Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI dari FPKS, Mulyanto menyarankan pemerintah melakukan pembatasan dan pengawasan ketat atas distribusi bahan bakar minya (BBM) bersubsidi.
Menurut Mulyanto, langkah tersebut bisa diambil ketimbang menaikkan harga BBM bersubsidi lalu menyalurkan bantuan langsung tunai.
"PKS menolak opsi kenaikan harga BBM bersubsidi dan mendesak pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pembatasaan dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi," ujar Mulyanto Rabu (31/8/2022).
Mulyanto berujar distribusi BBM bersubsidi memang harus dibatasai hanya kepada mereka yang berhak. Dengan begitu penerjma BBM bersubsidi dapat tepat sasaran. Sebab selama ini, kata Mulayanto tanpa ada pembatasan dan pengawasan, BBM bersubsidi kerap ikut dinikmati oleh mereka kalangan yang memiliki mobil mewah.
"Kalau kebijakan ini yang tetap akan diambil maka artinya pemerintah membiarkan penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Orang miskin bertambah bebannya, sementara orang kaya tetap menikmati BBM bersubsidi. Ini kan semakin tidak adil," kata Mulyanto.
Mulyanto menyampaikan apabila memang pembatasan BBM bersubsidi dilakukan untuk kendaraan selain roda dua dan kendaraan umum serta kendaraan pengangkut sembako, hasil simulasi Pertamina dan BPH Migas menunjukkan justru bahwa pembatasan tersebut dapat mereduksi anggaran subsidi BBM sebesar 69 persen.
"Ini jumlah yang lumayan banyak. Apalagi untuk anggaran subsidi di tahun 2023 karena pembatasan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran," ujar Mulyanto.
Mulyanto mengatakan efisiensi penggunaan BBM bersubsidi bisa akan semakin maksimal, jika pembatasan BBM bersubsidi dapat dikombinasikan dengan tindak pengawasan yang ketat.
Sementara itu, perihal bantuan langsung tunai (BLT), Mulyanto menyarankan pemerintah perlu mengimbangi program BLT dengan upaya untuk menahan laju kenaikan harga-harga atau inflasi serta upaya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.
"Jangan langsung ngegas makan sate kambing atau bebek bakar dengan sambal korek. Bisa ambruk lagi," ujar Mulyanto.
Berita Terkait
-
Kemarin Ramai Respons Masyarakat Jelang Harga BBM Bersubsidi Naik sampai WNA Minta Tolong Khofifah Cari Anaknya
-
Tambah Bantuan Sosial, Luhut Pastikan Pemerintah Lindungi Masyarakat Ketika Harga BBM Naik
-
Jika Harga BBM Tak Segera Dinaikan, Pemerintah Harus Subsidi Rp698 Triliun Hingga Akhir Tahun 2022
-
Kelebihan Subsidi BBM Rp195 Triliun Dibayar Tahun 2023
Terpopuler
- 10 Pantangan Feng Shui Rumah yang Sebaiknya Dihindari, dari Pintu hingga Kamar Mandi
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- 3 HP Xiaomi RAM 8 GB Murah di Bawah Rp1 Juta, Ini Pilihannya
- KPAI Desak Audit Total MBG: Tata Kelola Gagal, Anak-anak Jadi Korban Ambisi Program
- Ramalan Shio 9 Agustus 2026: 5 Shio Bakal Buang Kesialan dan Buka Jalan Keberuntungan
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
KPK Tahan 4 Tersangka Korupsi Dana Iklan Bank BJB, Kerugian Negara Rp223,6 Miliar
-
Mengenal Spesifikasi Isuzu New mu-X SUV Tangguh yang Siap Melibas Berbagai Medan
-
Bukan Cuma Gizi, Ini 4 Fondasi Utama Tumbuh Kembang Anak di 1.000 Hari Pertama
-
Olahraga Jadi Cara Pelaku Industri Panas Bumi Bangun Koneksi
-
Jaga Pasokan Energi Subsidi, Pengurus Hiswana Migas DPC Bogor Temui Ketua DPRD Kota Bogor
-
Pemadaman Kebakaran Hutan di Palangka Raya Terkendala Minimnya Sumber Air
-
Satelit AI Lampung-1 Meluncur dari China, Canggih Tapi Berisiko Data Leak?
-
336 Ribu Berebut 5.500 Kuota HUT RI di Istana, Warga yang Belum Pernah Hadir Diprioritaskan
-
Utamakan Hak Pendidikan Anak, Farhan Nekat Ambil Keputusan Berat Soal Pembangunan SDN 026
-
Pelajar Tertabrak Commuter Line, Perjalanan KA Lintas Rangkasbitung Sempat Terganggu