Suara.com - Kebijakan Pemerintah menaikkan tarif biaya masuk ke Taman Nasional Komodo, memicu pro dan kontra, terutama bagi kalangan masyarakat.
Naiknya harga tiket masuk tersebut dinilai akan mematikan sejumlah usaha ekonomi masyarakat kecil dan menengah yang menggantungkan hidupnya dari pariwisata.
Namun ada juga yang menyatakan, kenaikan tarif wisata komodo adalah wajar, karena di berbagai negara harga tiket masuk untuk lokasi konservasi memang terbilang tinggi.
Berikut deretan pro kontra terkait kenaikan tarif Taman Nasional Komodo :
1. Kenaikan harga tiket dinilai wajar
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, konservasi di sebuah taman nasional memang membutuhkan dana yang besar.
Menurut dia, perlu adanya kolabarasi dari semua pihak untuk menjadikan taman nasional lebih baik, mengingat begitu tinggi nilai sejarah hewan yang hidup di taman tersebut. Viktor menjelaskan bahwa mengelola kawasan konservasi memerlukan anggaran biaya yang cukup agar pengelolaannya maksimal.
Hal seperti demikianlah yang menjadi alasan pemerintah daerah setempat untuk menaikkan harga tiket masuk ke Taman Wisata Komodo, meski banyak penolakan dari berbagai pihak.
2. Kenaikan tarif untuk konservasi
Baca Juga: Kemenparekraf Luncurkan Website Hasil Kajian Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Lebih lanjut Viktor memastikan, jika harga tiket masuk ke Taman Wisata Komodo Rp.3,7 juta akan digunakan untuk konservasi.
Selain mematok harga tiket masuk yang tinggi, Viktor juga akan membatasi jumlah pengunjung agar alam dan ekosistemnya tetap terjaga.
Apalagi, kata dia, sesuai dengan hasil kajian bahwa daya tampung wisatawan yang berkunjung ke dua lokasi wisata itu hanya mampu sebanyak 290.000 orang/tahun sehingga upaya antisipasi terhadap kerusakan ekosistem perlu secara dini.
3. Muncul penolakan kenaikan tarif masuk taman nasional Komodo
Sejumlah pelaku usaha pariwisata di Labuan Bajo menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Labuan Bajo dalam beberapa hari terakhir.
Mereka menolak kenaikan harga tiket masuk ke Pulau Komodo yang semula Rp150 ribu menjadi Rp3,75 juta per orang.
Berita Terkait
-
Kemenparekraf Luncurkan Website Hasil Kajian Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
-
Pelaku Pariwisata Labuan Bajo Diminta Selesaikan Persoalan Lewat Dialog
-
Tiket ke Pulau Komodo Selangit, Pengelolaan Situs Warisan Dunia Bukan Cuma Soal Tarif
-
Beredar Foto dan Video Peserta Unjuk Rasa di Labuan Bajo Terluka, Diduga Saat Bentrok Dengan Petugas
-
Tim Fasilitator Disbudpar Sulsel Dampingi Pelaku UMKM Kawasan Geopark Maros-Pangkep
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- 5 Rekomendasi Sepeda Wimcycle Termurah untuk Dewasa, Solusi Olahraga Hemat
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Soroti Kasus Dokter Magang Meninggal Kelelahan, MGBKI Dorong Reformasi Sistem Internsip Nasional
-
Dokter Magang di Jambi Meninggal Diduga Kelelahan, MGBKI Kritik Adanya Kegagalan Sistem
-
Wamendagri Bima: Generasi Muda Harus Siap Pimpin Indonesia Menuju Negara Maju
-
Wamendagri Bima Arya Nilai Pacitan Berpotensi Jadi Kota Wisata Unggulan
-
Groundbreaking Mapolda DIY, Kapolri Dorong Pelayanan Polisi Berbasis AI dan Data
-
Siapa yang Salah? Polisi Periksa 31 Saksi Terkait Kecelakaan Beruntun KRL vs Argo Bromo
-
Dukung Asta Cita Prabowo, TNI dan Masyarakat Tanami Jagung Lahan 2 Hektare di Cibeber
-
MBG Tak Boleh Anti Kritik, APPMBGI Usul BGN Bentuk Tim Independen Awasi Program
-
Meski Masih Macet, Jakarta Dinobatkan Jadi Kota Teraman Nomor 2 di ASEAN
-
Bantargebang Dibatasi Mulai 1 Agustus, Pramono Segera Temui Menteri LH Bahas Sampah