Suara.com - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) berpotensi didanai APBN, lantaran proyek tersebut mengalami pembengkakan anggaran. Menanggapi persoalan tersebut Fraksi PKS di DPR mengusulkan pembentukan pansus hak angket.
Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini mengatakan, usulan pembentukan pansus hak angket itu dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan budgeting atas pelaksanaan anggaran oleh pemerintah. Ia mengatakan, PKS berharap pemerintah tetap mengedepankan akuntabilitas dan pengelolaan dan penggunaan anggaran.
"Karena proyek kereta cepat ini menuai banyak kritik dan indikasi persoalan dan masalah, maka kami Fraksi PKS mengusulkan dibentuknya pansus hak angket, untuk mendalami tentang proyek kereta cepat ini," kata Jazuli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/8/2022).
Jazuli menyoroti keanehan dan banyaknya hal-hal yang berubah dari proyek tersebut. Misalkan saja, tentang potensi penggunaan APBN untuk menutup pembengkakan anggaran proyek. Padahal lanjut Jazuli, sedari awal proyek itu dijanjikqn oleh pemerintah tidak gunakan APBN, melainkan dengan skema B2B atau business to business.
"Apa sebenarnya yang terjadi kok berubah-berubah, sumber dananya berubah dan seterusnya dan seterusnya," ujar Jazuli.
Diketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang digagas Pemerintah Indonesia dengan menggandeng investor dari China, mengalami pembengkakan anggaran. Alhasil, China melalui China Development Bank (CDB) meminta Indonesia turut menanggung pembengkakan biaya tersebut.
Bagaimana latar belakang permintaan CDB tersebut? Berikut ulasannya.
Biaya Pengerjaan Konstruksi Bengkak
Pembengkakan biaya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung timbul seiring terjadinya kelebihan biaya atau cost overrun dalam pengerjaan konstruksi dalam proyek tersebut. Adapun cost overrun dalam proyek KCJB adalah sebesar 8 miliar dolar AS atau setara dengan Rp114 triliun rupiah.
Baca Juga: Menhub: Naik Kereta Cepat Perjalanan dari Jakarta ke Bandung Butuh 36 Menit
Jika dilihat dari angka tersebut, maka biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung membengkak 1,9 miliar dolar AS atau setara dengan Rp27,09 triliun, dari anggaran awal sebesar 6,07 dolar AS ekuivalen Rp86.5 triliun.
China Minta RI Tanggung Pembengkakan Biaya
Adanya permintaan China tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo. Ia mengatakan, China meminta Indonesia ikut menanggung pembekakan biaya dalam proyek KCJB dengan menggunakan APBN.
"Ada permintaan karena cost overrun ini agar di-cover oleh pemerintah Indonesia," jelas Wahyu Utomo dikutip pada Rabu (27/7/2022).
"Terkait hal ini, teman-teman dari Kementerian Keuangan baru membahas yang merupakan bagian kewajiban kami untuk kontribusi dalam pembangunan, bukan cost overrun," lanjutnya.
Presiden Jokowi Belum Respons
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
- Kompetisi Menulis dari AXIS Belum Usai, Gemakan #SuaraParaJuara dan Dapatkan Hadiah
- Ini 5 Shio Paling Beruntung di Bulan Oktober 2025, Kamu Termasuk?
- Rumah Tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Diisukan Retak, Dulu Pacaran Diam-Diam Tanpa Restu Orangtua
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
-
Evakuasi Ponpes Al-Khoziny: Nihil Tanda Kehidupan, Alat Berat Dikerahkan Diirigi Tangis
Terkini
-
"Minum Air Terasa Seperti Mimpi," Kisah Alfatih, Santri Terkubur 2 Malam di Reruntuhan Al Khoziny
-
Gubernur Pramono Putihkan 1.238 Ijazah, Habiskan Anggaran Rp4,13 Miliar
-
"Hot News Will Begin Darling", Status IG Terakhir Rizky Kabah Sebelum Ditangkap Polisi
-
Ketua Dewan Pembina PSI Berinisial J Mengarah ke Jokowi, Keengganan Mempublikasi Bisa Jadi Bumerang?
-
Menkum Sahkan Kepengurusan Mardiono, Mahkamah Partai Menggugat: Satu Syarat Formil Dilanggar
-
Menkum Supratman 'Tantang' Balik PPP Kubu Agus Suparmanto: Silakan Gugat SK Mardiono ke PTUN!
-
Polisi Larang Warga Berkerumun di Reruntuhan Ponpes Al Khoziny: Kasih Kami Kesempatan!
-
Komitmen TJSL, BNI Perkuat Ekonomi Kerakyatan dan Kelestarian Lingkungan di Desa Ponggok Jawa Tengah
-
MDIS Buka Suara soal Ijazah Gibran, PSI: Hentikan Polemik Jika Niatnya Cari Kebenaran!
-
Rizky Kabah Tak Berkutik di Kamar Kos, Detik-detik Penangkapan TikTokers Penghina Suku Dayak!