Penyelenggaraan Haji 2022 Diapresiasi Jemaah, Dirjen PHU: Perlu Evaluasi untuk Lebih Baik

Suara.com - Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1443H/2022 M di Batam, Kepulauan Riau.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief bersyukur ibadah haji 2022 berhasil terselenggara dengan baik, meskipun waktu persiapannya terbilang cukup mepet.

Pada pertengahan April 2022 lalu, kepastian kuota haji baru diinformasikan oleh Arab Saudi. Sementara itu, keberangkatan jemaah dimulai pada 4 Juni 2022.

Hilman Latief mengatakan haji 2022 bisa terselenggara dengan baik dan selesai meskipun persiapan dilakukan dalam waktu yang singkat.

"Haji 2022 sudah ditutup 18 Agustus 2022 oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas. Kita merasa bahagia, perhelatan yang begitu besar dan harus disiapkan dalam waktu yang tidak panjang, selesai dilakukan. Semua bisa dilaksanakan karena kita punya pahlawan di banyak tempat," terang Hilman Latief saat memberikan sambutan secara daring, Selasa (30/8/2022).

Menurut Hilman, banyak kepuasan yang didapatkan oleh jemaah. Mulai dari pelayanan umum, ibadah, dan kesehatan mendapatkan apresiasi dari jemaah. Banyak hal yang sebelumnya tidak dibayangkan jemaah, terselenggara dengan baik sehingga mereka merasa puas dan mengapresiasi.

Kendati demikian, Hilman menegaskan bahwa ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dan perlu evaluasi untuk lebih baik lagi.

"Kita tidak berbangga berlebihan. Masih ada catatan yang perlu diperhatikan ke depan. Perlu evaluasi untuk lebih baik lagi," tegas Hilman.

Rakernas Evaluasi ini menjadi forum penting untuk seluruh stakeholders guna melakukan refleksi dan evaluasi. Menurut Hilman, di balik kepuasan jemaah, tentu masih ada kekurangan dan sejumlah isu yang perlu menjadi perhatian ke depan.

Baca Juga: Kemenag Sesalkan Walkot Bandung Resmikan Gedung ANNAS: Negara Harusnya Memoderasi

Misalnya, soal biaya haji yang disebutkan Dirjen PHU. Menurutnya, perlu dipikirkan skema terbaik untuk menjaga keberlangsungan perjalanan ibadah haji, sekaligus keberlanjutan pengelolaan keuangan haji.

Lebih lanjut, Hilman mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun depan jemaah yang berangkat adalah mereka yang sebenarnya sudah harus berangkat sejak 2020. Sementara sebagian lagi diperkirakan adalah mereka yang memang baru akan diberangkatkan pada 2023.

"Tentu akan ada banyak diskusi tentang biaya haji ke depan. Apalagi, meski layanan haji tahun ini lebih baik, namun biaya hajinya cukup tinggi," jelas Hilman.

"Perlu analisa kelayakan biaya yang proporsional dengan layanan yang diterima jemaah. Juga perlu dimitigasi sejak dini dalam evaluasi ini, berapa layanan yang layak dan proposional dengan biaya haji ke depan," sambungnya.

Dalam Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1443H/2022 M di Batam, Hilman berharap narasumber yang hadir dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dapat memberikan pencerahan.

Ada persoalan lain yang digarisbawahi Hilman, yaitu terkait Visa Mujamalah. Isu visa mujamalah cukup mewarnai haji 2022. Banyak jemaah yang batal berangkat. Hal itu berdampak bear bagi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK).