Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan tidak ada operasi militer yang dilakukan pemerintah di Papua dalam melakukan pembangunan. Namun, tindakan militer akan dilakukan apabila ada ancaman-ancaman terhadap keamanan masyarakat.
"Maka hal-hal yang jadi titik tekan dalam pembangunan Papua, satu, di sana tidak ada operasi militer, ya. Tidak menggunakan pendekatan senjata, kecuali dilakukan tindakan tegas dalam menjamin keamanan masyarakat dan penegakan hukum," kata Mahfud secara virtual dalam acara Media Briefing KSP di The Westin Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (21/7/2022).
Terkait dengan adanya penyerangan brutal oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Mahfud menegaskan kalau pemerintah akan memburu dan mengejar para pelaku. Ia menyebut kalau TPNPB-OPM adalah musuh seluruh masyarakat Indonesia.
"Musuh kita, musuh rakyat, bukan papua, tetapi KKB yang ada di Papua yang sekarang identitasnya sudah kita ketahui pelakunya," ujarnya.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menegaskan kalau orang asli Papua itu jauh lebih berada dari TPNPB-OPM. Dengan begitu, ia enggan menganggap kalau TPNPB-OPM mewakili warga Bumi Cenderawasih.
"Sehingga tanah Papua itu tidak bisa diwakili oleh KKB," ucapnya.
Sementara itu, Mahfud mengungkapkan kalau pemerintah itu masih melakukan pendekatan kesejahteraan bagi warga Papua. Kehadiran aparat keamanan di Papua itu disebutnya hanya untuk pengamanan teritorial.
"Artinya menggunakan aparat dan pemerintahan sipil dengan mengoptimalkan peran Polri dan TNI dalam batas-batas yang telah diatur oleh UU."
Baca Juga: Pemerintah Jakarta Barat Anggarkan Rp1,7 Miliar untuk Pelatihan Jadi Sopir
Berita Terkait
-
TPNPB-OPM Ancam Bunuh Orang Lebih Banyak, Moeldoko: Langkah-Langkah Taktis di Lapangan Sudah Dijalankan
-
Moeldoko Sebut Bukti Pemerintah Serius Perhatikan Kesejahteraan Masyarakat Papua
-
Polda Papua Menahan Bripka SM, Ajudan Bupati Mamberamo Tengah
-
Korban Pembantaian Nyaris Diperkosa Komandan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Egianus Kogoya
-
Membelot ke OPM, Eks Prajurit TNI AD Otak Penyerangan di Nduga yang Tewaskan 10 Orang
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
DPR Minta Kasus Dugaan Pelecehan di FH UI Diproses Tegas Sesuai Aturan
-
Dino Patti Djalal: RI Perlu Belajar dari Pakistan, Berani Kritik AS dan Tegakkan Prinsip
-
Bukan Sekadar Melintas, Pesawat Militer AS Dikhawatirkan 'Scanning' Data Rahasia Indonesia
-
Usai Diperiksa KPK, Faizal Assegaf Laporkan Jubir KPK ke Polda Metro Jaya
-
Heboh Kasus Pelecehan FH UI, Sosiolog Bongkar Bahaya Maskulinitas Toksik di Kampus
-
Mengenal Gajah Juanda, Saat Trotoar Bogor Menjadi Arena 'Skakmat' di Tengah Deru Kota
-
Sebut Rencana Pramono Anung Ini 'Lucu', Kevin Wu PSI: Rakyat Bisa Antipati ke Partai Politik
-
JK Diserang Usai Senggol Ijazah Jokowi, Jubir Bongkar Motif Upaya Pembungkaman
-
Dapat Kejutan Ultah di DPR, Titiek Soeharto Senyum-senyum Ditanya Ucapan 'Spesial' dari Prabowo
-
PSI Usul Cara Lain Tambah PAD Jakarta, Tak Perlu Jual Nama Halte ke Parpol