Suara.com - Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Aljufri, menjelaskan terkait dengan penokohan dirinya oleh partai agar bisa muncul ke publik jelang Pemilu 2024. Menurutnya, penokohan tersebut berbeda dengan pengusungan tokoh sebagai calon presiden atau capres.
"Penokohan itu berbeda kalau pencapresan pasti ada beberapa partai yang sepakat," kata Salim ditemui di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (12/7/2022).
Penokohan tersebut, kata Salim, pernah dilakukan PKS pada 2019 yang lalu. Kala itu memang ada 9 tokoh yang dimunculkan ke publik.
"Jadi maksud penokohan itu ya ketua majelis syuro itu harus muncul dalam kancah nasional. Hadir di di semua lini titik ya seperti tokoh-tokoh lain. Nanti dilihat dievaluasi kira-kira setelah 6 bulan Setahun ya peluangnya bagaimana," ungkapnya.
Menurutnya, PKS dan dirinya sendiri akan realitis jika penokohan tersebut tidak berdampak pada elektabilitas dan lainnya. Ia mengatakan, makna penokohan tersebut sangat banyak.
"Kalau popularitasnya masih rendah, elektabilitas masih rendah ya kami juga sadar, kita tahu kalau ke depan tidak 20 persen umpannya 79 persen ya kita lihat nanti. Kalau ke depan oh tokoh PKS layak untuk jadi wapresnya umpannya gitu bisa memenangkan ya oke juga itu perlu waktu," tuturnya.
"Jadi penokohan ini banyak makna, banyak arti dan banyak, di samping juga sosialisasi tentang lambang partai yang baru. Ini lambang partai baru kan perlu waktu dengan penokohan tadi muncul lambang partai, muncul tokoh-tokoh PKS yang di daerah. Semuanya muncul bersama-sama," sambungnya.
Penokohan
PKS mulai memberikan gebrakan memunculkan tokoh-tokoh internalnya ke publik. Meski diketahui memang kontestasi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 masih terbilang lama.
Baca Juga: Menyongsong Pemilu 2024, Puan Maharani Mengaku Rasakan Getaran Rakyat Saat Turba
Majelis Syura PKS meminta ketuanya yakni Salim Segaf Al Jufri untuk gencar tampil di hadapan publik.
Hal itu diputuskan dalam Musyawarah Majelis Syura IV pada Rabu (30/6/2021). Musyawarah dihadiri 80 anggota Majelis Syura (forum tertinggi partai) dan dilakukan secara hibrid, daring dan luring dengan protokol kesehatan.
"Masyarakat perlu tahu bahwa PKS sebagai partai oposisi hadir di tengah penderitaan rakyat. Saatnya tokoh kunci PKS dikenal publik secara luas," kata Ketua Bidang Humas DPP PKS Ahmad Mabruri kepada wartawan, Kamis (1/7/2021).
Selain itu, dalam musyawarah tersebut juga menyoroti krisis kesehatan dan krisis keteladanan yang terjadi saat ini. Pemerintah masih kewalahan menghadapi serangan Covid-19 dan variannya.
"Belum ada langkah sistematis dan terukur. Dalam masalah hukum rakyat masih merasakan diskriminasi dan ketidakadilan penegak hukum," tuturnya.
Lebih lanjut, Mabruri mengatakan, PKS senantiasa membuka diri melalukan silahturahmi untuk kemajuan bangsa.
Berita Terkait
-
Menyongsong Pemilu 2024, Puan Maharani Mengaku Rasakan Getaran Rakyat Saat Turba
-
Asal Cocok, Partai Demokrat Terbuka Berkoalisi dengan NasDem dan PKS
-
Soal Kemesraan Gerindra - PKB, Salim Segaf PKS: Selagi Belum Deklarasi, yang Dekat Bisa Jauh dan Bubar
-
Demokrat: Usung AHY Jadi Capres Baru Sebatas Keinginan Simpatisan Bukan Resmi
Terpopuler
- 4 Sepatu Lokal Senyaman On Cloud Ori, Harga Lebih Terjangkau
- 5 Body Lotion Niacinamide untuk Cerahkan Kulit, Harganya Ramah Kantong Ibu Rumah Tangga
- Menguak PT Minas Pagai Lumber, Jejak Keluarga Cendana dan Konsesi Raksasa di Balik Kayu Terdampar
- 5 HP Murah Terbaik 2025 Rekomendasi David GadgetIn: Chip Mumpuni, Kamera Bagus
- 55 Kode Redeem FF Terbaru 9 Desember: Ada Ribuan Diamond, Item Winterlands, dan Woof Bundle
Pilihan
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
-
PT Tusam Hutani Lestari Punya Siapa? Menguasai Lahan Hutan Aceh Sejak Era Soeharto
Terkini
-
Harga Pangan Nasional Melemah, Cabai hingga Beras Kompak Turun
-
Waspada! Etomidate di Liquid Vape Resmi Narkotika, Salah Isap Terancam Penjara
-
Kantor Wapres Beres Akhir Tahun Ini, Gibran Sudah Bisa Ngantor di IKN Mulai 2026
-
Menang Gugatan di PN Jakpus, PPKGBK Segera Kelola Hotel Sultan
-
Geger Rusuh di Kalibata: Polisi Periksa 6 Saksi Kunci, Ungkap Detik Mengerikan
-
Prabowo Minta Maaf soal Listrik Belum Pulih di Aceh: Keadaannya Sulit
-
Eks Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dan Satori Segera Ditahan, Ini Penjelasan KPK
-
KPK: Semua Anggota Komisi XI DPR Berpeluang Jadi Tersangka Korupsi BI-OJK
-
7 Fakta Mencekam Rusuh Kalibata: 2 Nyawa Matel Melayang, 100 Orang Mengamuk Brutal
-
5 Petani di Bengkulu Selatan Tertembak usai Konflik Lahan Memanas, Ini Kronologinya!