Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto mengkritik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang ingin merenovasi ruang kerja jajaran dewan pengarah dengan anggaran Rp 6,1 miliar.
Kritikan itu lebih utama ditujukan kala BRIN tidak menampik bahwa ternyata rencana renovasi itu melingkupi ruang istirahat atau ruang tidur mewah untuk Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri.
"Saya menilai yang dibutuhkan adalah ruang rapat, ketimbang ruang tidur. Ini lebih produktif," kata Mulyanto, Senin (18/7/2022).
Menurut Mulyanto, BRIN seharusnya dapat menggunakan anggaran secara efektif dan efisien untuk keperluan pengembangan dan riset. Bukan justru untuk melakukan renovasi ruang kerja, bahkan kamar tidur dewan pengarah.
"Dewan pengarah harus memberikan arah yang bernas dan jitu bagi pengembangan riset dan teknologi di tanah air," tuturnya.
Mulyanto kemudian menyoroti peleburan beberapa lembaga riset yang kini menjadi satu di BRIN. Ia menilai dampak dari peleburan itu justru mengakibatkan beberapa riset yang mandek. Belum lagi perihal administrasi pemindahan peneliti, barang, laboratorium, gedung serta program dan anggaran yang juga ikut terdampak.
"Ini terlihat amburadul, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini perlu diselesaikan dan ditata sampai tuntas. Karenanya tidak heran kalau banyak temuan dari ombudsman maupun BPK," kata Mulyanto.
Sebelumnya Mulyanto meminta BRIN menunda rencana renovasi ruang kerja.
Ia menilai renovasi ruangan yang mencapai angka miliaran itu terbilang fantastis di tengah kondisi keuangan negara.
Baca Juga: Tanah Urug Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogya Diduga Ilegal, Jalan Desa di Klaten Rusak Parah
"Ya, sebaiknya memang ditunda dulu kalau memang tidak mendesak. Mengingatkan kondisi keuangan negara yang terbatas," kata Mulyanto.
Mulyanto berpendapat bahwa para kebutuah ruang kerja Dewan Pengarah di kantor BRIN tidak terlalu mendesak.
Pasalnya, dikatakan Mulyanto para Dewan Pengarah yang dari unsur tokoh atau pejabat tentu sudah memiliki ruang kerja di tempat lain.
"Yang dibutuhkan mereka adalah ruang pertemuan untuk mendiskusikan berbagai hal yang dapat bersifat co-working space. Jadi tidak perlu pengadaan baru," tandas Mulyanto.
Tak Tampik Desain Kamar Tidur Megawati
Plt Kepala Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan (BKPUK) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Driszal Fryantoni membantah apabila biaya Rp 6,1 miliar hanya untuk renovasi ruangan milik Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri. Kendati demikian ia tak menampik kalau ada renovasi untuk ruang istirahat nan mewah itu bakal digunakan oleh Megawati.
Berita Terkait
-
Anggota Komisi VII DPR Minta BRIN Tunda Rencana Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah yang Habiskan Rp6,1 Miliar
-
BRIN Bantah Renovasi yang Habiskan Rp6,1 M Hanya untuk Ruangan Megawati Soekarnoputri
-
Anggap Dewan Pengarah Tak Perlu Ruang Kerja, Fraksi PKS Minta BRIN Tunda Rencana Renovasi yang Sedot Anggaran Rp6,1 M
-
BRIN Tak Menampik Desain Ruang Tidur Mewah di Kantor untuk Megawati
-
Rogoh Kocek Rp 6,1 M untuk Rombak Ruang Kerja Dewan Pengarah, BRIN: Bukan untuk Ketua Sendiri
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu