Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengajak TNI untuk senantiasa menjaga penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Tanah Air yang memperoleh penilaian baik dari Dewan HAM PBB.
"Mari kita jaga dan tegakkan HAM. Kita pertahankan penilaian baik ini. Kita hindari agar TNI jangan sampai secara terstruktur atau sengaja melakukan kejahatan kemanusiaan," kata Mahfud saat memberikan arahan kepada sekitar 900 peserta Apel Komandan Satuan TNI AD di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, hari ini.
Menurut dia, TNI telah memiliki prosedur operasi standar dalam melakukan berbagai tindakan sehingga pelanggaran HAM, apalagi pelanggaran HAM berat, dapat dihindari.
Mahfud saat menghadiri Pembukaan Sesi Ke-50 Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Senin (13/6), mendengarkan pidato Komisi Tinggi HAM PBB yang menyatakan Indonesia tidak termasuk ke dalam daftar 21 negara yang perkembangan HAM-nya sedang mereka rujuk.
Dengan demikian, kata dia, Indonesia tidak memiliki catatan buruk terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM dalam 3 tahun terakhir.
Dalam pengarahan yang juga dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman itu, Mahfud mengapresiasi TNI yang selama 7 tahun terakhir senantiasa menjadi lembaga yang paling dipercaya publik berdasarkan hasil survei dari sejumlah lembaga kredibel.
"Saya ucapkan selamat sekaligus terima kasih karena berdasarkan survei lembaga kredibel disebutkan bahwa TNI adalah lembaga yang paling dipercaya publik dibandingkan lembaga-lembaga lain di Indonesia," kata dia.
Oleh karena itu, kata Mahfud, TNI khususnya TNI Angkatan Darat harus mampu menyikapi secara bijak berbagai perkembangan situasi dan kondisi, baik di skala nasional, regional, maupun global yang berdampak pada stabilitas serta situasi keamanan Indonesia, terutama di tengah masa persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024.
Pada akhir arahannya, Mahfud berharap TNI dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, reformasi struktural, serta mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya dengan tugas-tugas operasi militer selain perang. [Antara]
Berita Terkait
-
262 Hektare Hutan Rusak, Panglima TNI hingga Menhan 'Geruduk' Sarang Tambang Ilegal di Babel
-
Meski Anggap Sah-sah Saja TNI Bantu Ketahanan Pangan, Legislator PDIP Beri Catatan Kritis
-
Sejarah dan Makna Hari Anak Sedunia, Diperingati Setiap 20 November
-
Kematian Kacab Bank: Polisi Tambah Pasal Pembunuhan, Tiga Anggota Kopassus Jadi Tersangka
-
Banyuwangi Tenggelamkan 35 Apartemen Ikan untuk Pulihkan Laut
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik November 2025, Cocok Buat PUBG Mobile
-
Ratusan Hewan Ternak Warga Mati Disapu Awan Panas Gunung Semeru, Dampak Erupsi Makin Meluas
Terkini
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!
-
Merasa Terbantu Ada Polisi Aktif Jabat di ESDM, Bagaimana Respons Bahlil soal Putusan MK?
-
Terbongkar! Sindikat Pinjol Dompet Selebriti: Teror Korban Pakai Foto Porno, Aset Rp14 Miliar Disita
-
Usut Kasus Korupsi Haji di BPKH, KPK Mengaku Miris: Makanan-Tempat Istirahat Jemaah jadi Bancakan?
-
Jember Kota Cerutu Indonesia: Warisan yang Menembus Pasar Global
-
Dissenting Opinion, Hakim Ketua Sebut Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Harusnya Divonis Lepas
-
Komisi III 'Spill' Revisi UU Polri yang Bakal Dibahas: Akan Atur Perpanjangan Batas Usia Pensiun
-
Jadi Pondasi Ekonomi Daerah, Pemprov Jateng Beri Perhatian Penuh pada UMKM