Suara.com - Nama Erick Thohir menguat di internal Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai bakal calon presiden yang akan diusung. PAN bahkan berencana mengkoordinasikan ihwal nama Menteri BUMN itu kepada Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Menanggapi hal itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan bahwa Erick Thohir memang salah satu tokoh potensial sebagai Capres 2024, tetapi bukan dari KIB.
"Kan Pak Erick salah satu bakal capres potensial, bukan dari KIB, tapi dari survei," kata Waketum PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2022).
Meski demikian, diakui Arsul bahwa posisi KIB saat ini terbuka untuk mengusung siapapun. KIB tidak dalam posisi menolak atau bahkan menjegal calon-calon tertentu.
"Kita tidak menandai dalam arti negatif dan jangan sampai maju. Kita semua terbuka, Erick, Ganjar, Andika. Anies, Bu Puan Juga," kata Arsul.
Sebelumnya PAN akan mengkomunikasikan nama Erick Thohir ke KIB seiring menguatnya nama Menteri BUMN itu sebagai calon presiden di internal PAN.
Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto berujar PAN akan berkoordinasi dengan KIB, mengingat PAN menyadari bahwa mereka tidak bisa mengusung pasangan capres-cawapres sendirian, jikapun akhirnya ditetapkan untuk mengusung Erick.
"Karena PAN nggak bisa mengusung sendiri ya tentu harus dikoordinasikan dengan KIB untuk dipadupadankan supaya bisa jadi pasangan calon," kata Yandri dikutip Selasa (26/7/2022).
Kendati begitu, Yandri menyadari hal lain bahwa partai-partai terutama Golkar dan PPP yang ada di KIB tentu memiliki kandidat atau tokohnya masing-masing yang dijagokan sebagai capres 2024.
Baca Juga: Calon Terkuat Pilihan Kader, PAN Dorong Nama Erick Thohir ke Golkar dan PPP buat Pilpres 2024
Karena itu Erick tidak akan sendirian. Nantinya akan ada banyak tokoh yang tentu menjadi bahan diskusi dan pertimbangan oleh KIB.
"Banyak tokoh perlu dibicarakan lebih lanjut. PAN siapa, Golkar siapa, PPP siapa. Nanti akan ada titik temu dan kesepakatan," ujarnya.
Intens Bahas Capres-Cawapres
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mulai intens melakukan pertemuan-pertemuan dalam menyongsong Pilpres 2024. Dari hasil pertemuan-pertemuan itu, tiga partai, yakni Golkar, PAN dan PPP sepakat akan mulai membicarakan siapa kandidat capres dan cawapres.
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan pembicaraan lebih matang mengeni capres dan cawapres akan dilakukan KIB pasca peringatan hari kemerdekaan atau setelah tanggal 17 Agustus 2022.
"Nanti setelah 17 Agustus kita akan mulai bicara tentang identifikasi sosok yang diinternal KIB diaspirasikan oleh masing-masing parta," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2022).
Tag
Berita Terkait
-
Usai 17 Agustus KIB Mulai Bicara Capres, Cari Sosok yang Bisa Teruskan Legacy Jokowi
-
Erick Thohir Bakal Kerjasamakan 3 Sektor Ini dengan Jepang
-
AMAN Dorong KPK Segera Periksa Ketum PPP
-
Diundur! Rapimnas Gerindra Umumkan Sikap Politik Prabowo pada Pilpres 2024
-
Larang MUI Terlibat Soal Pencapresan 2024, Wapres Ma'ruf Amin: MUI Hanya Memberikan Pedoman untuk Pilih Pemimpin Terbaik
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!