Suara.com - Lembaga survei Indikator Politik kembali merilis hasil survei terbarunya soal tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasilnya, tingkat kepuasaan tersebut berada di angka 67,5 persen.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, merinci 9,7 persen responden menyatakan sangat puas terhadap kinerja Jokowi, dan 57,8 persen menyatakan cukup puas.
"Kalau kita lihat hari ini 9,7 persen sangat puas, 57,8 persen cukup puas. Yang kurang puas mencapai 25,8 persen yang tidak puas sama sekali 4,4 persen. Jadi total mereka yang puas atau sangat puas 67,5 persen," kata Burhanuddin dalam paparannya secara daring, Senin (11/7/2022).
Ia pun memaparkan, alasan responden menyampaikan sangat puas dan cukup puas terhadap kinerja presiden kekinian. Salah satu alasannya, Jokowi dianggap telah membantu rakyat kecil.
"Ini jawaban spontan dari responden yang mengatakan puas itu umumnya karena pemerintah memberikan bantuan kepada rakyat kecil. Alasan kedua pemerintah membangun infrastruktur. Jadi presiden membangun infrastruktur jalan jembatan dan seterusnya. Kinerjanya bagus, orangnya merakyat orangnya baik itu lima alasan paling banyak dipilih responden kenapa mereka puas dari 67,5 persen," ungkapnya.
Sementara itu, terkait dengan responden yang menyatakan tidak puas dengan kinerja presiden berada di angka 30 persen.
Menurut Burhanuddin, ketidakpuasan responden tersebut rata-rata karena faktor harga bahan pokok yang melambung tinggi dan bantuan langsung tunai tidak merata.
"Jadi kalau ada BLT tetapi BLT tidak disampaikan ada banyak kebocoran ada banyak yang tidak berhak tapi dapat bantuan itu jadi sumber ketidakpuasan jugs jadi hati-hati Pemerintah apalagi ke depan misalnya ada wacana pemberian bansos tetapi sampai diterima oleh mereka yang tidak berhak itu memicu ketidakpuasan buat masyarakat yang tidak menerimanya apalagi mereka merasa berhak menerima bansos," tuturnya.
"Lapangan kerja pengangguran 6,7 persen yg buat tidak puas. kemiskinan tidak berkurang, gagal menanggulangi pandemi ada 3,9 persen. Jadi ada banyak alasan di situ," sambungnya.
Baca Juga: Pedas! Bikin Survei Kecil-kecilan Lewat Twitter, Ganjar Kritik Camat dan Kades: Mereka Ngapain Aja?
Adapun jika dilihat trennya, tingkat kepuasaan terhadap kinerja Jokowi ini dinilai alami kenaikkan. Menurut Burhanuddin sebelumnya tingkat kepuasan trennya sempat alami penurunan.
"Hingga bulan Mei tren penurunan terjadi enam atau lima kali berturut-turut, nah di bulan Juni tren itu sudah berhenti. Jadi sudah recover karena pada saat itu kan sempet di bawah 60 persen batas ambang psikologis approval rating adalah tidak boleh dibawah 50 persen. Nah sepertinya ada kabar baik tren kepuasan kinerja presiden itu meningkat," tuturnya.
Untuk diketahui, survei Indikator Politik ini dilakukan pada periode 16-24 Juni 2024. Jumlah sampel survei ini mencapi 1.200 responden dengan metode multistage random sampling.
Margin of error dalam survei ini +/- 2,9 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
Tag
Berita Terkait
-
Pedas! Bikin Survei Kecil-kecilan Lewat Twitter, Ganjar Kritik Camat dan Kades: Mereka Ngapain Aja?
-
Survei SPIN: Cuma 9,7 Persen Publik Nyatakan Tak Puas Atas Kinerja Jokowi-Maruf
-
Holding BUMN Jasa Survei Dukung Pengadaan Air Bersih, Sanitasi, Listrik & Buku Bacaan Siswa untuk Pulau Papagarang NTT
-
Survei SPIN Soal Capres: Elektabilitas Prabowo Masih Teratas Kalahkan Ganjar-Anies, Trennya Naik Perlahan Sejak 2021
-
Terpopuler: Wanita yang Fitnah Rizieq Shihab di Penutupan Holywings, Survei Pilpres 2024 Ganjar-Ridwan Kamil Unggul
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana