Namun yang paling menonjol terkait kebijakan berasal dari kakek Abe yaitu mendiang Perdana Menteri Nobusuke Kishi.
Kishi adalah seorang menteri kabinet masa perang yang dipenjara tetapi tidak pernah diadili sebagai penjahat perang setelah Perang Dunia Kedua.
Dia menjabat sebagai perdana menteri dari tahun 1957 hingga 1960. Ia mengundurkan diri karena kehebohan publik atas pakta keamanan AS-Jepang yang dinegosiasikan ulang.
Berusia lima tahun pada saat itu, Abe mendengar suara bentrokan antara polisi dan massa kiri memprotes pakta di luar parlemen saat ia bermain di pangkuan kakeknya.
Kishi gagal mencoba merevisi konstitusi 1947 rancangan AS-Jepang untuk menjadi mitra keamanan yang setara dengan Amerika Serikat dan mengadopsi diplomasi yang lebih tegas - isu-isu yang penting bagi agenda Abe sendiri.
Abe meningkatkan pengeluaran pertahanan dan menjangkau negara-negara Asia lainnya untuk melawan China yang semakin kuat.
Dia mendorong kebijakannya melalui undang-undang untuk membiarkan Jepang menggunakan hak "membela diri bersama", atau secara militer membantu sekutu yang diserang.
Merevisi konstitusi tetap menjadi prioritas utama bagi Abe. Namun, tujuan itu diperdebatkan karena banyak orang Jepang melihat piagam tersebut bertanggung jawab atas catatan perdamaian negara itu pascaperang.
Agenda mendasar Abe adalah untuk keluar dari rezim rezim pascaperang, warisan pendudukan AS yang merampas kebanggaan nasional Jepang.
Baca Juga: Shinzo Abe Meninggal Dunia Setelah Ditembak, Menlu Retno Ucap Belasungkawa
Abe juga mereformasi sistem pendidikan untuk mengembalikan adat istiadat tradisional.
Ia juga mengambil sikap bahwa generasi mendatang Jepang tidak harus terus meminta maaf atas kesalahan masa lalu negeri matahari terbit itu pada Perang Dunia Kedua.
Di hari akhir hidupnya, Abe lebih banyak menghabiskan waktu di kegiatan Partai Demokrat Liberal. Ia tetap mendominasi Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa dan mengendalikan salah satu faksi utama partai.
Dia pun menghembuskan nafas terakhir setelah ditembak saat berkampanye untuk pemilihan parlemen. [Antara]
Berita Terkait
-
Mengundurkan Diri, PM Jepang Shigeru Ishiba Relakan Gaji Rp 4,4 Miliar
-
Drama Politik Jepang: Pemilihan Perdana Menteri Diulang, Pertama Kali dalam 30 Tahun!
-
Perdana Menteri Jepang Bubarkan Parlemen
-
"Ukraina Hari Ini, Asia Timur Esok?" PM Jepang Baru Peringatkan Ancaman Perang Regional
-
Jepang Kecam Serangan Iran Terhadap Israel, Shigeru Ishiba: Kami Mengutuknya dengan Tegas!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah