Jokowi Minta Para Santri Ponpes Shiddiqiyah Dapatkan Trauma Healing

Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menaruh perhatian pada santri-santri yang mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyah di Jombang, Jawa Timur. Pasca adanya kasus pencabulan yang melibatkan Moch Subchi Al Tsani (MSAT) atau Mas Bechi, anak kiai pengasuh ponpes tersebut, Jokowi menilai para santri harus mendapatkan pemulihan dari trauma atau trauma healing.

"Ya, tadi beliau (Jokowi) beri arahan supaya itu terus diadakan pembinaan kepada lembaga-lembaga pendidikan, termasuk yang sekarang sudah terjadi itu, harus ada semacam mitigasi atau trauma healing untuk para santrinya," kata Menteri Agama Ad Interim Muhadjir Effendy di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (12/7/2022).

Jokowi juga meminta Muhadjir untuk memberikan pembinaan kepada lembaga-lembaga pendidikan termasuk pesantren supaya kejadian pencabulan tidak kembali terjadi.

Secara garis besar, Kepala Negara menginginkan para santri tidak menjadi korban dari adanya kasus yang terjadi di lingkungan ponpes. Maka dari itu, Jokowi lah yang memberikan arahan kepada Muhadjir supaya pencabutan perizinan operasional Ponpes Shiddiqiyah bisa dibatalkan.

Pasalnya, tindakan pencabulan itu dilakukan oleh Mas Bechi selaku individu. Meskipun statusnya sebagai anak kiai tidak dapat terpisahkan, namun Jokowi menganggap para santri tidak perlu sampai menjadi korban.

"Tetapi itu kan tindakannya individual, jadi oknum. Kita harus bisa memisahkan antara lembaga di mana kejadiannya, lokusnya dan siapa pelakunya, sehingga tidak terkait langsung itu," tuturnya.

Jokowi juga berharap dengan dibatalkannya pencabutan izin operasional, maka para santri bisa belajar kembali dengan tenang.

"Agar orang tua yang punya santri di situ juga tenang dan memiliki anak-anaknya, putra-putranya punya status yang jelas sebagai santri di situ, tidak akan perlu pindah dan kemudian para santri yang ada di situ, juga bisa kembali dan belajar dengan tenang."

Baca Juga: Sebut Kasus Gratifikasi Ulah Lili Pintauli, Komisi III DPR Ogah Tanggung Jawab karena Meloloskannya Jadi Pimpinan KPK