Suara.com - Ketua DPP PPP Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, Syaifullah Tamliha, menilai permintaan tiga Ketua Majelis DPP PPP yang meminta Suharso Monoarfa untuk lengser dari kursi Ketum PPP tidak realistis.
Ia mengklaim, organisasi partai saat ini sudah berjalan dengan baik. Apalagi proses Pemilu sudah berjalan.
"Hingga saat ini kami merasa tidak perlu pergantian Ketua Umum, sebab pemilu tinggal setahun tiga bulan yang memerlukan konsentrasi penuh semua elemen partai," kata Tamliha dalam keterangannya, Kamis (25/8/2022).
Tamliha justru berharap agar tiga pimpinan Majelis DPP PPP itu memahami tupoksi masing-masing. Seharusnya, kata dia, para pimpinan Majelis dan pengurus harian harus bisa mengendalikan diri agar citra partai tidak terus menurun.
"Masalah dalam partai bisa dikelola dengan baik, apalagi PPP sudah berpengalaman konflik internal beberapa kali pemilu. Kami tak ingin suara PPP mengalami penurunan akibat konflik pada 2014. Ketua Majelis dan Pengurus Harian harus bisa mengendalikan diri agar citra partai tidak terus menurun," tuturnya.
Ia mengatakan, memang harus diakui ada beberapa hal yang dialami Suharso seperti proses perceraian dengan istri yang masih belum selesai di Pengadilan. Namun, menurutnya, hal itu merupakan masalah pribadi Suharso yang tidak melanggar syariat Islam.
"Selama ini masalah pribadi Pak Suharso tidak mengganggu urusan partai. Beliau siang sampai malam memonitor proses verifikasi parpol dan PPP sudah diputuskan oleh KPU lulus verifikasi," ujarnya.
Lebih lanjut, sebagai Ketua DPP bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, Tamliha menjabarkan bahwa saat ini telah menuntaskan 99,9 persen Surat Keputusan DPW dan DPC.
"Sehingga organisasi PPP sudah on the track yang siap menghadapi pemilu," pungkasnya.
Baca Juga: Ramai Desakan Ketum PPP Suharso Mundur, Bukan Alasan Like or Dislike, Tapi...
Desakan Mundur
Sebelumnya, tiga pimpinan majelis di DPP PPP mendesak agar Suharso Monoarfa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketum PPP.
Hal itu diketahui berdasarkan sebuah surat yang ditujukan kepada Suharso Monoarfa. Dalam surat itu terlihat ditandatangani oleh tiga orang yakni Ketua Majelis Syariah, KH Mustofa Aqil Siraj, Ketua Majelis Pertimbangan, Muhamad Mardiono dan Ketua Majelis Kehormatan DPP PPP, Zarkasih Nur pada Senin (22/8/2022).
Adapun surat tersebut diterima oleh Suara.com pada Selasa (23/8/2022). Saat dikonfirmasi Mardiono membenarkan adanya surat permintaan agar Suharso mundur.
"Iya betul (surat tersebut)," kata Mardiono saat dikonfirmasi wartawan, Selasa.
Dalam surat itu tertulis adanya empat pertimbangan yang membuat para ketua majelis tersebut mendesak Suharso untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua umum.
Berita Terkait
-
Ramai Desakan Ketum PPP Suharso Mundur, Bukan Alasan Like or Dislike, Tapi...
-
Bawa Nama Kiai, Ulama, dan Habib, Kader PPP Minta Ketum Suharso Monoarfa Mundur karena Amplop
-
Empat Pertimbangan Majelis Tinggi PPP Desak Suharso Monoarfa Mundur Dari Kursi Ketua Umum
-
Goyang Kursi Ketum PPP Suharso Monoarfa Gegara 'Amplop Kiai'
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?
-
Viral! Trotoar di Koja Dibongkar Paksa, Ternyata Ini yang Diburu Pencuri di Bawah Tanah
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!