Suara.com - Suara lantang Kamaruddin Simanjuntak membela Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dan keluarganya tak diragukan lagi. Komentarnya seputar kasus pembunuhan dengan tersangka utama Irjen Ferdy Sambo tak diragukan lagi.
Terkini, tak hanya memperjuangkan hak hukum Brigadir J, ia melontarkan tuduhan bahwa Dirut BUMN PT Taspen mengelola dana capres yang nilainya mencapai Rp 300 triliun!
Menurutnya, dana Rp 300 triliun itu untuk persiapan Capres di Pemilu 2024. Lantas apa dasar tudingan yang dilemparkan pengacara Kamaruddin Simanjuntak itu?
Kamaruddin tak main-main dengan fakta yang ia miliki seputar PT Taspen. Ia bahkan mengklaim memiliki bukti-bukti dan siap melayangkan laporan.
"Ada (bukti) sudah saya investigasi keuangannya," ucap Kamaruddin.
Aliran dana Rp 300 triliun itu, kata Kamaruddin, dikelola oleh Antonius Nicholas Stephanus Kosasih selaku Dirut PT Taspen bersama dengan wanita-wanitanya.
Dirinya melanjutkan bahwa wanita-wanita ini dititipkan uang tersebut untuk diinvestasikan dan kelak akan mendapatkan cashback.
"Wanita-wanita ini ditaro di apartemen salah satunya di Jakarta Barat itu bintang 7. Wanita-wanita ini dititip uang dengan cara uang yang 300 triliun itu diinvestasikan lalu ada cashback dari wanita-wanita yang tidak ia nikahi secara resmi hanya secara ghoib dinikahinya," ungkap Kamaruddin, sebagaimana dilansir melalui akun Twitter @cobeh2021, Jumat 26 Agustus 2022.
Menurut Kamaruddin, wanita-wanita itu bisa melakukan transaksi perbankan hingga Rp 200 juta per hari tanpa tahu asal aliran dananya.
Baca Juga: Kuasa Hukum Pastikan Tidak Ada Dana yang Dikelola PT Taspen untuk Kepentingan Pilpres
Kirim Surat Ke Presiden
Melihat aliran dana Rp 300 triliun yang tidak wajar membuat Kamaruddin Simanjuntak memberikan laporan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menkeu dengan cara mengirimkan surat.
Alih-alih mendapatkan balasan, laporannya tersebut mendapatkan respon pasif. Menurut Kamaruddin semuanya diam ketika dirinya menyurati para stakeholder.
"Saya surati Presiden diam, saya surati Wakil Presiden diam, saya surati komisi VI diam, saya surati Menteri Keuangan diam, saya surati Menpan RB diam, saya surati Meneg BUMN diam. Saya surati Direktur SDM PT Taspen diam. Saya surati Komisi III diam, lalu saya harus bersurat kemana lagi," kata dia.
Respons PT Taspen
Mendapat tudingan serius, PT Taspen langsung merespons. Melalui penasihat hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, dengan tegas membantah tudingan PT Taspen mengelola duit Rp 300 triliun untuk kepentingan pencalonan presiden.
Berita Terkait
-
Video Viral Diduga Direktur Taspen yang Dilabrak Istri karena Ketahuan Selingkuh
-
Kuasa Hukum Pastikan Tidak Ada Dana yang Dikelola PT Taspen untuk Kepentingan Pilpres
-
Yusril Ihza Mahendra: PT Taspen Tidak Mengelola Dana Rp 300 Triliun untuk Kepentingan Capres
-
Kamaruddin Nilai Ada Akal-akalan Ferdy Sambo Dibalik Ajukan Surat Pengunduran Diri
-
Fakta-fakta Kamaruddin Simanjuntak Bakal Laporkan Dirut PT Taspen ke Jokowi
Terpopuler
- 4 Mobil Sedan Bekas di Bawah 30 Juta Mudah Dirawat, Performa Juara!
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- Bupati Mempawah Lantik 25 Pejabat, Berikut Nama-namanya
- 4 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED dengan Baterai Jumbo Terbaik Januari 2025
- Stargazer vs Xpander: 10 Fakta Penentu MPV 7 Seater Paling Layak Dibeli
Pilihan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
-
Unilever Jual Sariwangi ke Grup Djarum Senilai Rp1,5 Triliun
Terkini
-
Bamsoet: Prabowo Capai Swasembada Beras 'Gaya' Soeharto-SBY Dalam Setahun
-
Buruh Tuntut UMP DKI Rp5,89 Juta, Said Iqbal: Ngopi di Hotel Saja Rp50 Ribu!
-
Menuju Nol Kasus Keracunan, BGN Perketat Pengawasan Makan Bergizi Gratis di 2026
-
Pakar Hukum Tata Negara: Ketua MK Suhartoyo Ilegal!
-
Dokter Tifa Bongkar 6 Versi Ijazah Jokowi, Sebut Temuan Polda Blunder
-
Pakar Bongkar Dasar Hukum Perpol 10/2025, Polisi Aktif Bisa Jadi Sekjen-Dirjen
-
BGN Respons Isu Susu Langka: Pemerintah Akan Bangun Pabrik dan 500 Peternakan Sapi
-
Tuntut Kenaikan Upah 2026, Massa Buruh dari Jakarta dan Jabar Padati Kawasan Monas
-
Daftar Pengalihan Rute Transjakarta Selama Demo Buruh di Depan Istana
-
Geger Penyidik Geledah Kementerian Kehutanan, Kejagung Membantah: Cuma Pencocokan Data