Suara.com - Kebijakan Pemerintah menaikkan tarif biaya masuk ke Taman Nasional Komodo, memicu pro dan kontra, terutama bagi kalangan masyarakat.
Naiknya harga tiket masuk tersebut dinilai akan mematikan sejumlah usaha ekonomi masyarakat kecil dan menengah yang menggantungkan hidupnya dari pariwisata.
Namun ada juga yang menyatakan, kenaikan tarif wisata komodo adalah wajar, karena di berbagai negara harga tiket masuk untuk lokasi konservasi memang terbilang tinggi.
Berikut deretan pro kontra terkait kenaikan tarif Taman Nasional Komodo :
1. Kenaikan harga tiket dinilai wajar
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, konservasi di sebuah taman nasional memang membutuhkan dana yang besar.
Menurut dia, perlu adanya kolabarasi dari semua pihak untuk menjadikan taman nasional lebih baik, mengingat begitu tinggi nilai sejarah hewan yang hidup di taman tersebut. Viktor menjelaskan bahwa mengelola kawasan konservasi memerlukan anggaran biaya yang cukup agar pengelolaannya maksimal.
Hal seperti demikianlah yang menjadi alasan pemerintah daerah setempat untuk menaikkan harga tiket masuk ke Taman Wisata Komodo, meski banyak penolakan dari berbagai pihak.
2. Kenaikan tarif untuk konservasi
Baca Juga: Kemenparekraf Luncurkan Website Hasil Kajian Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Lebih lanjut Viktor memastikan, jika harga tiket masuk ke Taman Wisata Komodo Rp.3,7 juta akan digunakan untuk konservasi.
Selain mematok harga tiket masuk yang tinggi, Viktor juga akan membatasi jumlah pengunjung agar alam dan ekosistemnya tetap terjaga.
Apalagi, kata dia, sesuai dengan hasil kajian bahwa daya tampung wisatawan yang berkunjung ke dua lokasi wisata itu hanya mampu sebanyak 290.000 orang/tahun sehingga upaya antisipasi terhadap kerusakan ekosistem perlu secara dini.
3. Muncul penolakan kenaikan tarif masuk taman nasional Komodo
Sejumlah pelaku usaha pariwisata di Labuan Bajo menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Labuan Bajo dalam beberapa hari terakhir.
Mereka menolak kenaikan harga tiket masuk ke Pulau Komodo yang semula Rp150 ribu menjadi Rp3,75 juta per orang.
Berita Terkait
-
Kemenparekraf Luncurkan Website Hasil Kajian Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
-
Pelaku Pariwisata Labuan Bajo Diminta Selesaikan Persoalan Lewat Dialog
-
Tiket ke Pulau Komodo Selangit, Pengelolaan Situs Warisan Dunia Bukan Cuma Soal Tarif
-
Beredar Foto dan Video Peserta Unjuk Rasa di Labuan Bajo Terluka, Diduga Saat Bentrok Dengan Petugas
-
Tim Fasilitator Disbudpar Sulsel Dampingi Pelaku UMKM Kawasan Geopark Maros-Pangkep
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
-
Pintu Langit Dibuka Malam Ini, Jangan Lewatkan 5 Amalan Kunci di Malam Nisfu Syaban
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
Terkini
-
Video Viral Pegawai Ritel Dianiaya di Pasar Minggu, Polisi Masih Tunggu Laporan Korban
-
5 Fakta Aksi Warga Tolak Party Station di Kartika One Hotel Lenteng Agung
-
Gaza Diserang, Prabowo Komunikasi ke Board of Peace
-
Sempat Picu Korban Jiwa, Polisi Catat 1.000 Titik Jalan Rusak di Jakarta Mulai Diperbaiki
-
Jelang Hadapi Saksi, Nadiem Makarim Mengaku Masih Harus Jalani Tindakan Medis
-
Propam Pastikan Bhabinkamtibmas Tak Aniaya Pedagang Es Gabus, Aiptu Ikhwan Tetap Jalani Pembinaan
-
Singgung Alasan Medis Nadiem Makarim, Pengacara Minta Penahanan Dibantarkan
-
Israel Kembali Serang Gaza, Komisi I DPR Minta RI Lebih Aktif Tekan Institusi Internasional
-
Febri Diansyah: Dialog Publik soal Fakta Sidang Bukan Obstruction of Justice
-
Ekonom UGM: Iuran Dewan Perdamaian Bebani APBN, Rakyat Bersiap Hadapi Kenaikan Pajak