Suara.com - Partai NasDem menghormati hak prerogatif Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang memiliki kewenangan untuk memutuskan calon presiden dari partai banteng bermoncong putih tersebut.
Termasuk kemungkinan nantinya Megawati akan mengusung Ganjar Pranowo sebagai presiden atau tidak. Sebelumnya, NasDem merekomendasikan nama kader PDIP itu dalam daftar capres pilihan NasDem.
"Kalau di PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDIP sudah menyampaikan hak prerogatif menetapkan capres dari unsur PDIP oleh Ibu Megawati, itu kita hormat," kata Sekjen NasDem Johnny G Plate di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (22/6/2022).
Bukan hanya ke Megawati, NasDem juga melihat dari sikap Ganjar yang menyatakan tegak lurus dengan sikap partainya.
"Untuk itu, kami juga memonitor statemen Pak Ganjar Pranowo, statemen Pak Ganjar Pranowo pun sejalan dengan keputusan Ibu Megawati, yaitu itu adalah kewenangan ibu ketua umum dan menyerahkan kepada ibu ketum," kata Johnny.
Sebelumnya, Megawati hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-2 yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Selasa (21/6/2022). Dalam momen tersebut, Megawati mengungkapkan unek-uneknya terkait pihak yang terus memojokkan PDIP soal Capres 2024.
Saking geramnya, Megawati sampai minta mereka di PDIP yang cerewet soal koalisi dan capres, untuk angkat kaki dari partai berlambang banteng tersebut. Megawati mengingatkan dalam sistem politik di Indonesia saat ini, tidak ada yang namanya koalisi.
"Ada yang tanya mengapa PDIP kok diam saja nggak mau (segera) mencalonkan. Kalian siapa yang berbuat manuver, keluar! Karena tidak ada di PDIP itu yang main dua kaki main tiga kaki, melakukan manuver!" ujar Megawati dengan nada keras dalam Rakernas II PDIP dikutip Hops.id--jaringan Suara.com dari Youtube PDI Perjuangan, Selasa (21/6/2022)
Ia menegaskan bahwa urusan capres di PDIP adalah wewenangnya penuh, yang lain nggak boleh ikut campur urusan penetapan capres dari PDIP.
"Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak prerogatif, hanya ketua umum yang menentukan siapa calon yang akan dicalonkan PDIP. Ingat lho, lebih baik keluar deh daripada saya pecati lho kamu," tegas Megawati.
Lebih lanjut, Megawati juga menegaskan bahwa supaya kader PDIP makin paham dan masyarakat harus tahu, organisasi PDIP soal capres adalah wewenang ketua umum.
"Inilah organisasi PDIP yang ikuti aturan, partainya solid bersama dengan rakyat. Lha kalau mau mejeng saja nggak dah, lebih baik saya punya yang pemberontak," katanya.
Ngomong-ngomong soal koalisi capres 2024, Megawati mengatakan dalam sistem presidensial tidak mengenal namanya koalisi, yang ada namanya adalah kolaborasi bukan koalisi.
"Kalau namanya kerja sama itu yes, koalisi nggak. Saya ikuti terus koalisi. Kalau masih ada urusan koalisi koalisi di PDIP, out! Berarti nggak ngerti sistem tata negara kita, nggak ada di kita perdana menteri," ungkap Megawati.
Ganjar Hormati Putusan Mega
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Truk Kontainer Mogok di Tanjung Duren, Sejumlah Rute Transjakarta Pagi Ini Terlambat
-
Polda Metro Jaya Tutup UKW 2025, 77 Wartawan Dinyatakan Kompeten
-
Begini Respons Mendagri Soal Aksi Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih
-
Kepala Daerah Papua Diminta Jaga Raja Ampat, Prabowo: Jangan Sampai Dirusak Wisatawan!
-
Presiden Prabowo Sudah Teken PP, Begini Formula Kenaikan Upah 2026 yang Akan Berlaku
-
Tolak Politik Upah Murah, Puluhan Ribu Buruh Siap Kepung Istana pada 19 Desember
-
KPK Periksa Gus Yaqut soal Aliran Dana PIHK Hingga Kerugian Negara
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak