Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai tantangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih menjadi pekerjaan rumah yang harus mendapatkan perhatian seluruh pihak. Ia juga menyerukan kepada jajaran pemerintahan untuk bersinergi mempersiapkan Pemilu 2024 dan meminimalisir potensi gangguan yang ada.
Hal itu disampaikan dalam pelaksanaan konsinyering yang diinisiasi oleh Kantor Staf Presiden (KSP) bersama kementerian/lembaga terkait untuk mempersiapkan narasi dan strategi komunikasi publik menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, di Bandung, Rabu (10/8/2022).
"Pelaksanaan Pemilu 2024 penting untuk menjadi perhatian semua pihak. Saya tidak ingin permasalahan di Pemilu sebelumnya terulang. Setidaknya kita harus bisa mengurangi potensi gangguan-gangguan itu karena kita ingin jadi bangsa yang maju, menjamin pelaksanaan pesta demokrasi dengan baik," kata Moeldoko saat membuka konsinyering secara daring dari Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu.
Seruan Moeldoko itu mengacu pada sejumlah polemik yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2019 lalu. Semisal terkait distribusi logistik pemilu yang tidak tepat sasaran, data pemilih yang belum termutakhir sehingga mengakibatkan banyak orang kehilangan hak pilih, hingga isu beban kerja petugas KPPS yang terlalu berat.
Selain itu, politik uang, peredaran hoaks di sosial media dan ajakan golput juga menjadi permasalahan yang kerap terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilu presiden/wakil presiden dan kepala daerah.
Oleh karenanya, sinergitas lintas kementerian/lembaga itu diharapkan mampu memetakan tantangan-tantangan yang berpotensi menghambat pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan Indonesia.
"Kesuksesan pemilu menjadi bagian tak terpisahkan dari peningkatan kualitas dan konsolidasi demokrasi kita. Dikomandoi KSP, konsinyering ini diinisiasi sebagai sarana diskusi antar sesama tim di lingkungan pemerintah. Tujuannya untuk memetakan isu-isu strategis dan tantangan Pemilu 2024 dengan belajar dari perhelatan pemilu sebelumnya," jelasnya.
Nantinya, salah satu hasil konkrit yang akan diwujudkan melalui konsinyering ini adalah pembentukan gugus tugas Pemilu 2024. Gugus tugas itu akan memiliki serangkaian kerja bersama lintas k/l yang berfokus pada penguatan komunikasi publik.
Moeldoko juga berharap gugus tugas ini kedepannya akan mampu merumuskan solusi dan rekomendasi menghadapi berbagai isu penyelenggaraan pemilu 2024.
Baca Juga: Pengacara Suami Zaskia Gotik Tetap Bungkam saat Ditanya soal Gugatan Pengakuan Anak
Sebagai informasi, konsinyering ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari Kominfo, Kemenkopolhukam, Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenkominfo, TNI-Polri, BIN, Kemenag, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Berita Terkait
-
Beri Sinyal Bakal Dihadiri Partai Lain, KIB Bakal Gelar Agenda di Surabaya Minggu Ini
-
Majelis Agama Tolak Politisasi Agama dan Politik Identitas di Pemilu 2024
-
PAN, Golkar, dan PPP Daftar Pemilu 2024 ke KPU
-
Daftar Pemilu 2024 Pada Rabu Pon, Golkar, PAN dan PPP Ikuti Kebiasaan Jokowi?
-
Airlangga, Zulhas hingga Suharso Nyaris Terjepit saat Massa 3 Parpol KIB Membludak hingga Dorong-dorongan di KPU
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
Terkini
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?
-
Hotel Sultan Bakal Dirobohkan! Prabowo Ingin Bangun Ikon Baru Berstandar Internasional
-
OPSI Desak Pemerintah Awasi Karir Hub, Cegah Perusahaan Manipulasi Loker Demi KPI HRD