Suara.com - Sekretariat Jenderal DPR RI resmi membatalkan proyek pengadaan kalender cetak tahun 2023 dengan anggaran senilai Rp 995 juta.
Proyek itu dibatalkan setelah Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mengadakan rapat kesekretariatan dan melakukan pengajuan ke Sekjen DPR RI.
"BURT sudah minta kesekjenan untuk dibatalkan. Alhamdulillah kesekjenan sudah membatalkan," kata anggota BURT DPR RI, Irma Suryani saat dikonfirmasi, Rabu (31/8/2022).
Sebelumnya, DPR RI dilaporkan tengah menyusun rancangan anggaran untuk pengadaan barang, salah satunya pencetakan kalender.
Dana yang dianggarkan pun tak main-main, pasalnya anggota DPR RI menganggarkan dana seniali Rp 955.737.000 untuk cetak kalender dengan sumber anggaran dari APBN.
APBN yang digunakan untuk mencetak kalender hampir Rp 1 miliar itu berasal dari pembayaran pajak dan penerimakaan bukan pajak seperti laba BUMN dan hibah swasta.
Berita Terkait
-
Ahmad Sahroni Ungkap Ferdy Sambo Arogan Sejak Naik Pangkat Jenderal Bintang Satu
-
Menghadap Komisi X DPR, Guru Honorer Curhat Frustrasi 'Disalip' Murid Sendiri yang Sudah Jadi ASN
-
Harapan Sufmi Dasco di Acara Anugerah Karya Jurnalistik Parlemen
-
Dikatai Dirtipidum Polri 'Pokoknya' Alasan Dilarang Masuk Area Rekonstruksi, Kamaruddin Simanjuntak Lapor ke Presiden, DPR RI, Menko Polhukam
-
Merasa Dimusuhi Ketika Rekontruksi Kasus Brigadir J, Kamaruddin Ancam Laporkan Andi Rian
Terpopuler
- 7 Sepatu New Balance Diskon 70 Persen di Sports Station, Mulai Rp100 Ribuan
- Petugas Haji Dibayar Berapa? Ini Kisaran Gaji dan Jadwal Rekrutmen 2026
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Shio Paling Beruntung Besok 25 November 2025, Cuan Mengalir Deras
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
Rano Karno: Lewat LPDP Jakarta, Pemprov DKI Kejar Tambahan Tenaga Dokter Spesialis
-
Katib PBNU Tajul Mafakhir ke Gus Yahya: Tak Terima Dicopot? Bawa ke Majelis Tahkim
-
BPJS Kesehatan Ungkap Data Mengejutkan: 454 Puskesmas Belum Memiliki Dokter Umum
-
Penyisiran Ulang Sungai di Bogor, Polisi Temukan Rahang Bawah Diduga Milik Alvaro
-
Pakar Hukum UGM Ingatkan KPK Soal Kasus ASDP: Pastikan Murni Fraud, Bukan Keputusan Bisnis
-
Polisi Jadi 'Beking' Korporasi Perusak Lingkungan, Masyarakat Sipil Desak Reformasi Mendesak
-
Respons Gus Yahya Usai Beredar SE Pencopotan dari Ketum PBNU: Dokumen Ilegal Beredar Lewat WA!
-
Miliki Kualitas Data yang Baik, Pemprov Jateng Raih Penghargaan dari Kemendukbangga
-
PBNU Memanas! Waketum Amin Said: Islah Satu-satunya Jalan, Tak Ada Forum Bisa Copot Gus Yahya
-
Usut Kasus Bupati Ponorogo, KPK Geledah Kantor Swasta di Surabaya