Suara.com - Ibu Kota Kolombo di Sri Lanka dilanda demo besar-besaran akibat krisis ekonomi parah di negara itu. Ribuan pendemo bahkan berhasil merangsek menduduki istana Presiden hingga kediaman perdana menteri.
Di tengah krisis dan kekacauan di Sri Lanka itu, dilaporkan terdapat ratusan Warga Negara Indonesia atau WNI di negara itu. Lantas bagaimana nasibnya?
Dari laporan KBRI di Kolombo, WNI di Sri Lanka diketahui dalam kondisi aman.
“KBRI Kolombo mencatat terdapat 340 WNI yang menetap di Sri Lanka. Semuanya dalam keadaan baik serta termonitor kondisinya oleh KBRI,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha melalui pesan singkat, Senin (11/7/2022) malam.
Sebelumnya, selama krisis ekonomi berlangsung di Sri Lanka, KBRI juga menyalurkan bantuan logistik bagi WNI yang paling terdampak krisis.
Pada 9 Juli 2022 berlangsung unjuk rasa besar-besaran di Sri Lanka yang menuntut pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa dan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe.
Para pengunjuk rasa telah menduduki Istana Presiden, kediaman resmi Perdana Menteri, dan juga menguasai Kantor Sekretariat Presiden yang terletak di Galle Face Green—area yang menjadi pusat konsentrasi massa pelaku unjuk rasa.
“Meskipun pengunjuk rasa telah menguasai objek-objek tersebut, situasi keamanan secara umum di Kota Kolombo dapat dikatakan masih kondusif,” ujar Judha.
Terdapat sejumlah korban luka akibat unjuk rasa tersebut tetapi tidak dilaporkan adanya korban jiwa.
Baca Juga: Aksi Demonstran Sri Lanka Duduki Rumah Presiden: Main Gym Hingga Berenang
“Tidak terdapat informasi mengenai WNI yang terlibat atau terluka dalam unjuk rasa tersebut,” kata Judha.
Menyikapi situasi terakhir di Sri Lanka, KBRI Kolombo menyampaikan imbauan bagi WNI untuk membatasi perjalanan ke luar rumah selama berlangsungnya aksi unjuk rasa kecuali untuk hal-hal yang esensial; menghindari kerumunan massa dan wilayah-wilayah yang menjadi konsentrasi aksi unjuk rasa.
Selanjutnya, WNI juga diimbau untuk tidak terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam aksi unjuk rasa serta segera menghubungi KBRI Kolombo apabila menghadapi permasalahan melalui sambungan langsung di nomor (94) 77 277 3123. (Sumber: Antara)
Berita Terkait
-
Aksi Demonstran Sri Lanka Duduki Rumah Presiden: Main Gym Hingga Berenang
-
PM Ranil Wickremesinghe Pernah Janji 'Sulap' Sri Lanka Negara Kaya Raya Pada 2025
-
Krisis Sri Lanka, Kehidupan yang Penuh Kesedihan di Negara Bangkrut
-
Istana Kepresidenan Sri Lanka Diserbu Masyarakat: Presiden Hidup Mewah
-
IMF Beri Peringatan Keras Terkait Utang dan Ekonomi Dunia, Siap Rangkul China?
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- 5 Rekomendasi Sepeda Wimcycle Termurah untuk Dewasa, Solusi Olahraga Hemat
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Dokter Magang di Jambi Meninggal Diduga Kelelahan, MGBKI Kritik Adanya Kegagalan Sistem
-
Wamendagri Bima: Generasi Muda Harus Siap Pimpin Indonesia Menuju Negara Maju
-
Wamendagri Bima Arya Nilai Pacitan Berpotensi Jadi Kota Wisata Unggulan
-
Groundbreaking Mapolda DIY, Kapolri Dorong Pelayanan Polisi Berbasis AI dan Data
-
Siapa yang Salah? Polisi Periksa 31 Saksi Terkait Kecelakaan Beruntun KRL vs Argo Bromo
-
Dukung Asta Cita Prabowo, TNI dan Masyarakat Tanami Jagung Lahan 2 Hektare di Cibeber
-
MBG Tak Boleh Anti Kritik, APPMBGI Usul BGN Bentuk Tim Independen Awasi Program
-
Meski Masih Macet, Jakarta Dinobatkan Jadi Kota Teraman Nomor 2 di ASEAN
-
Bantargebang Dibatasi Mulai 1 Agustus, Pramono Segera Temui Menteri LH Bahas Sampah
-
Cuma Jadi Penyerap Dampak Konflik, Indonesia dan ASEAN Dinilai Tak Punya Daya Tawar