Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda mengakui hitung-hitungan menyoal urusan calon presiden dan calon wakil presiden dari koalisi Gerindra-PKB akan makin rumit, jika PDI Perjuangan turut gabung koalisi.
Baik Gerindra atau PDIP merupakan dua partai papan atas. Di mana Huda sebelumnya berharap papan partai atas dapat menginisiasi pembentukan koalisi baru.
"Kemungkinan konfigurasinya agak rumit ya. Mau gak, misalnya secara suara Gerindra kan di bawah PDIP, kira kira kan begitu. Itu agak rumit tuh konfigurasinya. Kedua belah pihak," kata Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (1/9/2022).
Diketahui, sejauh ini antara Gerindra dan PKB masing-masing memiliki hajat untuk mengusung ketua umum mereka masing-masing jadi capres di 2024, Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Dengan masuknya PDIP tentu hitung-hitungan terkait capres dan cawapres butuh pertimbangan lebih banyak dan mendalam. Mengingat PDIP saat ini disebut-sebut tengah menyiapkan Puan Maharani sebagai capres yang akan mereka usung.
"Masih butuh diskusi panjang menurut saya, saat yang sama kan Gerindra, Pak Prabowo ingin jadi capres," kata Huda.
Menurut Huda, jikapun ada penambahan partai baru yang bergabung di koalisi Gerindra-PKB, ia berharap partai tersebut berasal dari papan menengah, bukan papan atas laiknya PDIP.
"Kalau yang logis kan mengajak partai menengah. Iya, pasti rumit, fatsun politik nya agak susah (jika PDIP gabung)," kata Huda.
Belum Putuskan Capres
Baca Juga: Elektabilitas Puan Keok dengan Ganjar di Survei, Keputusan Capres-Cawapres Tetap di Tangan Megawati
Koalisi PKB dan Gerindra belum memutuskan siapa calon presiden yang akan mereka usung. Ditegaskan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, keputusan mengusung capres dan cawapres afda di tangan Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto.
Jazilul berujar keputusan capres dan cawapres akan dibicarakan bersama oleh kedua ketua umum tersebut, termasuk kemungkinan mengusung kandidat lain di luar Muhaimin atau Prabowo.
"Tergantung dua orang itu," kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2022).
Menurut Jazilul, hal itu bisa saja dimungkinkan apabila memang keduanya sepakat. Tetapi Jazilul menilai tidak ada lagi yang bisa dicalonkan yang melebihi posisi Muhaimin atau Prabowo selaku ketua umum.
"Tapi masak iya sama-sama ketum terus siapa lagi di atas itu kandidat lain, ada ketum yang lain?" ujar Jazilul.
Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto ogah terburu-buru dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung koalisi Gerindra dan PKB.
Berita Terkait
-
Harapan PKB Ke PDIP: Ikut Jejak Gerindra Dan Golkar Inisiasi Poros Koalisi Baru
-
Elektabilitas Puan Keok dengan Ganjar di Survei, Keputusan Capres-Cawapres Tetap di Tangan Megawati
-
Relawan Umumkan Hasil Musra: Jokowi jadi Capres Teratas, Nama Ridwan Kamil Banyak Dipilih jadi Cawapres
-
Usulkan Pilkada Maju September 2024, Legislator PDIP Semprot KPU: Ngomong Seenak Perut, Mau Ganti Ongkosnya?
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
Pilihan
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
-
IHSG Anjlok 7 Persen Usai MSCI Soroti Transparansi dan Likuiditas Saham RI, BEI Buka Suara
-
IHSG Ambruk Hampir 8 Persen
-
IHSG Anjlok 6% Lebih, Rekor Terburuk di Era Menkeu Purbaya
Terkini
-
Istana Buka Suara soal Kans Budisatrio Djiwandono Gabung Kabinet
-
Isu Reshuffle Memanas, Istana Pastikan Sore Ini Fokus pada Pelantikan Dewan Energi Nasional
-
Dari Bansos Hingga Keuangan Digital, Mendagri Ungkap Peran Kunci Data Dukcapil
-
KPK Periksa Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Terkait Dugaan Suap Ijon Proyek
-
Banjir dan Longsor Berulang, Auriga Ungkap Deforestasi 'Legal' Jadi Biang Kerok
-
Bahas Kasus Suami Jadi Tersangka Usai Kejar Jambret Istri, Komisi III DPR Sampai Istighfar Dua Kali
-
KSP Qodari Jawab Soal Isu Reshuffle Kabinet: Hanya Presiden dan Tuhan yang Tahu
-
KPK Geledah Kantor Dinas Perkim, Buntut Dugaan Korupsi yang Seret Wali Kota Madiun Non Aktif Maidi
-
Tolak Polri di Bawah Kementerian, Boni Hargens: Sikap Kapolri Jaga Arsitektur Demokrasi
-
4 Fakta Aturan Batik Korpri Terbaru 2026: Jadwal dan Siapa yang Wajib Pakai