Suara.com - Sri Lanka telah memberlakukan kembali jam malam di distrik Kolombo hingga Jumat (15/7/2022) pagi, ketika orang-orang di negara kepulauan itu menunggu pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa, yang melarikan diri ke Maladewa pada Rabu setelah krisis ekonomi memburuk, menurut para pejabat.
Juru bicara Kepolisian Sri Lanka Nihal Thalduwa mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa situasi di negara itu mulai tenang pada Kamis pagi dan jam malam telah diberlakukan di distrik Kolombo.
Departemen Informasi Sri Lanka mengatakan jam malam akan tetap berlaku mulai Kamis siang hingga Jumat pagi waktu setempat.
Thalduwa juga mengkonfirmasi satu orang tewas dalam bentrokan hari Rabu antara pasukan keamanan dan pengunjuk rasa.
Pada Rabu, bentrokan meletus di dekat gedung parlemen, dengan beberapa orang terluka dari kedua belah pihak.
Rajapaksa, yang melarikan diri dari negara itu, menunjuk Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe untuk "melaksanakan kekuasaan, tugas & fungsi Kantor Presiden yang berlaku mulai 13 Juli 2022."
Rajapaksa telah melarikan diri ke Maladewa dan saat ini dalam perjalanan ke Singapura, menurut media lokal.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Kamis mengatakan dia terus mengikuti situasi di Sri Lanka dengan sangat cermat.
"Penting bahwa akar penyebab konflik dan keluhan pemrotes harus ditangani. Saya mendesak semua pemimpin partai untuk merangkul semangat kompromi untuk transisi yang damai dan demokratis," katanya di Twitter.
Baca Juga: Aktivis di Sri Lanka: Ini Kemenangan Besar
Pada Kamis, wartawan lokal mengatakan pengunjuk rasa telah memutuskan untuk mundur dari gedung-gedung pemerintah yang mereka tempati dan menyerahkannya kembali kepada pihak berwenang.
"Para pengunjuk rasa memutuskan untuk menyerahkan gedung-gedung pemerintah yang mereka tempati, termasuk Rumah Presiden, Sekretariat Presiden, dan Kantor Perdana Menteri, yang bertujuan untuk memulihkan perdamaian," kata Dinesh De Alwis, seorang jurnalis, kepada Anadolu Agency.
Dia juga mengatakan "kebingungan" terjadi di antara orang-orang, tetapi "mungkin secara bertahap berkurang ketika presiden terbang ke Singapura, mereka berharap pengumuman pengunduran diri terjadi di sana."
Di tengah protes massal setelah krisis ekonomi yang memburuk, Ketua Parlemen Sri Lanka Mahinda Yapa Abeywardena mengatakan pada Sabtu bahwa presiden akan mengundurkan diri pada 13 Juli.
Perkembangan itu terjadi setelah ribuan pengunjuk rasa menyerbu istana kepresidenan di Kolombo dan juga membakar rumah perdana menteri.
Lumpuh oleh kekurangan devisa setelah runtuhnya ekonomi yang bergantung pada pariwisata, negara pulau berpenduduk 22 juta orang itu telah gagal membayar semua utang luar negerinya. Mereka tidak mampu membayar bahan bakar dan kebutuhan pokok lainnya, yang mengakibatkan protes anti-pemerintah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Hanya Kirim PDF Tanpa Balasan, Polres Jakpus Jelaskan Soal Aksi BEM UI Tak Ajukan Izin Resmi
-
3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan
-
Jangan Adu Rakyat vs Rakyat, TB Hasanuddin Tegaskan Komcad Tak Boleh Hadapi Demo Mahasiswa
-
Nasib 21 Ribu Motor Listrik Era Dadan, Jadi Besi Tua atau Dipaksa Jalan Demi MBG?
-
Divonis 13 Tahun Penjara, Sejumlah Pakar Duga Ada Kejanggalan di Putusan Hukum Arief Pramuhanto
-
Partai Gelora Desak Penghapusan Threshold, Klaim DPR Buka Ruang Diskusi
-
Anis Matta Akui Partai Gelora Terganjal Logistik, Urusan Pendanaan Jadi Persoalan Besar
-
ICW: Vonis Rendah Pejabat BPK Tak Beri Efek Jera, Korupsi Terus Berulang
-
Warga Jakarta Bisa Masuk Gratis ke Ancol dan Ragunan, Cek Jadwal dan Caranya
-
Evaluasi MBG dan Krisis Regenerasi Petani Jadi Sorotan, Dudung Akui Program Perlu Ditata Ulang