi juga akan mengunjungi lokasi yang akan dibangun berbagai infrastruktur di kawasan IKN Nusantara, seperti lokasi yang akan dibangun Gedung Istana Negara, Kantor Presiden, dan lapangan upacara di kawasan Istana Kepresidenan.
Sejumlah infrastruktur tersebut, katanya, segera dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bahkan proyek tersebut sudah memasuki lelang.
Berdasarkan harga perkiraan sendiri (HPS) Kementerian PUPR, untuk pembangunan Gedung Kantor Presiden senilai Rp1,6 triliun, pembangunan Gedung Istana Negara senilai Rp1,4 triliun, manajemen konstruksi pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara di kawasan Istana Kepresidenan senilai Rp27,8 miliar.
Setelah mengunjungi kawasan IKN Nusantara, lanjut Faisal, Presiden kemudian menuju ke Samarinda untuk menghadiri pembukaan Kongres Majelis Permusyawaratan Agung (MPA) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) yang digelar di Convention Hall Sempaja.
Adapun susunan acara (tentatif) pada Kongres Nasional XXXII dan MPA XXXI PMKRI, antara lain, penyambutan kedatangan Presiden beserta rombongan, salam pembukaan dan menyapa Presiden, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Kemudian menyanyikan Himne PMKRI, sambutan Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI, sambutan Uskup Agung Samarinda, sambutan Gubernur Kaltim Isran Noor, dan sambutan Presiden RI sekaligus membuka Kongres XXXII dan MPA XXXI PMKRI. (Antara)
Baca Juga: Tiga Jalan Tol IKN Nusantara Bakal Dibangun Beriringan Bersama Istana Negara
Berita Terkait
-
Puan Ngevlog saat Presiden Jokowi Bicara dengan Megawati, Pengamat: Secara Etika Politik Tak Bagus Dilihat Publik
-
Tiga Jalan Tol IKN Nusantara Bakal Dibangun Beriringan Bersama Istana Negara
-
Jokowi Ulang Tahun, Presiden PKS: Mudah-mudahan Semakin Bijak Memimpin Bangsa
-
Viral Video Puan Nge-Vlog, Publik Soroti Sikap Jokowi Duduk di Depan Megawati: Kayak Lagi Ngadep Guru BK
-
Presiden Jokowi Ultah ke-61, Wagub DKI: Selalu Sehat Dalam Pengabdian untuk NKRI
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah