Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi sejumlah tokoh dan lembaga negara yang telah memberikan dukungan kepada pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa.
Apresiasi tersebut disampaikan Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022).
"Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan serta merawat persatuan dan kesatuan nasional," kata Jokowi.
Jokowi turut mengharapkan, dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di Tanah Air sekaligus memperkokoh ideologi bangsa.
Menurutnya, MPR RI telah berupaya mendorong pengamalan Pancasila, mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, serta menggagas kerja sama internasional dalam mengatasi permasalahan global.
Sementara itu, dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menghadapi krisis kesehatan dan perekonomian, telah sangat membantu pemerintah.
"DPR telah mendukung beberapa transformasi besar, antara lain Undang-undang IKN dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," ungkapnya.
Selain itu, DPD RI sesuai dengan kewenangannya dinilai Jokowi juga telah ikut berperan dalam penyusunan beberapa rancangan undang-undang, terutama terkait dengan Otonomi Khusus dan pembentukan provinsi baru.
Dalam bidang reformasi pelayanan hukum, Jokowi mengapresiasi peran Mahkamah Agung (MA) yang telah meningkatkan kualitas penyelesaian perkara. MA dinilai terus mengedepankan keadilan restoratif dan meningkatkan akses pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.
Baca Juga: 5 Isi Pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR 2022, Singgung Krisis Ekonomi sampai Korupsi
Sementara, Mahkamah Konstitusi (MK) telah meningkatkan pelayanan penegakan konstitusi secara efektif.
"Sistem peradilan berbasis elektronik semakin memudahkan akses masyarakat. Peran MK sebagai tuan rumah Kongres MK se-dunia, juga patut diapresiasi," ucap Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah menjaga sinergi antara kualitas tata kelola keuangan negara dan fleksibilitas dalam menghadapi krisis. Tidak hanya itu, rencana penyelenggaraan Supreme Audit Institution (SAI)-20 juga dinilai Kepala Negara makin memperkokoh kepemimpinan Indonesia di G20.
Adapun Komisi Yudisial terus memberikan layanan prima dalam mengawal peradilan yang bersih dan berwibawa. Penanganan laporan masyarakat terkait lembaga peradilan telah membantu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.
Tak lupa, Jokowi juga menyampaikan apresiasi kepada lembaga-lembaga nasional lainnya yang telah ikut serta membantu pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa sesuai wewenang dan perannya masing-masing.
"Terima kasih kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia, dan juga kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, juga kepada Komnas HAM dan lembaga-lembaga nasional lainnya," tutur Jokowi.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional
-
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Angka UMP 2026 di Rp5,7 Juta Meski Buruh Menolak