Kasus Dugaan Gratifikasi Lili Pintauli Diminta Dilanjutkan, Tapi Jangan Ditangani KPK

Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta kasus dugaan gratifikasi tiket MotoGP yang diterima Lili Pintauli Siregar, mantan Komisioner KPK, tetap dilanjutkan.

Namun, Arsul mengemukakan, kelanjutan proses hukum Lili tidak dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut.

"Saya kira justru tidak di KPK sendiri lebih baik begitu," ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2022).

Arsul mengemukakan, jika proses penanganan perkara dugaan gratifikasi itu bisa dilanjutkan oleh aparat penegak hukum lain, semisal Polri atau Kejaksaan. Bahkan nantinya dalam rapat kerja, Komisi III akan menanyakan mendalam kasus Lili terhadap para mitra kerjanya tersebut.

"Tidak tertutup kemungkinan juga kalau instansi penegak hukum yang lain rapat kerja dengan Komisi III maka ini tidak tertutup kemungkinan untuk ditanyakan," ujar Arsul.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul meminta kasus dugaan gratifikasi tiket MotoGP yang diterima Lili Pintauli Siregar dilanjutkan ke ranah pidana, seiring Lili yang sudah mengundurkan diri sebagai wakil ketua KPK.

Diketahui, Dewan Pengawas KPK yang sebelumnya akan melakukan sidang atas pelanggaran sidang etik yang dilakukan Lili justru menggugurkan sidang etik tersebut.

Menurut Bambang hal tersebut tidak seharusnya dilakukan. Ia mengingatkan bahwa permasalahan hukum terkait tindak pidana korupsi sudah diatur UU. Nomor 19 tahun 2019 dan berlaku untuk semua warga negara Indonesia, tanpa terkecuali.

"Lalu tindak pidana itu habis karena kemudian dia mengundurkan diri? Mana bisa, teori dasarnya gak pas bos. Negara hukum tindakan pidana kemudian selesai dengan mengundurkan diri, dari mana rumusannya tolong dong kasih tau saya," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/7/2022).

Baca Juga: Dewas KPK: Lili Pintauli Siregar Ajak 11 Orang Nonton MotoGP Mandalika 2022

Sementara itu terkait keputusan Dewas KPK yang menggugurkan sidang etik Lili, Bambang mengatakan Komisi III akan menanyakan apa dasar hukum dari keputusan tersebut.

"Lah nanti kita tanyakan dasar hukumnya apa. Kalau hari ini pegangan saya dasar hukumnya tidak bisa," kata Bambang.

Sidang Etik Harus Berlanjut

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) untuk menyerahkan bukti-bukti dugaan suap yang diterima Lili Pintauli Siregar saat menjabat sebagai Komisioner KPK ke penegak hukum.

"Dewan Pengawas harus meneruskan bukti-bukti awal yang telah dimiliki kepada aparat penegak hukum jika ada dugaan kuat adanya gratifikasi yang dianggap suap," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana lewat keterangan tertulisnya kepada Suara.com, Senin (11/7/2022).

Berdasarkan catatan ICW, Lili diduga menerima tiket dan akomodasi dalam gelaran MotoGP Mandalika dengan total penerimaan sekitar Rp90 juta dari pihak Pertamina.