Ratusan Pemohon Visa Permanen Australia Marah: Ini Tidak Adil Bagi Saya

Suara.com - Ragab Youssef merasa marah dan kecewa karena proses pengajuan visa untuk jadi 'permanent resident' di Australia membutuhkan waktu yang lama.

Kemudian Pemerintah Federal Australia mengumumkan akan memberi prioritas kepada mereka yang mengajukan visa dari luar negeri, sehingga bisa lebih banyak yang datang ke Australia.

"Ini tidak adil bagi saya," kata Raqab kepada ABC.

"Saya menyokong perekonomian Australia, membayar pajak, bekerja keras dan tidak mendapat subsidi atau bantuan apa pun dari pemerintah, dan akhirnya proses visa saya lebih lama hanya karena saya sudah berada di Australia."

Menteri Imigrasi, Kewarganegaraan dan Masalah Multibudaya, Andrew Giles mengumumkan departemennya akan memberi prioritas bagi pengajuan visa pekerja terampil, visa pelajar dan juga visa turis yang diajukan dari luar negeri.

Pengalihan prioritas diberikan "sehingga akan lebih banyak orang bisa tiba di Australia dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kekurangan pekerja," demikian pernyataan Pemerintah yang dikeluarkan akhir Juli lalu.

Raqab mengatakan proses yang lama bagi pemohon yang sudah ada di Australia menimbulkan kecemasan dan rasa tidak menentu soal masa depan mereka.

Insinyur listrik pertambangan asal Mesir tersebut mengatakan sejak ia mengajukan permohonan visa'Regional Skilled' 887 di bulan Oktober 2020, ia berharap prosesnya berlangsung antara 22 sampai 25 bulan.

Persyaratan visa 887 adalah bagi pemohon untuk tinggal di Australia selama dua tahun dan bekerja penuh selama setahun di kawasan regional yang sudah ditentukan.

Baca Juga: Sebut Australia Salah Satu Pendukung Pertama Kemerdekaan Indonesia, Penny Wong: Kami Sangat Bangga

Raqab, yang juga moderator grup Facebook pemohon visa 887 dengan anggota 9 ribu orang mengatakan ada berbagai kesulitan yang mereka alami ketika menunggu untuk mendapatkan status tinggal permanen di Australia.

Katanya, status visa sementara atau visa 'bridging' membuat usaha mencari pekerjaan jadi lebih sulit.

"Mereka tidak bisa bekerja karena tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan subsidi bagi biaya pengasuhan anak," katanya.

"Ribuan mahasiswa tidak mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Federal, padahal seharusnya mereka berhak."

Masih belum jelas bagaimana dampak prioritas proses visa untuk pemohon di luar negeri tersebut terhadap permohonan yang diajukan di dalam Australia.

ABC sudah menghubungi Departemen Dalam Negeri Australia tapi belum mendapatkan jawaban.