Suara.com - Pemerintah mengindikasikan akan ada kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Menanggapi itu, anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengatakan pemerintah super tega apabila benar-benar merealisasikan kenaikan harga BBM.
Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR ini mengatakan pemerintah seharusnya lebih memperbanyak intensif ketimbang menaikkan harga BBM. Pemberian intensif itu dinilai masih perlu dilakukan, mengingat kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan.
"Karena itu PKS minta kepada Presiden Jokowi tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sekarang. Alasan dan waktunya belum tepat. Ini hanya akan membuat masyarakat makin menderita setelah dua tahun lebih terdampak Covid-19," kata Mulyanto, Minggu (21//8/2022).
Menurut Mulyanto langkah menaikkan harga BBM justru berpotensi menimbulkan inflasi.
Karena itu Mulyanto meminta Presiden Jokowi memperhatikan kondisi riil masyarakat. Jokowi, lanjut Mulyanto, harus berani membuat keputusan yang tegas tentang harga BBM di tengah APBN tahun 2022 yang disebut-sebut surplus selama beberapa bulan belakangan.
"Presiden jangan cuma mendengar saran kebanyakan menteri yang justru menginginkan pemerintah menaikkan harga BBM," kata Mulyanto.
"Dengarkan juga aspirasi masyarakat yang berkembang saat ini. Sebab kalau Pemerintah tetap nekat itu sama saja Pemerintah tega dengan rakyatnya," sambungnya.
Diketahui kabar mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sepertinya akan segera diumumkan oleh pemerintah dalam waktu dekat.
Disampaikan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan tidak menutup kemungkinan BBM akan kembali mengalami kenaikan harga.
Baca Juga: Benarkah Harga BBM Naik? Begini Penjelasan Menko Marves Luhut
Luhut menyebut Presiden Jokowi akan mengumumkan soal kenaikan harga BBM, pada pekan depan.
"Itu modelling ekonominya saya kira sudah dibuat. Mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa, bagaimana, mengenai kenaikan harga ini," katanya seperti dikutip dari deli.suara.com, Jumat (19/8/2022).
Menko Marves itu menyebut Presiden Jokowi sudah mengindikasikan adanya kenaikan BBM jenis pertalite maupun solar.
"Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian, karena kita harga BBM termurah se-kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," ujarnya.
Luhut mengaku Indonesia sudah cukup baik menjaga laju inflasi di level yang terkendali saat ini. Inflasi Indonesia pada Juli 2022 tercatat sebesar 4,94 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Kini, kata Luhut, Inflasi Indonesia masih lebih rendah dari sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat yang mencapai 8,5 persen, Uni Eropa sebesar 8,9 persen, bahkan Turki sudah mencapai 79,6 persen.
Berita Terkait
-
Nasdem Pamit ke Jokowi karena Mau Koalisi dengan PKS dan Demokrat? Johnny G Plate: Jangan Spekulatif
-
Rencana Kenaikan BBM Masih Digodok, Wapres: Ini sedang dipikirkan
-
Benarkah Harga BBM Naik? Begini Penjelasan Menko Marves Luhut
-
Ma'ruf Amin: Keputusan Kenaikan Harga BBM dalam Pembahasan
-
Pekan Depan Diumumkan Presiden, Harga BBM Pertalite Jadi Naik?
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
6 HP Murah dengan Kamera Terbaik Januari 2026, Harga Mulai 2 Jutaan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
Terkini
-
Indonesia Dilanda 2.139 Bencana di 2025: Didominasi Banjir dan Tanah Longsor
-
Prabowo ke Siswa Sekolah Rakyat: Bukan Salah Orang Tuamu, Memang Negara Belum Mampu Beri Terbaik
-
Rismon Desak Klarifikasi Jujur Usai Eggi Sudjana Disebut Minta Maaf dan Rangkul Jokowi di Solo
-
Bivitri Susanti Nilai Pilkada Tidak Langsung Berisiko Membuat Pemimpin Abai ke Rakyat
-
Fakta di Balik Siswa Sekolah Rakyat: 67 Persen dari Keluarga Berpenghasilan di Bawah Rp1 Juta
-
Pelapor Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Dipanggil Polda, Laporan Eggi Sudjana Dicabut?
-
Tok! Hakim Tolak Eksepsi Nadiem Makarim, Sidang Korupsi Chromebook Lanjut ke Pokok Perkara
-
Pakar: Laporan Terhadap Pandji Pragiwaksono Salah Alamat, Ini Alasannya!
-
KPK Tetapkan Gus Yaqut Jadi Tersangka Kasis Kuota Haji, Maman PKB: Harus Diusut Tuntas
-
Soal Pandji Pragiwaksono Dipolisikan, Garin Nugroho Singgung Mental Kerdil Hadapi Kritik