"Perlu ada sumbangan pemikiran yang brilian dari peserta, aspek apa dari visa mujamalah yang bisa kita atur ke depan," sebut Hilman.
"Perlu ada kesepakatan antara pemerintah sebagai regulator dan PIHK sebagai penyelenggara," lanjutnya.
Selain itu, masalah dam juga menjadi sorotan. Menurutnya, Indonesia saat ini mengirim jemaah terbanyak. Lebih 90% jemaah Indonesia mengikuti prosesi Haji Tamattu' sehingga harus membayar dam.
"Perlu difikirkan apa yang bisa kita kontribusikan untuk penguatan tata kelola dam di Saudi. Mungkinkah jemaah haji bisa berkontribusi dengan bisa membawa daging dam ke Indonesia. Ini ide yang banyak dilontarkan berbagai kalangan," ucapnya.
"Mudah-mudahan kita bisa merumuskan kebijakan yang bisa meningkatkan layanan kita di masa mendatang," harapnya.
Sebelumnya, Sesditjen PHU Abdullah Yunus melaporkan, Rakernas Evaluasi akan berlangsung 30 Agustus-2 September 2022. Rakernas diikuti para pejabat eselon II Ditjen PHU, Konjen RI Eko Hartono, Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, Kapuskes Haji Budi Sylvana, Kakanwil dan Kabid Haji Kanwil Kemenag Provinsi se Indonesia, Kepala UPT Asrama Haji.
Rakernas Evaluasi ini menurut Abdullah, mengangkat Tema "Transformasi Penyelenggaraan Haji Pasca Pandemi dan Merespon Visi Saudi 2030".
"Selain evaluasi penyelenggaraan haji 2022, Rakernas menargetkan tersusunnya rencana aksi perbaikan haji 2023," tandasnya.
Baca Juga: Kemenag Sesalkan Walkot Bandung Resmikan Gedung ANNAS: Negara Harusnya Memoderasi
Berita Terkait
-
Kemenag Sesalkan Walkot Bandung Resmikan Gedung ANNAS: Negara Harusnya Memoderasi
-
Persiapan MTQ, Delegasi Serang Ditargetkan Jadi Juara Umum
-
10.000 Kuota Pendidikan Profesi Guru Disiapkan Kemenag
-
Kemenag Gelar Training Young Digital Influencer untuk Siswa MTs
-
Masih Dirawat di Saudi, Empat Haji Akan Kembali ke Indonesia Setelah Dapat Izin Medis
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!