Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan tidak ada operasi militer yang dilakukan pemerintah di Papua dalam melakukan pembangunan. Namun, tindakan militer akan dilakukan apabila ada ancaman-ancaman terhadap keamanan masyarakat.
"Maka hal-hal yang jadi titik tekan dalam pembangunan Papua, satu, di sana tidak ada operasi militer, ya. Tidak menggunakan pendekatan senjata, kecuali dilakukan tindakan tegas dalam menjamin keamanan masyarakat dan penegakan hukum," kata Mahfud secara virtual dalam acara Media Briefing KSP di The Westin Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (21/7/2022).
Terkait dengan adanya penyerangan brutal oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Mahfud menegaskan kalau pemerintah akan memburu dan mengejar para pelaku. Ia menyebut kalau TPNPB-OPM adalah musuh seluruh masyarakat Indonesia.
"Musuh kita, musuh rakyat, bukan papua, tetapi KKB yang ada di Papua yang sekarang identitasnya sudah kita ketahui pelakunya," ujarnya.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menegaskan kalau orang asli Papua itu jauh lebih berada dari TPNPB-OPM. Dengan begitu, ia enggan menganggap kalau TPNPB-OPM mewakili warga Bumi Cenderawasih.
"Sehingga tanah Papua itu tidak bisa diwakili oleh KKB," ucapnya.
Sementara itu, Mahfud mengungkapkan kalau pemerintah itu masih melakukan pendekatan kesejahteraan bagi warga Papua. Kehadiran aparat keamanan di Papua itu disebutnya hanya untuk pengamanan teritorial.
"Artinya menggunakan aparat dan pemerintahan sipil dengan mengoptimalkan peran Polri dan TNI dalam batas-batas yang telah diatur oleh UU."
Baca Juga: Pemerintah Jakarta Barat Anggarkan Rp1,7 Miliar untuk Pelatihan Jadi Sopir
Berita Terkait
-
TPNPB-OPM Ancam Bunuh Orang Lebih Banyak, Moeldoko: Langkah-Langkah Taktis di Lapangan Sudah Dijalankan
-
Moeldoko Sebut Bukti Pemerintah Serius Perhatikan Kesejahteraan Masyarakat Papua
-
Polda Papua Menahan Bripka SM, Ajudan Bupati Mamberamo Tengah
-
Korban Pembantaian Nyaris Diperkosa Komandan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Egianus Kogoya
-
Membelot ke OPM, Eks Prajurit TNI AD Otak Penyerangan di Nduga yang Tewaskan 10 Orang
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?