Suara.com - Sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Aliansi Masyarakat Lingkar Mandalika atau ASLI -Mandalika melakukan protes kepada pemerintah dan PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk menuntaskan permasalahan sengketa lahan bagi masyarakat yang terdampak pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika.
Dalam aksi protesnya, ASLI -Mandalika melakukan aktivitas "Tanam Raya" yakni gotong royong pembersihan lahan dan penanaman singkong
"ASLI Mandalika juga menuntut tuntaskan sengketa lahan dan penuhi hak demokratis masyarakat terdampak pembangunan KEK Mandalika," ujar Koordinator Umum ASLI- Mandalika Sahnan dalam keterangannya, Sabtu (13/8/2022).
ASLI-Mandalika kata Sahnan, meminta pemerintah dan PT ITDC memberikan ganti rugi layak bagi warga pemilik lahan yang terdampak pembangunan KEK Mandalika.
"Berikan relokasi yang sesuai bagi rakyat terdampak Pembangunan KEK Mandalika yang tidak mencerabut warga dari wilayah Kelola dan sumber ekonominya," tutur Sahnan.
Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah memberikan jaminan lapangan pekerjaan bagi pemuda lingkar kawasan Mandalika.
"Meminta kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk melakukan Investigasi dan Riset Komprehensif sebagai sumber pembanding dengan data dan pengetahuan masyarakat, agar tidak melihat dan menyelesaikan masalah warga terdampak secara sepotong-sepotong dan terpisah-pisah," paparnya.
Sahnan menjelaskan desakan tersebut karena memasuki tahun ke-empat pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sejak tahun 2018 lalu, sampai saat ini masih dipenuhi dengan berbagai masalah bagi masyarakat Iingkar kawasan. Yakni baik rentetan pelanggaran HAM dalam setiap proses pembebasan lahan, maupun permasalahan sosial, ekonom, maupun lingkungan.
Diketahui pembangunan Mega Proyek Pariwisata KEK Mandalika dengan status super prioritas, merupakan proyek percontohan pembangunan dan pengembangan kawasan parwisata di Indonesia KEK Mandalika sendiri.
Baca Juga: Banyak Peluang Kerja Baru di Era Digitalisasi
Yaitu dengan Sirkuit Moto-GP sebagai Icon utamanya, yang saat ini masih dalam proses pembangunan, telah berhasil menjalankan perhelatan even-even balap Motor Internasional, seperti World Superbike (WSBK) pada tahun 2021. Kemudian Moto-GP pada Bulan Maret, 2022 dan selanjutnya WSBK yang rencana akan Kembali digelar pada Bulan November, 2022 mendatang.
Namun demikian, Sahnan menyebut ditengah ambisi kemegahan pembangunan kawasan KEK, dibangun diatas lahan milk warga yang teradministrasikan di dalam empat desa. Yakni Desa Kuta, Sengkol, Sukadana dan Mertak, yang selanjutnya secara sepihak oleh megara ditetapkan menjadi “Hak Penggunaan Lahan (HPL)" yang diberikan kepada PT ITDC.
Kemudian ditindaklanjuti dengan serangkaian skema pembebasan lahan yang sarat dengan intimidasi dan manipulasi, sehingga menyisakan setidaknya tiga masalah utama yaitu salah bayar, dibayar sebagian, dan tidak dibayar sama sekali.
Sahnan menyebut sebagai upaya untuk menyelesaikan serangkaian masalah sengketa lahan yang masih tersisa, Pemerintah telah membentuk satuan tugas (Satgas) penyelesaian sengketa lahan Mandalika. Namun kata dia, hingga dua kali ganti pimpinan, Satgas tidak jua menunjukkan hasil yang baik dan adil bagi warga
Bahkan kata dia, sejak pasca pertemuan pada tanggal 7 Juli, 2022 lalu yang dikoordinasikan oleh Menkopolhukam Mahfud MD yang digelar di Kantor Gubernur Provinsi NTB, kembali dibentuk untuk ketiga kalinya.
"Satgas penyelesaian sengketa dengan tupoksi yang sama, kemudian selanjutnya disusul dengan pertemuan yang Kembali di Gelar di Jakarta, di Kantor Mengkopolhukan RI pada tanggal 3 Agustus lalu, masih dengan rekomendasi yang sama, yakni "Verifikasi" lahan yang masih belum terselesaikan," tutur Sahnan.
Berita Terkait
-
Rombak Jajaran Direksi, Erick Thohir Tunjuk Ari Respati Jadi Bos ITDC Baru
-
Akan Digelar Lagi di Mandalika, Harga Tiket WSBK Disebut Lebih Murah Dan Dapat Makanan
-
Banyak Peluang Kerja Baru di Era Digitalisasi
-
Menparekraf Sandiaga Uno Targetkan 1,1 Juta Lapangan Kerja Baru di Sektor Parekraf Tahun Ini
-
Dukung Jadi Senator DPD RI, Buruh Kabupaten Bogor Minta Gus Udin Siapkan Lapangan Pekerjaan
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
Harga Emas Hari Ini Turun: Antam Belum Tersedia, Galeri 24 dan UBS Anjlok!
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
Terkini
-
Prabowo di Hari Sumpah Pemuda: Jangan Takut Bermimpi Besar, Indonesia Tak Akan Pernah Kalah!
-
Dukung Kreator & UMKM, Shopee Hadirkan Pengalaman Belanja Baru Bersama Meta
-
Viral Mandor TKA Dikeroyok di Morowali, Arogan Jadi Pemicu? Ini 4 Faktanya
-
Gus Ipul Tegaskan Stiker Miskin Inisiatif Daerah, Tapi Masalahnya Ada 2 Juta Data Salah Sasaran
-
Mengapa Myanmar dan Kamboja Bukan Negara Tujuan Kerja yang Aman? Ini Penjelasan Pemerintah
-
Misteri Grup WA Terjawab: Kejagung Bantah Najelaa Terlibat Skandal Chromebook
-
DPD RI Gelar DPD Award Perdana, Apresiasi Pahlawan Lokal Penggerak Kemajuan Daerah
-
Program Learning for Life, Upaya Kemenpar Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
-
Ada 4,8 Juta Kelahiran Setahun, Menkes Budi Dorong Perbanyak Fasilitas Kesehatan Berkualitas
-
Menkes Budi: Populasi Lansia di Jakarta Meningkat, Layanan Kesehatan Harus Beradaptasi