Suara.com - Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.IP. atau yang lebih dikenal dengan Mahfud MD adalah seorang Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Ia juga diketahui menjabat sebagai Ketua Kompolnas.
Sebagai Menkopolhukam, nama Mahfud MD belakangan cukup menjadi sorotan karena sering memberikan pernyataan-pernyataan seputar kasus pembunuhan Brigadir J.
Terbaru, Mahfud MD juga hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI yang membahas mengenai kasus kematian Brigadir J pada Senin (22/8/2022).
Dalam rapat itu, sosok Mahfud turut dicecar anggota DPR mengenai perannya sebagai Ketua Kompolnas. Mengenai itu, Mahfud dengan tegas mempersilakan DPR untuk membubarkan Kompolnas jika memang dirasa tidak puas.
Profil dan Pendidikan Mahfud MD
Mahfud MD lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur, 13 Mei 1957. Sosoknya dikenal adalah seorang akademisi, hakim, dan politisi berkebangsaan Indonesia.
Mahfud MD pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan Hakim Konstitusi pada periode 2008 hingga 2013. Namun sebelum itu, ia merupakan anggota DPR dan Menteri Pertahanan (Menhan) pada Kabinet Persatuan Nasional.
Mahfud MD meraih gelar Doktor pada tahun 1993 di Universitas Gadjah Mada. Ia juga pernah menjabat sebagai pengajar dan Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Saat masih muda, Mahfud MD aktif sebagai aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Baca Juga: Terharu, Samuel Hutabarat Ceritakan Cita-Cita Brigadir J Semasa Masih Hidup
Sepak Terjang Karier Mahfud MD
Melansir laman resmi Kompolnas, berikut ini penjelasan terkait sepak terjang karier Mahfud MD dalam dunia akademis:
- Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1984-sekarang)
- Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1986-1988)
- Pembantu Dekan II Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (1988-1990)
- Direktur Karyasiswa Universitas Islam Indonesia (1994-2000)
- Direktur Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (1996-2000)
- Anggota Panelis dan Asesor, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (1997-1999)
- Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (2002-2005)
- Rektor Universitas Islam Kadiri (2003-2006)
- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (2010-sekarang)
- Ketua Dewan Penyantun Yayasan Alumni Universitas Diponegoro Badan Penyelenggara Universitas Semarang (2018)
Tak cuma dikenal sebagai akademisi, Mahfud MD juga berkecimpung dalam dunia pemerintahan. Berikut ini karier Mahfud MD dalam dunia pemerintahan:
- Plt. Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (1999-2000)
- Menteri Pertahanan Republik Indonesia (2000-2001)
- Menteri Kehakiman (2000-2001)
- Anggota DPR RI yang menempati Komisi III dan Wakil Ketua Badan Legislatif (2004-2008)
- Anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hak Asasi Manusia RI hingga sekarang
- Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2008-2013)
- Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (2018-sekarang)
- Menkopolhukam Kabinet Indonesia Maju (2019-sekarang)
Mahfud MD pernah menjabat dalam sejumlah organisasi. Di antaranya Pelajar Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, Ketua Ikatan Keluarga Alumni UII, Dewan Pengasuh Forum Keluarga Madura Yogyakarta dan Ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam.
Mahfud juga telah menerbitkan publikasi ilmiah dengan berbagai judul, yakni:
- GUSDUR Islam, Politik dan Kebangsaan (2010)
- On the Record, Mahfud MD di balik Putusan Mahkamah Konstitusi (2010)
- Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi dalam Liputan Pers 2010
- Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu (2009)
- Politik Hukum Indonesia (2009)
- Dasar-Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (2011)
- Potret Akademisi dan Politisi (2006)
- Setahun Bersama Gus Dur, Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit (2003)
- Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (2006)
Demikian sepak terjang karier Mahfud MD, Menkopolhukam sekaligus Ketua Kompolnas.
Tag
Berita Terkait
-
Soal Perlindungan untuk Anak-anak Irjen Ferdy Sambo, LPAI Siapkan Tenaga Pendidik dan Tim Psikolog Jika Diperlukan
-
Tim Forensik Beberkan Fakta Tentang Hasil Autopsi Jenazah Brigadir J
-
Dua Cita-Cita Brigadir J Pupus Akibat Insiden Duren Tiga, Ayah: Tahun Depan, Dia Bakal Menikah
-
4 Permintaan DPR RI pada Mahfud MD di Rapat Dengar Pendapat soal Kasus Ferdy Sambo
-
Ayah Brigadir J Tak Menyesal Anaknya Masuk Polri; Kami Sangat Cinta Polisi!
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
Terkini
-
Polisi Mulai Olah TKP Pasar Induk Kramat Jati, Warga Dilarang Mendekat
-
Pasar Jaya Gerak Cepat, Penampungan 350 Pedagang Kramat Jati Siap dalam 3 Hari
-
Habib Syakur: Gosip Dito Ariotedjo-Davina Tak Boleh Tutupi Fokus Bencana Sumatra
-
Toko Plastik Simpan Karbit Diduga Sumber Api Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati
-
Kemenbud Resmikan Buku Sejarah Indonesia, Fadli Zon Ungkap Isinya
-
Respons Imbauan Mensos Donasi Bencana Harus Izin, Legislator Nasdem: Jangan Hambat Solidaritas Warga
-
Pagi Mencekam di Pasar Kramat Jati, 350 Kios Pedagang Ludes Jadi Arang Dalam Satu Jam
-
Antisipasi Bencana Ekologis, Rajiv Desak Evaluasi Total Izin Wisata hingga Tambang di Bandung Raya
-
Ketua Komisi III DPR: Perpol 10 Tahun 2025 Konstitusional dan Sejalan dengan Putusan MK
-
Kuasa Hukum Jokowi Singgung Narasi Sesat Jelang Gelar Perkara Ijazah Palsu