Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani turut memberikan komentar soal dirinya yang coba didorong untuk diduetkan dengan kader PDIP lainnya, yakni Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
Puan menegaskan, dirinya tetap berpegang pada rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP yang menyebut soal penetapan capres-cawapres merupakan hak prerogratif Megawati Soekarnoputeri selaku ketua umum partai.
"Ya kemarin di Rakernas sudah di sampaikan itu hak prerogatif ketua umum," kata Puan ditemui di JCC, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).
Ia mengatakan, bahwa semua pihak harus menunggu dulu keputusan resmi soal Capres-Cawapres dari Megawati. Menurutnya, semua harus bersabar.
"Kita tunggu saja bagaimana perhitungan dan bagaimana ibu Mega putuskan," tuturnya.
Untuk diketahui, Laskar Ganjar-Puan (LGP) merekomendasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Hal ini merupakan salah satu dari hasil Musyawarah Nasional I LGP.
Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar-Puan (LGP), Mochtar Mohamad mengatakan, berdasarkan hasil Munas LGP di Istana Gebang di Kota Bung Karno, Blitar yang diikuti DPD dan DPC seluruh Indonesia, ada tiga hasil yang didapatkan.
Pertama, mengevaluasi pengurus DPP dan penambahan pengurus.
Baca Juga: Pernyataannya Jadi Buah Bibir Netizen, Megawati dan Kader PDIP Menyantap Bakso Pangkalan
"Kedua, merekomendasikan pasangan Ganjar-Puan ke DPP PDIP untuk menjadi Bakal Capres/Cawapres 2024. Ketiga, konsolidasi organisasi tuntas sampai ranting LGP Desa/Kelurahan selesai Desember 2022," ujar Mochtar kepada wartawan, Minggu (20/6/2022).
Mochtar juga memprediksi Pilpres 2024 berpotensi satu putaran dan diikuti dua pasangan Capres-Cawapres.
Hal tersebut melihat skenario koalisi besar partai pendukung Pemerintah Jokowi dipimpin PDI Perjuangan dan koalisi Partai Nasdem dengan partai oposisi seperti partai Demokrat dan PKS.
"Peta ini akan semakin jelas setelah Rakernas 2 PDI Perjuangan tanggal 21-23 Juni 2022 mendatang," ucap Mochtar.
Ia meyakini kondisi skenario koalisi nantinya akan bergantung pada langkah PDIP ke depan.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga disebutnya akan menjadi queen maker di Rakernas PDI Perjuangan di sekolah Partai tanggal 21 Juni mendatang.
Tag
Berita Terkait
- 
            
              Jeda Pilpres - Pelantikan 2024 sampai 8 Bulan, Analis: Akan Ada Fenomena Presiden Bebek Lumpuh
 - 
            
              Soal Pilpres 2024, PSI Dukung Presiden Jokowi "Ojo Kesusu" Tetapkan Bakal Calon
 - 
            
              Marak Elite Parpol Lobi-Lobi untuk Pencapresan, PSI Kutip Ucapan Jokowi "Ojo Kesusu"
 - 
            
              AHY Cs Bahagia, Prabowo: Gerindra - Demokrat Punya Banyak Persamaan Ideologi dan Visi
 - 
            
              Ogah Taksir Berapa Persen Peluang Koalisi Gerindra - Demokrat di Pilpres 2024, Prabowo: Biar Kalian Tebak
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM
 - 
            
              Onad Resmi Direhabilitasi: Bukan Pengedar, Ini Alasan BNNP DKI
 - 
            
              Budi Arie Merapat ke Gerindra? Muzani: Syaratnya Cuma Ini!
 - 
            
              Yusril: Pasal KUHP Lama Tak Lagi Efektif, Judi Online Harus Dihantam dengan TPPU
 - 
            
              Prabowo Setujui Rp5 Triliun untuk KRL Baru: Akhir dari Desak-desakan di Jabodetabek?
 - 
            
              Subsidi Transportasi Dipangkas, Tarif Transjakarta Naik pada 2026?