Suara.com - Partai NasDem menghormati hak prerogatif Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang memiliki kewenangan untuk memutuskan calon presiden dari partai banteng bermoncong putih tersebut.
Termasuk kemungkinan nantinya Megawati akan mengusung Ganjar Pranowo sebagai presiden atau tidak. Sebelumnya, NasDem merekomendasikan nama kader PDIP itu dalam daftar capres pilihan NasDem.
"Kalau di PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDIP sudah menyampaikan hak prerogatif menetapkan capres dari unsur PDIP oleh Ibu Megawati, itu kita hormat," kata Sekjen NasDem Johnny G Plate di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (22/6/2022).
Bukan hanya ke Megawati, NasDem juga melihat dari sikap Ganjar yang menyatakan tegak lurus dengan sikap partainya.
"Untuk itu, kami juga memonitor statemen Pak Ganjar Pranowo, statemen Pak Ganjar Pranowo pun sejalan dengan keputusan Ibu Megawati, yaitu itu adalah kewenangan ibu ketua umum dan menyerahkan kepada ibu ketum," kata Johnny.
Sebelumnya, Megawati hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-2 yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Selasa (21/6/2022). Dalam momen tersebut, Megawati mengungkapkan unek-uneknya terkait pihak yang terus memojokkan PDIP soal Capres 2024.
Saking geramnya, Megawati sampai minta mereka di PDIP yang cerewet soal koalisi dan capres, untuk angkat kaki dari partai berlambang banteng tersebut. Megawati mengingatkan dalam sistem politik di Indonesia saat ini, tidak ada yang namanya koalisi.
"Ada yang tanya mengapa PDIP kok diam saja nggak mau (segera) mencalonkan. Kalian siapa yang berbuat manuver, keluar! Karena tidak ada di PDIP itu yang main dua kaki main tiga kaki, melakukan manuver!" ujar Megawati dengan nada keras dalam Rakernas II PDIP dikutip Hops.id--jaringan Suara.com dari Youtube PDI Perjuangan, Selasa (21/6/2022)
Ia menegaskan bahwa urusan capres di PDIP adalah wewenangnya penuh, yang lain nggak boleh ikut campur urusan penetapan capres dari PDIP.
"Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak prerogatif, hanya ketua umum yang menentukan siapa calon yang akan dicalonkan PDIP. Ingat lho, lebih baik keluar deh daripada saya pecati lho kamu," tegas Megawati.
Lebih lanjut, Megawati juga menegaskan bahwa supaya kader PDIP makin paham dan masyarakat harus tahu, organisasi PDIP soal capres adalah wewenang ketua umum.
"Inilah organisasi PDIP yang ikuti aturan, partainya solid bersama dengan rakyat. Lha kalau mau mejeng saja nggak dah, lebih baik saya punya yang pemberontak," katanya.
Ngomong-ngomong soal koalisi capres 2024, Megawati mengatakan dalam sistem presidensial tidak mengenal namanya koalisi, yang ada namanya adalah kolaborasi bukan koalisi.
"Kalau namanya kerja sama itu yes, koalisi nggak. Saya ikuti terus koalisi. Kalau masih ada urusan koalisi koalisi di PDIP, out! Berarti nggak ngerti sistem tata negara kita, nggak ada di kita perdana menteri," ungkap Megawati.
Ganjar Hormati Putusan Mega
Berita Terkait
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka
-
Mendagri Sambut Kunjungan CIO Danantara, Bahas Pendidikan dan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan
-
Nasib 7 Pekerja Freeport Tertimbun Longsor: Titik Terang Belum Juga Muncul, Komunikasi Terputus!
-
Kronologi Sadis Penculikan Kacab Bank BUMN: Kopda FH Sempat Ancam Lepas Korban Gegara Hal Ini!
-
Setelah Bikin Blunder, KPU Minta Maaf karena Aturan Rahasia Ijazah Capres
-
Uang Pengembalian Khalid Basalamah Berubah Jadi Sitaan Korupsi Kuota Haji? KPK: Nanti Kami Jelaskan