Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi III DPR RI melakukan pengawasan terhadap jalannya penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian atas dugaan penggelapan dana oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Dasco sebelumnya meminta aparat penegak hukum melakukan pengusutan dan penindakan terhadap dugaan penyelewengan dana umat di lembaga filantropi tersebut.
"Kepada komisi teknis dalam hal ini komisi hukum komisi III untuk ikut mengawasi jalannya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian," ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (5/7/2022).
Menurut Dasco, audit terhadap ACT juga menjadi penting. Ia berujar audit tentunya akan berjalan seiringan dengan dimulainya penyelidikan.
"Itu kemudian akan secara otomatis apabila ada dugaan penyelewengan ke arah sana. Tentunya kepolisian akan meminta diaudit dan bekerjasama dengan PPATK untuk membuktikan apakah dugaan tersebut benar atau tidak," ujarnya.
Desak Aparat Turun Tangan
Dasco juga mendesak aparat penegak hukum untuk turun langsung melakukan pengusutan dan penindakan atas dugaan penyelewengan dana umat oleh petinggi lembaga ACT.
Ia sekaligus meminta masyarakat agar tidak berspekulasi liar atas kasus tersebut. Menurutnya kasus dugaan penyelewengan dana umat sepenuhnya harus diserahkan ke aparat terkait.
"Oleh karena itu kami mendesak aparat hukum untuk melakukan tindakan tegas terhadap dugaan penyelewengan dana umat ini," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2022).
Baca Juga: Penembakan Tewaskan 6 Orang di Illinois, Polisi Sudah Tangkap Pelaku
Dasco mengatakan bahwa DPR prihatin atas adanya dugaan penyelewengan dana umat. Karena itu ia meminta kasus tersebut benar-benar diusut secara tuntas dan maksimal.
Dengan begitu diharapkan dana umat yang terkumpul dapat benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
"Tidak cuma ACT, kalau ada penyelewengan dana umat tentu kita prihatin dan harus diusut tuntas."
Berita Terkait
-
Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Umat Harus Diusut Tuntas, Ketua Komisi VIII: Kalau Perlu ACT Dibubarkan!
-
Soroti Kasus ACT, Pimpinan DPR: Kami Desak Aparat Tindak Tegas Dugaan Penyelewengan Dana Umat Ini
-
ACT Minta Maaf, Netizen Kecewa: Apakah Berakhir Hanya dengan Materai?
-
Mengenal Siapa Ahyudin ACT, Eks Bos yang Dituding Menyelewengkan Donasi
-
Soroti Kasus ACT, Warganet Ini Curigai Aliran Dana Umat Juga Disalurkan ke Salah Satu Partai Oposisi
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka