Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai tantangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih menjadi pekerjaan rumah yang harus mendapatkan perhatian seluruh pihak. Ia juga menyerukan kepada jajaran pemerintahan untuk bersinergi mempersiapkan Pemilu 2024 dan meminimalisir potensi gangguan yang ada.
Hal itu disampaikan dalam pelaksanaan konsinyering yang diinisiasi oleh Kantor Staf Presiden (KSP) bersama kementerian/lembaga terkait untuk mempersiapkan narasi dan strategi komunikasi publik menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, di Bandung, Rabu (10/8/2022).
"Pelaksanaan Pemilu 2024 penting untuk menjadi perhatian semua pihak. Saya tidak ingin permasalahan di Pemilu sebelumnya terulang. Setidaknya kita harus bisa mengurangi potensi gangguan-gangguan itu karena kita ingin jadi bangsa yang maju, menjamin pelaksanaan pesta demokrasi dengan baik," kata Moeldoko saat membuka konsinyering secara daring dari Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu.
Seruan Moeldoko itu mengacu pada sejumlah polemik yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2019 lalu. Semisal terkait distribusi logistik pemilu yang tidak tepat sasaran, data pemilih yang belum termutakhir sehingga mengakibatkan banyak orang kehilangan hak pilih, hingga isu beban kerja petugas KPPS yang terlalu berat.
Selain itu, politik uang, peredaran hoaks di sosial media dan ajakan golput juga menjadi permasalahan yang kerap terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilu presiden/wakil presiden dan kepala daerah.
Oleh karenanya, sinergitas lintas kementerian/lembaga itu diharapkan mampu memetakan tantangan-tantangan yang berpotensi menghambat pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan Indonesia.
"Kesuksesan pemilu menjadi bagian tak terpisahkan dari peningkatan kualitas dan konsolidasi demokrasi kita. Dikomandoi KSP, konsinyering ini diinisiasi sebagai sarana diskusi antar sesama tim di lingkungan pemerintah. Tujuannya untuk memetakan isu-isu strategis dan tantangan Pemilu 2024 dengan belajar dari perhelatan pemilu sebelumnya," jelasnya.
Nantinya, salah satu hasil konkrit yang akan diwujudkan melalui konsinyering ini adalah pembentukan gugus tugas Pemilu 2024. Gugus tugas itu akan memiliki serangkaian kerja bersama lintas k/l yang berfokus pada penguatan komunikasi publik.
Moeldoko juga berharap gugus tugas ini kedepannya akan mampu merumuskan solusi dan rekomendasi menghadapi berbagai isu penyelenggaraan pemilu 2024.
Baca Juga: Pengacara Suami Zaskia Gotik Tetap Bungkam saat Ditanya soal Gugatan Pengakuan Anak
Sebagai informasi, konsinyering ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari Kominfo, Kemenkopolhukam, Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenkominfo, TNI-Polri, BIN, Kemenag, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Berita Terkait
-
Beri Sinyal Bakal Dihadiri Partai Lain, KIB Bakal Gelar Agenda di Surabaya Minggu Ini
-
Majelis Agama Tolak Politisasi Agama dan Politik Identitas di Pemilu 2024
-
PAN, Golkar, dan PPP Daftar Pemilu 2024 ke KPU
-
Daftar Pemilu 2024 Pada Rabu Pon, Golkar, PAN dan PPP Ikuti Kebiasaan Jokowi?
-
Airlangga, Zulhas hingga Suharso Nyaris Terjepit saat Massa 3 Parpol KIB Membludak hingga Dorong-dorongan di KPU
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka