Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto mengkritik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang ingin merenovasi ruang kerja jajaran dewan pengarah dengan anggaran Rp 6,1 miliar.
Kritikan itu lebih utama ditujukan kala BRIN tidak menampik bahwa ternyata rencana renovasi itu melingkupi ruang istirahat atau ruang tidur mewah untuk Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri.
"Saya menilai yang dibutuhkan adalah ruang rapat, ketimbang ruang tidur. Ini lebih produktif," kata Mulyanto, Senin (18/7/2022).
Menurut Mulyanto, BRIN seharusnya dapat menggunakan anggaran secara efektif dan efisien untuk keperluan pengembangan dan riset. Bukan justru untuk melakukan renovasi ruang kerja, bahkan kamar tidur dewan pengarah.
"Dewan pengarah harus memberikan arah yang bernas dan jitu bagi pengembangan riset dan teknologi di tanah air," tuturnya.
Mulyanto kemudian menyoroti peleburan beberapa lembaga riset yang kini menjadi satu di BRIN. Ia menilai dampak dari peleburan itu justru mengakibatkan beberapa riset yang mandek. Belum lagi perihal administrasi pemindahan peneliti, barang, laboratorium, gedung serta program dan anggaran yang juga ikut terdampak.
"Ini terlihat amburadul, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini perlu diselesaikan dan ditata sampai tuntas. Karenanya tidak heran kalau banyak temuan dari ombudsman maupun BPK," kata Mulyanto.
Sebelumnya Mulyanto meminta BRIN menunda rencana renovasi ruang kerja.
Ia menilai renovasi ruangan yang mencapai angka miliaran itu terbilang fantastis di tengah kondisi keuangan negara.
Baca Juga: Tanah Urug Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogya Diduga Ilegal, Jalan Desa di Klaten Rusak Parah
"Ya, sebaiknya memang ditunda dulu kalau memang tidak mendesak. Mengingatkan kondisi keuangan negara yang terbatas," kata Mulyanto.
Mulyanto berpendapat bahwa para kebutuah ruang kerja Dewan Pengarah di kantor BRIN tidak terlalu mendesak.
Pasalnya, dikatakan Mulyanto para Dewan Pengarah yang dari unsur tokoh atau pejabat tentu sudah memiliki ruang kerja di tempat lain.
"Yang dibutuhkan mereka adalah ruang pertemuan untuk mendiskusikan berbagai hal yang dapat bersifat co-working space. Jadi tidak perlu pengadaan baru," tandas Mulyanto.
Tak Tampik Desain Kamar Tidur Megawati
Plt Kepala Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan (BKPUK) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Driszal Fryantoni membantah apabila biaya Rp 6,1 miliar hanya untuk renovasi ruangan milik Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri. Kendati demikian ia tak menampik kalau ada renovasi untuk ruang istirahat nan mewah itu bakal digunakan oleh Megawati.
Berita Terkait
-
Anggota Komisi VII DPR Minta BRIN Tunda Rencana Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah yang Habiskan Rp6,1 Miliar
-
BRIN Bantah Renovasi yang Habiskan Rp6,1 M Hanya untuk Ruangan Megawati Soekarnoputri
-
Anggap Dewan Pengarah Tak Perlu Ruang Kerja, Fraksi PKS Minta BRIN Tunda Rencana Renovasi yang Sedot Anggaran Rp6,1 M
-
BRIN Tak Menampik Desain Ruang Tidur Mewah di Kantor untuk Megawati
-
Rogoh Kocek Rp 6,1 M untuk Rombak Ruang Kerja Dewan Pengarah, BRIN: Bukan untuk Ketua Sendiri
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing