Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai tantangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih menjadi pekerjaan rumah yang harus mendapatkan perhatian seluruh pihak. Ia juga menyerukan kepada jajaran pemerintahan untuk bersinergi mempersiapkan Pemilu 2024 dan meminimalisir potensi gangguan yang ada.
Hal itu disampaikan dalam pelaksanaan konsinyering yang diinisiasi oleh Kantor Staf Presiden (KSP) bersama kementerian/lembaga terkait untuk mempersiapkan narasi dan strategi komunikasi publik menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, di Bandung, Rabu (10/8/2022).
"Pelaksanaan Pemilu 2024 penting untuk menjadi perhatian semua pihak. Saya tidak ingin permasalahan di Pemilu sebelumnya terulang. Setidaknya kita harus bisa mengurangi potensi gangguan-gangguan itu karena kita ingin jadi bangsa yang maju, menjamin pelaksanaan pesta demokrasi dengan baik," kata Moeldoko saat membuka konsinyering secara daring dari Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu.
Seruan Moeldoko itu mengacu pada sejumlah polemik yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2019 lalu. Semisal terkait distribusi logistik pemilu yang tidak tepat sasaran, data pemilih yang belum termutakhir sehingga mengakibatkan banyak orang kehilangan hak pilih, hingga isu beban kerja petugas KPPS yang terlalu berat.
Selain itu, politik uang, peredaran hoaks di sosial media dan ajakan golput juga menjadi permasalahan yang kerap terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilu presiden/wakil presiden dan kepala daerah.
Oleh karenanya, sinergitas lintas kementerian/lembaga itu diharapkan mampu memetakan tantangan-tantangan yang berpotensi menghambat pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan Indonesia.
"Kesuksesan pemilu menjadi bagian tak terpisahkan dari peningkatan kualitas dan konsolidasi demokrasi kita. Dikomandoi KSP, konsinyering ini diinisiasi sebagai sarana diskusi antar sesama tim di lingkungan pemerintah. Tujuannya untuk memetakan isu-isu strategis dan tantangan Pemilu 2024 dengan belajar dari perhelatan pemilu sebelumnya," jelasnya.
Nantinya, salah satu hasil konkrit yang akan diwujudkan melalui konsinyering ini adalah pembentukan gugus tugas Pemilu 2024. Gugus tugas itu akan memiliki serangkaian kerja bersama lintas k/l yang berfokus pada penguatan komunikasi publik.
Moeldoko juga berharap gugus tugas ini kedepannya akan mampu merumuskan solusi dan rekomendasi menghadapi berbagai isu penyelenggaraan pemilu 2024.
Baca Juga: Pengacara Suami Zaskia Gotik Tetap Bungkam saat Ditanya soal Gugatan Pengakuan Anak
Sebagai informasi, konsinyering ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari Kominfo, Kemenkopolhukam, Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenkominfo, TNI-Polri, BIN, Kemenag, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Berita Terkait
-
Beri Sinyal Bakal Dihadiri Partai Lain, KIB Bakal Gelar Agenda di Surabaya Minggu Ini
-
Majelis Agama Tolak Politisasi Agama dan Politik Identitas di Pemilu 2024
-
PAN, Golkar, dan PPP Daftar Pemilu 2024 ke KPU
-
Daftar Pemilu 2024 Pada Rabu Pon, Golkar, PAN dan PPP Ikuti Kebiasaan Jokowi?
-
Airlangga, Zulhas hingga Suharso Nyaris Terjepit saat Massa 3 Parpol KIB Membludak hingga Dorong-dorongan di KPU
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Rupiah Dijamin Stabil di Akhir Tahun, Ini Obat Kuatnya
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
Terkini
-
Polisi Gadungan Bersenpi Peras Korban di ATM Pondok Gede, Motor dan Uang Rp 4,2 Juta Raib!
-
Jimly Asshiddiqie Sebut Cuma Ada Tiga Pejabat Berwenang yang Bisa Batalkan Perpol 10/2025
-
Pengembang Dibuat 'Panas Dingin', Apa Alasan Sebenarnya KDM Setop Sementara Izin Perumahan di Jabar?
-
Lumpur Setinggi 2 Meter Mustahil Disingkirkan? Ini Solusi Manfaatkan Kayu Gelondongan Sisa Banjir
-
Kemensos Siapkan Jaminan Hidup Korban Bencana Sumatra Selama 3 Bulan
-
Kubu Roy Suryo Ungkap Detik-detik 'Penyusup' Kepergok Masuk Ruang Gelar Perkara Kasus Ijazah Jokowi
-
Prabowo Kunjungan di Sumatra Barat, Tinjau Penanganan Bencana dan Pemulihan Infrastruktur
-
Viral Tumpukan Sampah Ciputat Akhirnya Diangkut, Pemkot Tangsel Siapkan Solusi PSEL
-
KPK Buka Peluang Periksa Istri Ridwan Kamil di Kasus Korupsi Bank BJB, Sebut Perceraian Tak Pengaruh
-
Membara Kala Basah, Kenapa Kebakaran di Jakarta Justru Meningkat Saat Hujan?