Suara.com - Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Kamis (11/8/2022).
Akibatnya, sejumlah ruangan di lingkungan Pemkab Pemalang disegel KPK yang diantaranya ruang kepala Dinas Kominfo dan Bagian Lelang Elektronik. Di pintu dua ruangan itu, terdapat kertas segel berlogo KPK dan tulisan Dalam Pengawasan KPK.
Selain Bupati Pemalang, KPK juga turut menangkap setidaknya 23 orang lainnya. Simak berikut fakta-fakta OTT KPK Bupati Pemalang.
1. Bupati Pemalang Terjaring OTT dengan Puluhan Orang Lain
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah menangkap Bupati Pemalang, Jawa Tengah (Jateng), Mukti Agung Wibowo pada Kamis (11/8/2022) kemarin. Bukan hanya bupati, KPK juga turut menangkap setidaknya 23 orang lainnya. Saat ini beberapa pihak tersebut sedang menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
2. Kronologi OTT Bupati Pemalang
OTT KPK yang menjerat Bupati Pemalang tersebut terjadi di depan gerbang Gedung DPR setelah dirinya bertemu dengan salah satu anggota DPR. Terkait adanya OTT, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan pada Kamis sore ada kejadian di Gerbang Pancasila, gerbang masuk Gedung DPR di bagian belakang atau di Jalan Gelora, dekat Lapangan Tembak, Senayan, Jakarta Pusat pukul 16.00 WIB.
Sempat ada kejadian mobil Toyota INnova pelat G dipepet sejumlah mobil di gerbang belakang Gedung DPR tersebut.
"Dua mobil yang dipepet, satu mobil itu plat nomernya G. Mobil itu dipepet ke dekat pagar lapangan tembak, terus didorong terus sampai ke arah pintu gerbang belakang DPR," kata Indra dihubungi awak media, Kamis (11/8/2022).
Baca Juga: Profil dan Bisnis Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo yang Kini Terjerat korupsi
3. Sebelumnya Terjaring OTT Sempat Lantik Dinsos Pemalang
Mukti Agung Wibowo sebelumnya melantik Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemalang, Slamet Masduki menjadi Penjabat (PJ) Sekertaris Daerah di Ruang Aula BKD Pemalang pada Rabu sore (10/8/2022).
Slamet menggantikan posisi Sekda sebelumnya yakni Mohammad Arifin yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Dirkrimsus Polda Jateng dalam kasus korupsi pembangunan proyek jalan Kabupaten Pemalang tahun 2010.
4. Terlibat Kasus Dugaan Suap Barang Jasa dan Jual Beli Jabatan
Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo diringkus dalam OTT terkait kasus suap barang dan jasa serta lelang jabatan. Hal ini diungkap oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron.
"Berkaitan dugaan tindak pidana korupsi suap dan pungutan tidak sah dalam pengadaan barang dan Jasa serta jabatan," kata Ghufron pada Jumat (12/8/2022).
Berita Terkait
-
Profil dan Bisnis Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo yang Kini Terjerat korupsi
-
Ruangan Disegel Buntut Bupati Kena OTT KPK, Kepala Diskominfo Pemalang Menghilang
-
KPK Sita Sejumlah Uang Terkait OTT Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo
-
Bupatinya Terjaring OTT KPK, Ganjar Pranowo Mendadak ke Pemalang, Ada Apa?
-
Harta Kekayaan Mukti Agung Wibowo Bupati Pemalang yang Terjaring OTT KPK, Capai Rp1,2 M
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara