Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku belum akan melakukan pelantikan untuk posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Kursi Menpan RB masih kosong usai menteri sebelumnya yakni Tjahjo Kumolo meninggal dunia pada Jumat (1/8/2022) di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta.
Kepada awak media, Jokowi hanya menyampaikan jawabannya secara singkat.
"Belum (akan melantik)," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (12/8/2022).
Setelah itu, Jokowi juga berseloroh ketika ditanya perihal daftar nama calon Menpan RB yang sudah dikantonginya. Ia berkelakar kalau kantongnya sudah penuh.
"Oh, kantongan udah penuh," ucapnya singkat.
Jokowi Diminta Cari Sosok yang Tepat
Anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS, Mardani Ali Sera turut berkomentar soal masih kosongnya jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB setelah Tjahjo Kumolo meninggal dunia.
Menurutnya, selama satu bulan kosong jabatan tersebut dianggap sudah terlalu lama, Presiden pun diminta segera cari yang terbaik sebagai pengganti almarhum Tjahjo Kumolo.
"Satu bulan sebenarnya waktu terlama untuk mengisi kekosongan. Karena setelah itu akan berpotensi melambat proses perbaikannya," kata Mardani dalam keterangannya, Kamis (11/8/2022).
Baca Juga: Tips Liburan Simpel yang Bakal Bikin Liburan Hemat dan Menyenangkan
Ia mengatakan, Jokowi selaku presiden harus bisa mencari figur terbaik untuk mengisi kekosongan jabatan Menpan RB. Menurutnya, figur itu tak harus dari partai politik.
"Pak Jokowi mesti mencari yang terbaik, tidak harus dari partai karena reformasi birokrasi merupakan satu dari 5 program utama pak Jokowi," tuturnya.
Lebih lanjut, Mardani menyampaikan, sebagai bapak ASN, Menpan RB perlu memiliki keahlian, komitmen yang tinggi serta integritas yang tidak diragukan lagi. Terlebih, 2022 sudah masuk tahun politik menjelang Pemilu 2024.
"Ibarat Ikan, semua harus dimulai dari kepala yang sehat dan baik, agar badan hingga ekor menjadi sosok yang kuat, adil, dan trengginas dalam menjalankan tugas," ujarnya.
Ia mengatakan, publik akan gusar dengan kualitas pelayanan publik jika terganggu kepentingan politik.
"Negeri ini sulit berhasil membangun bangsa jika tidak ditopang birokrasi yang andal," tuturnya.
Berita Terkait
-
Enggan Komentari Soal Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Jokowi: Saya Sudah Keseringan
-
Disebut Beri Restu Prabowo dan Ganjar Nyapres 2024, Jokowi: Masak Saya Bilang Jangan
-
Suami Korban Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang Kirim Surat Terbuka ke Jokowi, Ini Isi Lengkapnya
-
Bangun Patung Soekarno dan Jokowi dengan Uang Ratusan Juta, Warga Dharmasraya Dapat Penghargaan Dandim
-
Gibran Murka, Lepas Paksa Masker Paspampres yang Pukul Sopir Truk
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- 30 Kode Redeem FF 25 Maret 2026: Klaim Bundle Panther Gratis dan Skin M14 Sultan Tanpa Top Up
- 5 Rekomendasi HP Samsung Terbaru Murah dengan Spek Gahar, Mulai Rp1 Jutaan
- Panas! Keluarga Bongkar Aib Bunga Zainal, Sebut Istri Sukhdev Singh Pelit hingga Nikah tanpa Wali
Pilihan
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
Terkini
-
PM Malaysia Anwar Ibrahim ke Jakarta, Ingin Bertemu Prabowo Bahas Dampak Konflik Asia Barat
-
Imbauan Hemat LPG dari Menteri ESDM Tuai Respons Pedagang: Kalau Diirit Bisa Kacau Jualannya!
-
DPR Ingatkan RI Jaga Politik Bebas Aktif di Tengah Ketegangan di Selat Hormuz
-
Kecelakaan di Jatim Melonjak 78 Persen Saat Lebaran, Kapolda: Seimbang dengan Pergerakan Arus
-
Indonesia Siapkan Draft Element Paper untuk Perbaiki Tata Kelola Royalti Digital Global
-
Uni Emirat Arab: Amerika Harus Tuntaskan Iran, Tak Boleh Gencatan Senjata
-
Tergiur Penggandaan Black Dollar, WNA Korea Tertipu Duo Liberia di Jakarta
-
1.251 Dapur MBG Kena Sanksi, DPR Desak Pengawasan dan Sertifikasi Diperketat
-
Bisakah Pertanian Masyarakat Adat Menjawab Krisis Pangan Global? Ini Temuan Terbarunya
-
Transformasi Pengelolaan Kendaraan Operasional: Dari Beli ke Sewa