Suara.com - Sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Aliansi Masyarakat Lingkar Mandalika atau ASLI -Mandalika melakukan protes kepada pemerintah dan PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk menuntaskan permasalahan sengketa lahan bagi masyarakat yang terdampak pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika.
Dalam aksi protesnya, ASLI -Mandalika melakukan aktivitas "Tanam Raya" yakni gotong royong pembersihan lahan dan penanaman singkong
"ASLI Mandalika juga menuntut tuntaskan sengketa lahan dan penuhi hak demokratis masyarakat terdampak pembangunan KEK Mandalika," ujar Koordinator Umum ASLI- Mandalika Sahnan dalam keterangannya, Sabtu (13/8/2022).
ASLI-Mandalika kata Sahnan, meminta pemerintah dan PT ITDC memberikan ganti rugi layak bagi warga pemilik lahan yang terdampak pembangunan KEK Mandalika.
"Berikan relokasi yang sesuai bagi rakyat terdampak Pembangunan KEK Mandalika yang tidak mencerabut warga dari wilayah Kelola dan sumber ekonominya," tutur Sahnan.
Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah memberikan jaminan lapangan pekerjaan bagi pemuda lingkar kawasan Mandalika.
"Meminta kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk melakukan Investigasi dan Riset Komprehensif sebagai sumber pembanding dengan data dan pengetahuan masyarakat, agar tidak melihat dan menyelesaikan masalah warga terdampak secara sepotong-sepotong dan terpisah-pisah," paparnya.
Sahnan menjelaskan desakan tersebut karena memasuki tahun ke-empat pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sejak tahun 2018 lalu, sampai saat ini masih dipenuhi dengan berbagai masalah bagi masyarakat Iingkar kawasan. Yakni baik rentetan pelanggaran HAM dalam setiap proses pembebasan lahan, maupun permasalahan sosial, ekonom, maupun lingkungan.
Diketahui pembangunan Mega Proyek Pariwisata KEK Mandalika dengan status super prioritas, merupakan proyek percontohan pembangunan dan pengembangan kawasan parwisata di Indonesia KEK Mandalika sendiri.
Baca Juga: Banyak Peluang Kerja Baru di Era Digitalisasi
Yaitu dengan Sirkuit Moto-GP sebagai Icon utamanya, yang saat ini masih dalam proses pembangunan, telah berhasil menjalankan perhelatan even-even balap Motor Internasional, seperti World Superbike (WSBK) pada tahun 2021. Kemudian Moto-GP pada Bulan Maret, 2022 dan selanjutnya WSBK yang rencana akan Kembali digelar pada Bulan November, 2022 mendatang.
Namun demikian, Sahnan menyebut ditengah ambisi kemegahan pembangunan kawasan KEK, dibangun diatas lahan milk warga yang teradministrasikan di dalam empat desa. Yakni Desa Kuta, Sengkol, Sukadana dan Mertak, yang selanjutnya secara sepihak oleh megara ditetapkan menjadi “Hak Penggunaan Lahan (HPL)" yang diberikan kepada PT ITDC.
Kemudian ditindaklanjuti dengan serangkaian skema pembebasan lahan yang sarat dengan intimidasi dan manipulasi, sehingga menyisakan setidaknya tiga masalah utama yaitu salah bayar, dibayar sebagian, dan tidak dibayar sama sekali.
Sahnan menyebut sebagai upaya untuk menyelesaikan serangkaian masalah sengketa lahan yang masih tersisa, Pemerintah telah membentuk satuan tugas (Satgas) penyelesaian sengketa lahan Mandalika. Namun kata dia, hingga dua kali ganti pimpinan, Satgas tidak jua menunjukkan hasil yang baik dan adil bagi warga
Bahkan kata dia, sejak pasca pertemuan pada tanggal 7 Juli, 2022 lalu yang dikoordinasikan oleh Menkopolhukam Mahfud MD yang digelar di Kantor Gubernur Provinsi NTB, kembali dibentuk untuk ketiga kalinya.
"Satgas penyelesaian sengketa dengan tupoksi yang sama, kemudian selanjutnya disusul dengan pertemuan yang Kembali di Gelar di Jakarta, di Kantor Mengkopolhukan RI pada tanggal 3 Agustus lalu, masih dengan rekomendasi yang sama, yakni "Verifikasi" lahan yang masih belum terselesaikan," tutur Sahnan.
Berita Terkait
-
Rombak Jajaran Direksi, Erick Thohir Tunjuk Ari Respati Jadi Bos ITDC Baru
-
Akan Digelar Lagi di Mandalika, Harga Tiket WSBK Disebut Lebih Murah Dan Dapat Makanan
-
Banyak Peluang Kerja Baru di Era Digitalisasi
-
Menparekraf Sandiaga Uno Targetkan 1,1 Juta Lapangan Kerja Baru di Sektor Parekraf Tahun Ini
-
Dukung Jadi Senator DPD RI, Buruh Kabupaten Bogor Minta Gus Udin Siapkan Lapangan Pekerjaan
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- Kasat Narkoba Tangsel Ditangkap! Diduga Edarkan Narkoba Bersama Enam Anak Buah
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
Pilihan
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
-
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Terjaring OTT KPK, Ulangi Jejak Kelam Pendahulu
Terkini
-
Petisi Tolak Militer di Ranah Sipil, Ratusan Organisasi Cium Bahaya Dwifungsi TNI
-
Akses Layanan Kesehatan Program JKN Berikan Rasa Aman Bagi Emanuel Giai
-
BRI Hadirkan Promo Buy 1 Get 2 Tiket Bioskop di XXI dan Diskon Popcorn
-
Polisi Ringkus Terduga Pembunuh Mahasiswi NDR, Diduga Pelaku Penusukan Berantai
-
Diskon 20 Persen Bersantap di Dragon Hot Pot Bersama BRI
-
8.000 Dapur MBG Belum Kantongi Sertifikat Kebersihan dan Sanitasi
-
Kejati Periksa Direksi Bank NTB Syariah Terkait Pinjaman PT Carsten
-
Review Serial The Hawk: Ketika Ambisi dan Ego Berbenturan di Lapangan Golf
-
Perkuat Komunikasi Publik di Era AI, Pemprov Jatim Gelar Bimtek Pengelolaan Medsos dan Situs Pemda
-
Pengambilan Ijazah SMA-SMK Dipersulit Sekolah? Lapor ke Ombudsman Riau