Suara.com - Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Aljufri, menjelaskan terkait dengan penokohan dirinya oleh partai agar bisa muncul ke publik jelang Pemilu 2024. Menurutnya, penokohan tersebut berbeda dengan pengusungan tokoh sebagai calon presiden atau capres.
"Penokohan itu berbeda kalau pencapresan pasti ada beberapa partai yang sepakat," kata Salim ditemui di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (12/7/2022).
Penokohan tersebut, kata Salim, pernah dilakukan PKS pada 2019 yang lalu. Kala itu memang ada 9 tokoh yang dimunculkan ke publik.
"Jadi maksud penokohan itu ya ketua majelis syuro itu harus muncul dalam kancah nasional. Hadir di di semua lini titik ya seperti tokoh-tokoh lain. Nanti dilihat dievaluasi kira-kira setelah 6 bulan Setahun ya peluangnya bagaimana," ungkapnya.
Menurutnya, PKS dan dirinya sendiri akan realitis jika penokohan tersebut tidak berdampak pada elektabilitas dan lainnya. Ia mengatakan, makna penokohan tersebut sangat banyak.
"Kalau popularitasnya masih rendah, elektabilitas masih rendah ya kami juga sadar, kita tahu kalau ke depan tidak 20 persen umpannya 79 persen ya kita lihat nanti. Kalau ke depan oh tokoh PKS layak untuk jadi wapresnya umpannya gitu bisa memenangkan ya oke juga itu perlu waktu," tuturnya.
"Jadi penokohan ini banyak makna, banyak arti dan banyak, di samping juga sosialisasi tentang lambang partai yang baru. Ini lambang partai baru kan perlu waktu dengan penokohan tadi muncul lambang partai, muncul tokoh-tokoh PKS yang di daerah. Semuanya muncul bersama-sama," sambungnya.
Penokohan
PKS mulai memberikan gebrakan memunculkan tokoh-tokoh internalnya ke publik. Meski diketahui memang kontestasi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 masih terbilang lama.
Baca Juga: Menyongsong Pemilu 2024, Puan Maharani Mengaku Rasakan Getaran Rakyat Saat Turba
Majelis Syura PKS meminta ketuanya yakni Salim Segaf Al Jufri untuk gencar tampil di hadapan publik.
Hal itu diputuskan dalam Musyawarah Majelis Syura IV pada Rabu (30/6/2021). Musyawarah dihadiri 80 anggota Majelis Syura (forum tertinggi partai) dan dilakukan secara hibrid, daring dan luring dengan protokol kesehatan.
"Masyarakat perlu tahu bahwa PKS sebagai partai oposisi hadir di tengah penderitaan rakyat. Saatnya tokoh kunci PKS dikenal publik secara luas," kata Ketua Bidang Humas DPP PKS Ahmad Mabruri kepada wartawan, Kamis (1/7/2021).
Selain itu, dalam musyawarah tersebut juga menyoroti krisis kesehatan dan krisis keteladanan yang terjadi saat ini. Pemerintah masih kewalahan menghadapi serangan Covid-19 dan variannya.
"Belum ada langkah sistematis dan terukur. Dalam masalah hukum rakyat masih merasakan diskriminasi dan ketidakadilan penegak hukum," tuturnya.
Lebih lanjut, Mabruri mengatakan, PKS senantiasa membuka diri melalukan silahturahmi untuk kemajuan bangsa.
Berita Terkait
-
Menyongsong Pemilu 2024, Puan Maharani Mengaku Rasakan Getaran Rakyat Saat Turba
-
Asal Cocok, Partai Demokrat Terbuka Berkoalisi dengan NasDem dan PKS
-
Soal Kemesraan Gerindra - PKB, Salim Segaf PKS: Selagi Belum Deklarasi, yang Dekat Bisa Jauh dan Bubar
-
Demokrat: Usung AHY Jadi Capres Baru Sebatas Keinginan Simpatisan Bukan Resmi
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?
-
Viral! Trotoar di Koja Dibongkar Paksa, Ternyata Ini yang Diburu Pencuri di Bawah Tanah
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!
-
Macet Parah di RE Martadinata, Sebagian Rute Transjakarta 10H Dialihkan via JIS