Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah transparan membuka data tenaga kerja asing (TKA) di proyek strategis nasional atau PSN.
Menurut Kurniasih, di balik klaim pemerintah yang menyebut telah menyerap 11 juta tenaga kerja dari PSN, ada TKA yang justru mendapat keistimewaan.
"Jadi klaim 11 juta tenaga kerja di proyek strategis nasional juga harus dibuka berapa yang termasuk TKA," kata Kurniasih, Rabu (27/7/2022).
Kata dia, para TKA itu ialah mereka yang mendapat pengecualian saat pelarangan masuk bagi orang asing di tengah pandemi.
"TKA yang bekerja di PSN sempat menjadi TKA yang dikecualikan saat muncul larangan TKA masuk di Indonesia. Artinya TKA dalam Proyek Strategis ini mendapatkan previlege. Jadi agar fair perlu dibuka rinci klaim datanya," ujarnya.
Ia lantas menyoroti tenaga kerja terserap langsung yang hanya berjumlah 1,9 juta dari 11 juta tenaga kerja yang menjadi klaim pemerintah. Hal tersebut yang menurut Kurniasih perlu dijelaskan ihwal apa saja kriteria penyerapan kerja langsung, tidak langsung dan induced sebagaimana klaim pemerintah.
"Kalau angka penyerapan langsung 1,9 juta berarti proporsinya masih kecil bagaimana PSN bisa langsung menyerap tenaga kerja yang bekerja di sektor utama. Belum lagi persentase TKA," kata Kurniasih.
Ke depan ia berharap bahwa pemerintah dapat benar-benar memprioritaskan penyerapan tenaga kerja Indonesia di PSN.
Sebagai informasi, angka pekerja informal juga meningkat tajam sejak Pandemi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 77,9 juta orang yang bekerja di sektor informal pada 2021. Jumlah tersebut naik 0,3% dari tahun sebelumnya yang sebesar 77,68 juta orang dan naik tajam dari sebelum Pandemi sebesar 71,95 juta pada 2019.
Baca Juga: Sejumlah Proyek Infrastruktur Bakal Dihapus dari Daftar Proyek Strategis Nasional
"Angka pengangguran per Februari 2022 juga belum mencapai kondisi sebelum pandemi. Residu dampak dari pandemi Covid-19 masih dirasakan anak bangsa. Beri kesempatan tenaga kerja Indonesia lebih besar dengan program pemulihan ekonomi yang cepat dan tidak hanya mengandalkan PSN," imbuhnya.
Klaim 11 Juta Tenaga Kerja Di Proyek Strategis
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Perekonomian Wahyu Utomo mengklaim, 11 juta orang mendapatkan pekerjaan dari proyek strategis nasional (PSN) sejak 2016 hingga kini.
"Jumlah ini, baik sifatnya langsung (direct), tidak langsung (indirect), dan terimbas (induced)," tutur Wahyu dalam media briefing yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (26/7/2022).
Hingga 2024 nanti, lanjutnya, PSN masih tetap menciptakan lapangan pekerjaan karena ada beberapa proyek yang masih dalam konstruksi, proses transaksi, serta masih dalam persiapan.
Diperkirakan, total penyerapan lapangan kerja PSN secara langsung berdasarkan estimasi penyerapan investasi adalah sebanyak 1,95 juta orang selama empat tahun, yakni pada 2020-2024.
Jika dirincikan, estimasi tersebut terdiri atas 415.820 orang di Sumatera, 221.370 orang di Kalimantan, serta 192.976 orang di Sulawesi.
Terbanyak berasal dari Pulau Jawa dengan jumlah 696.065 orang, Bali dan Nusa Tenggara 27.925 orang, Maluku dan Papua 157.531 orang, dan sebanyak 240.709 di wilayah Nusantara lainnya.
Perkiraan ini berasal dari estimasi 200 proyek dan tiga program dan tidak seluruh 208 proyek dan 10 program karena keterbatasan informasi yang ada di seluruh proyek terkait lingkup proyek dan serapan investasi.
Asumsi yang digunakan dalam estimasi tersebut yaitu proporsi upah adalah 25 persen dari nilai investasi, serta setiap orang menerima 14 bulan gaji dalam setahun.
Berita Terkait
-
Sejumlah Proyek Infrastruktur Bakal Dihapus dari Daftar Proyek Strategis Nasional
-
Pembebasan Lahan Menjadi Salah Satu Masalah Pembangunan Proyek Strategis Nasional
-
7 Proyek Strategis Nasional Rampung Dikerjakan Sepanjang Semester I 2022
-
Pemerintah Klaim 11 Juta Orang Dapat Pekerjaan Berkat Proyek Strategis Nasional,
-
Pawai Tuntut Pemerintah Atasi Krisis Iklim
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Sabah Diguncang Gempa M 7,1, Getaran Terasa hingga Kaltara
-
Prediksi Cuaca Hari Ini, Cek Daerah Berpotensi Hujan Deras Disertai Petir
-
Gempa M 7,1 Guncang Wilayah Kalimantan, BMKG Ungkap Penyebabnya
-
Seskab Teddy Bantah Isu Produk AS Bisa Masuk RI Tanpa Sertifikasi Halal
-
DPR Desak Proses Pidana Oknum Brimob dalam Kasus Tewasnya Pelajar di Maluku Tenggara
-
Komisi VIII DPR RI Awasi Langsung Penyaluran PKH dan Sembako di Batam
-
Diskon Tiket KA Lebaran 2026 Masih Tersedia, KAI Daop 6 Imbau Warga Segera Pesan
-
Ketua MPR Soroti Kasus Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas di Tual: Harus Jadi Pelajaran!
-
Pakar UI: Indonesia Wajib Waspada 'Akal Bulus' Israel di Balik Rekonstruksi Gaza dalam BoP
-
Rocky Gerung: Perjanjian Dagang Prabowo-Trump 'Menghina Indonesia'!