Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah transparan membuka data tenaga kerja asing (TKA) di proyek strategis nasional atau PSN.
Menurut Kurniasih, di balik klaim pemerintah yang menyebut telah menyerap 11 juta tenaga kerja dari PSN, ada TKA yang justru mendapat keistimewaan.
"Jadi klaim 11 juta tenaga kerja di proyek strategis nasional juga harus dibuka berapa yang termasuk TKA," kata Kurniasih, Rabu (27/7/2022).
Kata dia, para TKA itu ialah mereka yang mendapat pengecualian saat pelarangan masuk bagi orang asing di tengah pandemi.
"TKA yang bekerja di PSN sempat menjadi TKA yang dikecualikan saat muncul larangan TKA masuk di Indonesia. Artinya TKA dalam Proyek Strategis ini mendapatkan previlege. Jadi agar fair perlu dibuka rinci klaim datanya," ujarnya.
Ia lantas menyoroti tenaga kerja terserap langsung yang hanya berjumlah 1,9 juta dari 11 juta tenaga kerja yang menjadi klaim pemerintah. Hal tersebut yang menurut Kurniasih perlu dijelaskan ihwal apa saja kriteria penyerapan kerja langsung, tidak langsung dan induced sebagaimana klaim pemerintah.
"Kalau angka penyerapan langsung 1,9 juta berarti proporsinya masih kecil bagaimana PSN bisa langsung menyerap tenaga kerja yang bekerja di sektor utama. Belum lagi persentase TKA," kata Kurniasih.
Ke depan ia berharap bahwa pemerintah dapat benar-benar memprioritaskan penyerapan tenaga kerja Indonesia di PSN.
Sebagai informasi, angka pekerja informal juga meningkat tajam sejak Pandemi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 77,9 juta orang yang bekerja di sektor informal pada 2021. Jumlah tersebut naik 0,3% dari tahun sebelumnya yang sebesar 77,68 juta orang dan naik tajam dari sebelum Pandemi sebesar 71,95 juta pada 2019.
Baca Juga: Sejumlah Proyek Infrastruktur Bakal Dihapus dari Daftar Proyek Strategis Nasional
"Angka pengangguran per Februari 2022 juga belum mencapai kondisi sebelum pandemi. Residu dampak dari pandemi Covid-19 masih dirasakan anak bangsa. Beri kesempatan tenaga kerja Indonesia lebih besar dengan program pemulihan ekonomi yang cepat dan tidak hanya mengandalkan PSN," imbuhnya.
Klaim 11 Juta Tenaga Kerja Di Proyek Strategis
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Perekonomian Wahyu Utomo mengklaim, 11 juta orang mendapatkan pekerjaan dari proyek strategis nasional (PSN) sejak 2016 hingga kini.
"Jumlah ini, baik sifatnya langsung (direct), tidak langsung (indirect), dan terimbas (induced)," tutur Wahyu dalam media briefing yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (26/7/2022).
Hingga 2024 nanti, lanjutnya, PSN masih tetap menciptakan lapangan pekerjaan karena ada beberapa proyek yang masih dalam konstruksi, proses transaksi, serta masih dalam persiapan.
Diperkirakan, total penyerapan lapangan kerja PSN secara langsung berdasarkan estimasi penyerapan investasi adalah sebanyak 1,95 juta orang selama empat tahun, yakni pada 2020-2024.
Berita Terkait
-
Sejumlah Proyek Infrastruktur Bakal Dihapus dari Daftar Proyek Strategis Nasional
-
Pembebasan Lahan Menjadi Salah Satu Masalah Pembangunan Proyek Strategis Nasional
-
7 Proyek Strategis Nasional Rampung Dikerjakan Sepanjang Semester I 2022
-
Pemerintah Klaim 11 Juta Orang Dapat Pekerjaan Berkat Proyek Strategis Nasional,
-
Pawai Tuntut Pemerintah Atasi Krisis Iklim
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
Terkini
-
Soal Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Waketum Golkar Tak Mau Ada Polemik Berkepanjangan
-
Dinkes DKI Sebut Tak Ada Rumah Sakit Tolak Rawat Pasien Baduy, Hanya Diminta...
-
Politisi PDIP Dukung Pihak yang Gugat Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Bakal Ikut?
-
Stop 'Ping-pong' Pasien BPJS: Sistem Rujukan Berjenjang Didesak Dihapus, Ini Solusinya
-
Divonis 18 Tahun, Kejagung Bakal Eksekusi Zarof Ricar Terdakwa Pemufakatan Jahat Vonis Bebas Tannur
-
Kasus Korupsi Smartboard Seret 3 Perusahaan di Jakarta, Kejati Sumut Sita Dokumen Penting
-
Lindungi Ojol, Youtuber hingga Freelancer, Legislator PKB Ini Usul Pembentukan RUU Pekerja GIG
-
Eks Danjen Kopassus Soenarko Santai Hadapi Wacana Abolisi: Kasus Makar Saya Cuma Rekayasa dan Fitnah
-
Pemerintah Bakal Kirim 500 Ribu TKI ke Luar Negeri Tahun Depan, Ini Syarat dan Sumber Rekrutmennya
-
5 Fakta Panas Kasus Ijazah Palsu Wagub Babel: Kampus Ditutup, Diperiksa 5 Jam Penuh