Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate membantah bahwa pihaknya membiarkan situs atau aplikasi judi online ikut mendaftar penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat.
Johnny menegaskan bahwa Kominfo tidak kecolongan perihal adanya situs judi online.
"Tidak ada yang kecolongan, tidak ada judi online yang dibuka ruangnya di Indonesia karena judi online menabrak undang-undang," ujar Johnny di kantor KPU RI, Jakarta, Senin (1/8/2022).
Ia mengklaim Kominfo sudah membersihkan hal-hal berbau judi online dari ruang digital.
"Jadi tidak ada yang dibuka terkait dengan judi online dan Kominfo bekerja untuk membersihkan termasuk judi online. Judi online, radikalisme, terorisme, pornografi secara khusus pornografi pada anak, dan perdagangan-perdagangan ilegal lainnya di dalam ruang digital," kata Johnny.
Sebut Cuma Kartu Domino Online
Kominfo membantah mereka mengizinkan platform judi online untuk terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengklaim, berdasarkan penelusuran, aplikasi yang dimaksud adalah permainan kartu domino dan tidak melibatkan uang.
"Kami sudah cek dan itu adalah permainan kartu domino online," kata Semuel.
Baca Juga: Siang Ini Ada Aksi Lempar Botol Air Kencing ke Kantor Kominfo, Polisi: Kami Amankan, Gak Boleh!
Ia juga mengucapkan terima kasih atas kritik tersebut karena itu berarti masyarakat memperhatikan isu pendaftaran PSE. Jika menemukan platform ilegal seperti judi, dia meminta masyarakat melaporkannya kepada Kominfo.
Diketahui, ada beberapa platform judi online yang justru mendapatkan izin PSE oleh Kominfo, seperti Topfun Domino Qiu Qiu, MVP Domino, Pop Poker, Pop Gaple, Ludo Dream, Higgs Domino Island dan masih banyak lagi.
Redaksi Suara.com memantau pada Sabtu (30/7/2022) petang, setidaknya menemukan 12 PSE yang diduga kuat merupakan judi online.
Hal ini lantas jadi perbincangan publik di media sosial. Kominfo dianggap sembarangan dalam memberikan izin PSE.
“Terima kasih Kominfo, situs judi online disetujui. Kembali legal?” kata Indira Ayu melalui Twitter, Sabtu (30/7).
"Steam, epic games, battlenet diblokir tapi kok ini game yg nuansa judinya kuat malah di kasih ijin kominfo, lawak bener," tulis akun Mas Adem.
Berita Terkait
-
Siang Ini Ada Aksi Lempar Botol Air Kencing ke Kantor Kominfo, Polisi: Kami Amankan, Gak Boleh!
-
Klaim untuk Lindungi Masyarakat, Menkominfo Sebut Pendaftaran PSE Tidak Terkait Data Pribadi
-
Parah! Pembicara dan Penanya Twitter Space #ProtesNetizen #BlokirKominfo Dapat Teror dan Ancaman
-
Teror dan Doxxing Hantui Peserta Twitter Space #ProtesNetizen #BlokirKominfo
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan